OPINI – Bekerja tanpa kejelasan yang pasti. Begitulah nasib tenega honorer kita saat ini. Dari segi kualitas tidak jelek-jelek amat jika dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya. Dari jam kerja, pun sama memakai jam kerja sama.

Mengapa mereka tetap setia menjadi honorer di tempatnya bekerja? Sedangkan belum ada kejelasan bagi mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri?

Mereka mempunyai harapan akan nasib mereka. Selalu berfikir berpositif terhadap pemerintah bahwa kelak mereka akan dilirik. Mengabdi tanpa kejelasan, itulah tenaga honorer kita.

Miris mendengar cerita dari seorang sahabat, sekelas dan sealmamater asal Pinrang, sul-sel. Beliau lulusan S2 UI beberapa tahun lalu.

Kemudian diangkat jadi seorang kepala sekolah disebuah SMP swasta di daerahnya dengan status honorer. Jam masuk mulai dari 8 pagi hingga sore.

Tugas sebagai sungguh menyita waktunya. Belum lagi beliau harus nyambi menggantikan tugas tukang piket sekolah. Mengganti guru mengajar jika ia tidak hadir sampai menggantikan menjaga kantin ketika penjaga tak datang.

Padahal beliau mempunyai anak bayi yang masih perlu diberi asi. Sungguh perjuangan yang tidak mudah. Berapakah honor yang diberikan oleh pihak sekolah?

Honor dengan jabatan kepala sekolah serta dibarengi tugas-tugas lain. Beliau dibayar Rp28.000 perhari, seandainya telat maka akan dipotong sesuai peraturan. Biasanya dipotong Rp3.000 – Rp10.000 ketika beliau telat. Itupun kadang menerima honor pertiga bulan.

Tidak bisa dibayangkan, sangat miris mendengarnya.

Apa yang diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang dilansir tirto (16/1/20) bahwa ia menilai selama ini guru honorer merupakan korban dari sistem pendidikan yang belum berkeadilan.

Seperti menerima gaji kecil di bawah Upah Minimum Regional (UMR), mendapatkan perlakuan yang dibeda-bedakan ketika di lingkungan sekolah, dan mendapat beban yang lebih berat dari guru yang telah menjadi PNS.

“Keadilan dan kemanusiaan adalah pelajaran penting yang diajarkan di sekolah. Tapi ternyata di lingkungan pendidikan kita masih melembagakan sistem yang tidak berkeadilan dan tidak berperikemanusiaan,” kata dia Tirto, Selasa 14/1/2020 lalu.

Masih menurutnya, guru honorer hanya diberikan janji manis oleh pemerintah dan DPR melalui revisi UU ASN. Pada Pilpres kemarin, Jokowi juga menjanjikan guru honorer akan menjadi PNS. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

Saat ini, di tengah hiruk pikuk problem honorer, pengumuman penerimaan pegawai negeri sipil serasa membawa angin segar.

Nasib yang terkatung dan tak tahu arah perlahan terjawab oleh serba-serbi kebijakan pengangkatan pegawai negeri. Senyum harapan tenaga honorer mulai merekah. Secercik harapan mulai nampak.

Namun, ternyata harapan itu sepertinya akan pupus. Sebab, baru-baru ini muncul pernyataan dari Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang menggaji tenaga honorer bergantung dari anggaran pemerintah pusat.

“Jadi pemda yang PAD-nya kecil biasanya dalam menggaji pegawainya masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Pos belanja pegawai bisa lebih dari 50%. Ini yang menjadi tidak bagus bagi pembangunan jika anggaran lebih besar untuk gaji,” kata Paryono. (Detikfinance,25/1/20)

Sungguh, malang nian nasib tenaga honorer saat ini. Alih-alih diangkat menjadi pegawai negeri, tetapi malah dianggap beban oleh pemerintah.

Kerja keras dan loyalitas yang diberikan ternyata belum dapat menyentuh hati pemerintah untuk diperhatikan. Mereka hanya dianggap beban. Bukan tidak mungkin justru tenaga honorer akan diregulasi kembali oleh pemerintah.

Lebih mirisnya lagi, pemerintah telah menegaskan hal tersebut dalam peraturan. Bagaimana posisi tenaga honorer dimata pemerintah, ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), yang dimaksud ASN adalah PNS dan PPPK. Di luar dari itu tidak dianggap.

Dalam aturan Islam, tidak ada perbedaan tenaga honor dan non-honor. Semua diberlakukan sama dimata Islam. Digaji dengan layak sesuai dengan hasil kerja dan loyalitasnya. Mereka diberikan haknya, diikat dengan akad ijarah.

Diberikan upah yang layak sesuai dengan tingkat kesulitan kerjanya. Gaji yang diambil dari baitul maal dari pemerintah pusat, yang terdiri dari berbagai sumber pemasukan.

Diantaranya hasil sumber alam, fa’i, jizyah dan tanah kharaj dan pajak jika negara dalam kondisi krisis dan sifatnya kondisional yang dibebankan hanya kepada orang-orang kaya saja.

Klasifikasi Harta-harta Negara meliputi: (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya;

(6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang;

(9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; (12) Pajak. (An Nabhani, An Nidzam al Iqthishadi fi al-Islam)

Sehingga negara mampu membiayai dalam mengupah setiap tenaga kerja dengan layak. Tanpa memangkas hak dan mengorbankan mereka atas nama infrastruktur.

Tidak lagi menunggu tunjangan-tunjangan kesejahteraan untuk hari tua. Tetapi, tatkala Islam dapat meregulasi setiap kebijakan bukan tidak mungkin tenaga honorer akan disejahterkan saat itu tidak juga. Tanpa menunggu saat mereka menua.

Karena ‘sejahteta’ adalah hak semua rakyat tanpa kecuali dan Islam mewajibkan hal itu. Kalau seperti ini kemanakah rakyat mengadu?

Bagi pemimpin cukuplah hadist dari Rasulullah sebagai pengingat dirinya akan tanggungjawab terhadap rakyat.

Ibnu Umar r.a berkata, bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya.

Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya.

Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya.

Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya.

Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal hal yang dipimpinnya. (HR. Buchari, Muslim). Wallahu a’lam bish-shawwab. [*]

Penulis: Nurmia Yasin, S.S. (Alumni Fakultas Ilmu Budaya, UNHAS, Makassar dan Pemerhati Sosial)