Jeratan Utang Ditengah Wabah Virus Corona

Jeratan Utang Ditengah Wabah Virus Corona
Dewi Sartika (Pemerhati Publik)

OPINI – Virus Covid-19 kini kian mengganas. Penyebaranya pun semakin meluas, hampir di seluruh pelosok negeri. Hal ini membuat bertambahnya jumlah korban berjatuhan, mulai dari peningkatan jumlah kasus positif, hingga angka kematian. Menurut data jumlah yang terinfeksi per (16/4/2020) yang positif terinfeksi 5.516 kasus, pasien yang sembuh 548, pasien meninggal 496. (covid19.go.id)

Wabah Virus Corona
Data Sebaran pandemi corona per tanggal 16 April 2020. (Sumber: Covid19.go.id)

Merebaknya virus corona tentu berimbas pada melemahnya perekonomian di Indonesia, serta menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan adanya kebijakan social distancing.

Untuk menanggani dampak virus ini dibutuhkan dana yang sangat besar. Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan, instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Pemerintah diminta jangan main-main dalam penggunaan APBN.

Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah.

“Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp27 triliun, dan kemudian naik lagi Rp60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia,” kata kedua ekonom ini lewat keterangan tertulis, dikutip Minggu (29/3/2020).

Di tengah peliknya persoalan ekonomi yang melanda negeri ini akibat adanya wabah. IMF datang sebagai dewa penolong, dengan menyediakan pinjaman cepat Rp705 triliun (U$$ 10) tanpa bunga yang dikhususkan bagi negara negara miskin, berpenghasilan rendah serta negara berkembang untuk atasi wabah virus covid 19.

Berita Lainnya

Alih-alih dapat menyelesaikan persoalan, pinjaman dana tersebut justru akan menimbulkan persoalan baru seperti pepatah, ”lepas dari cengkraman harimau masuk ke sarang buaya”.

Sekilas pinjaman tersebut begitu menggiurkan, namun publik tidak boleh terkecoh, karena dibalik pinjaman tersebut terdapat berbagai rentetan persyarat yang justru akan membahayakan perekonomian bangsa.

Jeratan utang di tengah kesulitan

Dalam sistem kapitalis “tidak ada makan siang gratis”, ungkapan ini sesuai dengan fakta saat ini. Bukan sesuatu yang baru dalam sistem hari ini, waktu dan kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraup pundi-pundi Rupiah.

Memberi pinjaman merupakan cara ampuh untuk memuluskan agendanya menguasai dan menjerat negara lain agar tunduk pada aturan sang pemberi pinjaman.

Pun juga, dengan pinjaman dari luar negeri IMF corona loan mencoba peruntungan dengan menyiapkan dana bantuan bagi negeri-negeri yang terdampak corona.

Sebagaimana yang terjadi di Afrika, Badan Departemen Sosiologi Universitas Combidge dan Universitas Oxford. Lembaga Europea Centee on Health Of Societies in Transition (ECOHOST), London Scool Hygienis and Tropical Medicin, ungkapkan peran IMF pada saat terjadi wabah ebola, di Afrika Barat.

Program IMF mensyaratkan pemotongan pengeluaran pemerintah, karena pinjaman akan diprioritaskan untuk pembayaran kewajiban utang pemerintah.

Yang mengakibatkan pembiayaan untuk menangani wabah di bidang kesehatan menjadi berkurang, sehingga semakin memperburuk kondisi yang ada, serta berkontribusi semakin mempercepat penyebaran virus ebola di Afrika Barat

Kondisi yang sama ketika IMF memaksa Soeharto menandatangani berbagai persyaratan pada tahun 1997 yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di Indonesia, pencabutan subsidi BBM, naiknya suku bunga perbankan secara drastis, serta hancurnya perekonomian Indonesia.

Sebaiknya Indonesia berpikir kembali ribuan kali untuk meminjam kepada IMF. Dengan berkaca kepada pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu.

