OPINI – Gelar prestasi kembali disematkan kepada negeri tercinta kita, yaitu Negara Maju. Respon bangga ditampakkan oleh sebagian tokoh pemerintahan, tapi tak sedikit pula yang melihat kejanggalan dari peralihan status negara tersebut.

Seharusnya ini disebut prestasi, tapi indra tidak bias menolak pertentangan gelar dan realita negara hari ini. Kehidupan yang jauh dari kata sejahtera, kemiskinan merajalela, banjir PHK, terlebih utang yang menjulang tak kunjung usai.

Lantas status negara maju yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia yang berawal dari Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative) untuk apa? Dan mengapa harus AS yang menjadi standar negara dikatakan berkembang atau maju?

Status Negara Maju untuk Indonesia

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, tidak perlu sedih dengan perubahan status Indonesia dari sebelumnya negara berkembang menjadi negara maju.

Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya ‘keistimewaan’ fasilitas berdagang dengan AS. Airlangga mengungkapkan, berdasarkan proyeksi yang sudah ada memang Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045. Dengan begitu perubahan status sebagai negara maju harus disambut baik. (Finance.detik.com, 26/02/2020).

Selain Indonesia, predikat negara maju juga disematkan kepada beberapa negara lainnya seperti Brasil, India, China, Korea Selatan, Malaysia, Thailand hingga Vietnam. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, konsekuensi Indonesia ketika menjadi negara maju yaitu bakal dihapuskannya pula Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP (Generalized System of Preferences), fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. (kumparan.com,23/02/2020).

Peniadaan GSP dengan status menjadi negara maju bisa menyebabkan meningkatnya beban tarif bagi produk ekspor asal Indonesia yang selama ini mendapat insentif. Saat ini ada total 3.572 produk Indonesia memperoleh fasilitas GSP.

Ilusi Prestasi Negara Maju Untuk Indonesia

Status negara maju untuk Indonesia menurut Bhima bisa berakibat Indonesia kehilangan potensi ekspor yang besar ke AS. Termasuk di dalamnya tekstil dan pakaian yang merupakan produk unggulan.

Sehingga, defisit neraca perdagangan Indonesia bisa makin lebar. Per Januari 2020 ini, defisit Indonesia mencapai USD 864 juta.

Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan (Kemendag), Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China. Pada 2019, nilai perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 26,975 miliar.

Status negara maju mengakibatkan Indonesia tidak lagi mendapat fasilitas dan subsidi dan berdampak pada barang ekspor Indonesia yang mahal sehingga rakyat AS enggan membeli dan berujung pada ekspor yang menurun dan devisa yang anjlok.

Salah satu dugaan Trump mengambil langkah ini adalah frustasi terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia Amerika Serikat, sehingga ekspor Indonesia harus dihentikan agar neraca perdagangan AS tidak bertambah defisit. Bahkan ini bisa jadi merupakan sinyal perang dagang terhadap Indonesia.

Berbagai kerugian yang memungkinkan diperoleh Indonesia dengan status negara maju ini tentu menguak sisi lain, bahwa ada kepentingan di dalamnya.

Ini bisa berwujud hegemoni AS dalam perdagangan global yang secara lebih mendalam bisa kita lihat di World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam WTO inilah dikenal istilah GSP sebagai aturan yang mengikat peserta WTO termasuk Indonesia. AS sangat mungkin bermain di sini.

Negara sahabat akan diberi keutamaan dan kemudahan, sementara jika sudah tidak bersahabat maka peran politis bisa dilakukan.

Hal ini wajar dilakukan AS sebagai contoh sistem ekonomi kapitalis sekuler yang berasas manfaat dan memisahkan agama.

Sudah cukup berada dalam lingkaran kemudaratan dan mengikut dalam cengkraman negara adidaya. Sekarang saatnya mencari solusi yang hakiki dari persoalan tersebut.

Solusi dalam Islam

Islam, bukan hanya agama ritual yang mengatur perkara ibadah tetapi memiliki seperangkat aturan dari Sang Pencipta untuk mengatur segala lini kehidupan.

Dari bangun tidur hingga tertidur kembali, dari membangun rumah tangga hingga negara lengkap diatur dalam Islam. Standar perbuatan ada pada hukum syara’, bukan manfaat apalagi mengikut pada negara adidaya.

Terkait negara maju Islam memandang bahwa negara maju adalah negara yang menerapkan aturan Islam secara kaffah atau menyeluruh. Dan hal ini terbukti pada masa Rasulullah SAW dan khalifah setelahnya sekitar 1400 tahun memimpin negara.

Perekonomian dikelola berdasarkan politik ekonomi Islam. Konsep kepemilikan telah diatur dengan jelas.

Dalam hal ini individu hanya berhak atas barang dalam kategori milkiyyah fardiyyah selanjutnya kepemilikan umum (milikiyyah ‘ammah) dan kepemilikan negara (milikiyyatu ad-daulah) berada di tangan pemerintah yang dikelola untuk kemaslahatan rakyat.

Sesungguhnya pasar bebas hanya alat bagi negara kufur untuk menguasai dan mengontrol perekonomian negeri negeri Islam, padahal hal tersebut dilarang dalam Islam. sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً

“Dan Allah tidak memperkenankan orang-orang Kafir menguasai orang-orang beriman.” (TSQ An-Nisa: 141)

Allah tidak menginginkan kita untuk diatur dengan sistem barat yang berasal dari akal manusia apalagi dikuasai mereka. Olehnya umat islam harus independen dan merdeka secara hakiki terbebas dari belenggu barat.

Tentunya kita membutuhkan sistem yang mampu mengatur itu tanpa terikat dengan asing dan Allah telah menyiapkan itu dalam Islam. Hanya saja penerapan ekonomi Islam tanpa sistem pemerintahan Islam tak lain hanyalah halusinasi.

Apalagi, sistem yang menuntut penerapan Islam bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan dan hukum.

Maka dari itu kita membutuhkan sistem Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Terlebih lagi, ini adalah perintah Allah SWT dan janji Rasulullah. (*)

Penulis: Nurasia SPd (Aktivis Muslimah)