MAKASSAR—Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel menerima uang titipan Rp3,5 Miliar pengembalian keuangan negara dari beberapa pejabat kecamatan dalam kasus perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.
Hal itu disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan R. Febrytrianto, SH, MH, dalam Konferensi Pers yang digelar di Gedung Kejati Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Rabu (9/11/2022).
“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah bekerja maksimal dan berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan saat ini penyidik telah menerima uang titipan yang merupakan uang anggaran pembayaran Honorarium personil Satpol PP fiktif untuk kegiatan pengawasan dan pengamanan kecamatan pada Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan 2020,” jelas Kajati Sulsel.
Berdasarkan perhitungan penyidik, lanjut Febry nilai kerugian dalam penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honorarium Tunjangan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar Tahun 2017 s/d 2020 yang bersumber dari APBD Kota Makassar, mencapai Rp3.545.975.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Asisten Tindak Pidana Khusus, Yudi Triadi, SH, MH melalui Kasi Penyidikan Hary Surachman, SH, MH menerangkan bahwa Penitipan uang tersebut diterima dari beberapa pejabat Kecamatan terdiri dari Pengguna Anggaran, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 s/d 2020.
Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH menjelaskan bahwa Penitipan uang ini merupakan itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikeluarkan namun tidak sesuai dengan peruntukannya.
Sementara itu menurut Ketua Tim Penyidik Herberth P. Hutapea, SH, MH, Uang titipan ini akan disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di BRI Kanca Panakkukang, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai Uang pengganti.
Kajati Sulawesi Selatan tetap mengimbau bahwa “proses penyidikan masih berjalan” dan diharapkan kepada para pihak lainnya yang merasa dan diduga menerima aliran dana Honorarium Tunjangan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar, agar koperatif dan mengembalikan uang tersebut kepada Negara. (*/70n/464ys)