Kita dapat bangkit dari kondisi terburuk ini untuk mengatasi pendemi yang terjadi secara mandiri, tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri, dengan menggunakan dana yang ada, seperti mengalihkan dana pemindahan kota baru untuk memulihkan perekonomian nasional dan menolong rakyatnya.

Selain itu, negara juga dapat mengelola sumber daya alam yang melimpah dengan sebaik baiknya dengan tidak menyerahkan kepada pihak swasta (asing) seperti tambang, nikel, emas, gas dan masih banyak lagi. Yang dapat digunakan untuk mengatasi serta menanggulangi krisis akibat pendemi.

Kebijakan negara Islam atasi wabah

Islam sebagai agama sekaligus ideologi yang selalu menunjukkan keunggulannya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang melanda umat. Islam selalu memberi solusi tepat dengan syariah dari Sang Pencipta.

Sejarah Tinta Emas mencatat, melalui tegaknya Khilafah, persoalan umat dapat terselesaikan termasuk persoalan pendemi wabah.

Pendemi wabah bukan kali ini saja terjadi dalam sejarah kehidupan umat. Pada masa Rasulullah dan para sahabat pun pernah terjadi.

Namun, mereka sangat cepat dan sigap dalam menanggani pendemi wabah yang terjadi, mengkarantina masyarakat yang terjangkit virus dengan mekanisme menempatkan penduduk yang terjangkit wabah dilokasi yang sangat jauh dari pemukiman penduduk yang sehat. Kemudian dilakukan pengobatan dengan pemantauan yang sangat ketat.

Kemudian, untuk solusi problem perekomomian yang tengah dihadapi negeri kita rasulullah bersabda “siapa saja yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak memperdulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan peduli kebutuhan dan kepentingannya (pada hari kiamat)”.

Khalifah Umar Bin Khattab seyogianya dapat dijadikan teladan dalam menghadapi kesulitan ekonomi ketika terjadi paceklik di Madinah (tahun abu).

Saat kondisi Baitul Mal tidak mencukupi untuk penanggulangan krisis, khalifah Umar langsung bertindak cepat dengan segera mengirimkan surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah yang kaya untuk meminta bantuan.

Khalifah menghubungi Gubernur Mesir, syam, irak, dan persia. Beliau tidak meminta bantuan kepada pemimpin kapitalis luar negeri.

Selanjutnya, para gubernur tersebut langsung mengirim bantuan untuk khalifah. Hal ini menunjukkan kesigapan para pemimpin kaum muslim dalam mengatasi krisis ekonomi.

Ketika mendapati pemerintah pusat tidak mampu untuk menutupi semua kebutuhan dalam menyelesaikan krisis, mereka saling menopang menyiapkan dan memberi bantuan dengan jumlah yang sangat banyak.

Kerjasama antara pemerintah pusat dengan wilayah dapat tercapai dikarenakan pemerintah pusat juga mengurusi urusan di setiap wilayah.

Negara memberikan apa yang menjadi hak rakyat hingga ke wilayah yang jauh dari pusat. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan serta kesejahteraan difasilitasi oleh negara dengan seutuhnya.

Selain meminta kepada pemerintah daerah, negara juga dapat menggunakan pos-pos dana yang menjadi kepemilikan umum seperti air, padang rumput dan api.

Ketiganya dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya dan hasilnya digunakan untuk mengatasi krisis akibat pendemi virus wabah. Sebagaimana sabda rasulullah kaum muslim berserikat dalam tiga hal: Air, padang rumput, dan api (bahan bakar). (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Demikian gambaran bagaimana khalifah mengatasi sumber dana untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis yang dalam realisasinya dapat dirasakan oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan hal yang demikian dapat kita rasakan ketika pemimpin (pemerintahan) menerapkan sistem yang berasal dari sang pencipta. Allahu A’lam Bishawab. (*)


Penulis: Dewi Sartika (Pemerhati Publik)

 

Berita Terkait