MAKASSAR—Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Muhammad Arafah berharap Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial, DP3A maupun lainnya bisa berperang aktif dihilir dalam menangani permasalahan pengatur lalu lintas ilegal atau pak Ogah.
“Dishub sulsel bersama satpol PP dan TNI, polri selalu mengadakan penertiban di lapangan, tapi faktanya kita semua tau bahwa seharusnya memang mengurus pak oga bukan hanya dihulu tapi dihilirnya juga karena setelah penertiban dan edukasi ternyata kembali lagi sehingga mesti ada pembinaan sebenarnya itulah kita harap teman stakeholder terlibat,” ungkapnya, Kamis (14/10/2021).
Berbagai cara terus dilakukan untuk mengatasi kehadiran pak oga yang sangat meresahkan pengguna jalan.
“Semua cara sudah dilaksanakan, mereka (pak oga) kalau kita ada hilang tapi tidak mungkin anggota 24 jam di lapangan, cara kedua menutup u-turn tapi tidak semua bisa ditutup nanti terjadi pro kontra di masyarakat, sehingga ini membutuhkan dukungan semua pihak,” kata Arafah.
Lebih jauh, ia mengaku mendukung penuh diefektifkannya kembali peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2008 terkait pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. “Kita dukung dan support penuh diefektifkannya perda itu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal,” harapnya.
Arafah menambahkan, kedepan akan kembali dilakukan penertiban bersama jajaran satpol, tni dan kepolisian
“Kedepan kita rencanakan turun lagi dan saat ini terus melakukan koordinasi dengan teman jajaran TNI/Polri,” tutupnya. (*)
