Kemelut Finansial, Tangguhkah Sistem Ekonomi Kita?

Kemelut Finansial, Tangguhkah Sistem Ekonomi Kita?
Adira, S.Si (Praktisi pendidikan dan penggiat literasi)

OPINI – Ekonomi global dirundung guncangan hebat selama masa pandemi. Bank Dunia, Senin (8/6/2020) melansir bahwa resesi sudah pasti terjadi diseluruh wilayah ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II (Q2) 2020 akan mengalami kontraksi hingga di kisaran negatif 3,8 persen (Kompas.com, 19/6/2020).

Sementara, berdasarkan dari keterangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin untuk menangani pandemi covid-19 diperkirakan baru bisa dilakukan 12-18 bulan ke depan.

Artinya solusi global terhadap krisis ekonomi sekarang baru akan terjadi pada pertengahan 2021 atau pertengahan tahun depan (Republika, 27/4/2020).

Ketidakstabilan Ekonomi Global

Ekonomi global akan terjun ke jurang resesi terburuk selama 100 tahun, menurut proyeksi terbaru Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (Kompas.com, 18/6/2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi dianggap membatasi mobilisasi masyarakat.

Berita Lainnya

Akibatnya, permintaan dan penawaran pada berbagai sektor industri melemah. Dalam waktu beberapa bulan saja, ekonomi dalam negeri merosot hingga level yang paling mengkhawatirkan.

Jika ditilik lebih jauh, sebenarnya pandemi hanyalah pemantik yang memperparah gejolak ekonomi, namun pangkal permasalahan sebenarnya adalah lemahnya pijakan berekonomi negara.

Subtansial masalah ekonomi sekarang adalah sistem kapitalisme yang sudah sampai pada puncak permasalahan. Kenyataannya sistem ini memang sangat tidak layak, ada banyak kelemahan dari penerapannya.

Sistem uang kertas (fiat money), lembaga perbangkan berbasis riba, permainan ekonomi spekulatif di sektor non riil (saham, valuta asing dan surat-surat berharga) menyebabkan kondisi perekonomian sangat rapuh.

Buruknya kebijakan distribusi serta kebebasan kepemilikan terhadap aset-aset negara yang menguasai hajat hidup masyarakat dikuasai oleh korporasi atau segelintir elit pemilik modal menjadikan ekonomi masyarakat kecil terseok. Mengais rezeki sangat sulit di negeri gemah ripah loh jinawi.

Lihat Juga:  Proyek Mangkrak, Kebijakan Amburadul?

Adam Smith pencetus sistem ekonomi kapitalis memandang pasar harus memilki laises-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Maka tidak mengherankan jika regulasi pemerintah sangat lemah.

Kompetensi terbuka dengan kondisi pasar kompetitif menjadi peluang besar bagi pemilik modal domestik maupun internasional melakukan eksploitasi besar-besaran dalam meraup keuntungan.

Alih-alih menyejahterakan, sistem kapitalisme ini justru mementingkan para oligarki dan memiskinkan masyarakat banyak.

Alternatif Tatanan Baru

Kemelut resesi setiap saat bisa melanda seluruh dunia di bawah naungan kapitalisme,. Apalagi, bencana pandemi yang datang tidak disangka-sangka. Maka, tak heran jika pengusungnya sendiri meragukan kapitalisme sebagai sistem yang menyejahterakan.

Jejak pendapat yang melibatkan 34 ribu orang di 28 negara, negara AS dan Prancis hingga di negara yang didasarkan pada model yang berbeda yaitu China dan Rusia, dengan 56 persen setuju bahwa, “Kapitalisme sebagaimana adanya saat ini lebih mendatangkan mudarat ketimbang manfaat dunia”, Survei oleh Edelman Trust Barometer (Republika.co.id, 20/01/2020).

Jauh sebelum kapitalisme mengatur perekonomian dunia, sistem islam pernah tampil menyejahterakan masyarakat selama kurang lebih 1500 tahun atau 15 abad.

Sepanjang masa itu, negara terus menjamin pemenuhan kebutuhan tiap individu dengan mekanisme lansung dan tidak lansung.

Tanggung jawab penafkahan dibebankan kepada kepala keluarga, tetapi jika tak mampu maka beralih kepada walinya, lalu tetangga-tetangga terdekat dan terakhir menggunakan kas baitul mal.

Negara khilafah lebih stabil tak mudah diguncang krisis bahkan cenderung surflus. Sejarah mencatat masa keemasan penerapan islam di masa kekhilafaan, salah satu yang sangat masyhur adalah masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Azis.

Dalam masa dua tahun setengah bulan, keadilan benar-benar ditegakkan dan rasa aman meliputi seantero negeri. Harta begitu melimpah ruah, saking makmurnya sulit ditemukan orang yang bisa menerima zakat.

Lihat Juga:  Bencana Banjir dan Pembangunan Eksploitatif oleh Koorporasi

Bahkan, orang berutang dibayarkan dan pemuda yang ingin menikah diberi bantuan dana dari negara (Ibnu Jauzi, Sirah wa Manaqib Umar Bin Abdul Azis).

Anggaran belanja khilafah terpenuhi dari hasil pengelolaan aset-aset negara dengan benar. Sumber Daya Alam (SDA) yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikelolah oleh individu atau korporasi. Tetapi, dikelolah oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat.

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Negara juga mendorong sektor riil bertumbuh. Pasar nyata dengan kegiatan ekonomi riil memperdagangkan komuditi dan melibatkan secara lansung para pedagang, bukan perdagangan uang minim tenaga kerja seperti di bursa-bursa saham atau perdagangan valuta asing.

Mata uang negara adalah emas dan perak, bukan uang kertas yang tidak memilki nilai intrinsik sehingga tidak rentan inflasi.

Keagungan sistem islam yang tidak dimiliki sistem lain adalah kesempurnaan dan jaminan kehidupan terbaik bagi warganya.

Tatanan kebijakan yang baku tidak rawan guncangan, sebab pengaturannya bersumber dari wahyu ilahi. (*)

Berita terkait