KPK Siap Cegah Korupsi Dana Covid-19

KPK Siap Cegah Korupsi Dana Covid-19
Ines Fatikasari (Mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)

OPINI – Virus Corona atau covid-19 sudah sangat familiar di penjuru dunia. Siapa yang tak kenal dengan corona, hampir semua lapisan masyarakat dari yang muda sampai yang tua, dari generasi Baby Boomers sampai generasi Milenial semua tau tentang adanya wabah penyakit ini.

Yang membuat semua orang tiba-tiba merubah semua kebiasaan, membuat semua orang sangat menikmati kebersamaan dengan keluarga dan melepas penat pekerjaan.

Tidak sedikit orang yang mau tidak mau masak sendiri di rumah, melakukan aktifitas yang tidak biasa nya atau yang jarang dilakukan.

Tapi nampak dari kita semua sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, banyak hikmah tentunya di balik segala peristiwa.

Dengan adanya corona virus, banyak orang berlomba dalam kebaikan dengan membagi-bagikan sembako, makanan, APD kepada rakyat yang lebih membutuhkan dan tenaga medis yang sekarang berjuang demi menyelamatkan banyak jiwa Indonesia yang terpapar Corona.

Selain hikmah yang bisa kita petik, masalah yang sedang dikuatirkan oleh kaum perantau adalah tidak bisa mudik lebaran tahun 2020.

Berita Lainnya

Saat ini peraturan pemerintah pusat dan daerah masih menyarankan agar para perantau menunda mudik tahun ini dan akan dijanjikan ada penggantian mudik di bulan lain. Tentunya ini adalah salah satu upaya pemerintah agar tidak ada lagi rantai penularan.

Sesungguhnya kaum perantau sangatlah paham dengan kondisi ini, namun masih enggan menerima kenyataan jika memang nanti benar-benar tidak diperbolehkan mudik.

Akan sangat berbeda memang ramadhan tahun ini, tinggal hitungan hari saja menuju ramadhan corona masih saja belum tamat.

Lihat Juga:  Pengaruh Kondisi Sosial Demografi dengan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Bagi kaum muslim pastilah sangat berharap di awal ramadhan setidaknya membaik agar bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci dan bisa bersilaturahim dengan sanak sodara di kampung halaman nanti.

Jika membicarakan tentang Corona tidak ada batasnya, segala aspek terpengaruh. Pengaruh terbesar adalah Ekonomi. Usaha selain pangan, pelayanan publik, dan produksi APD diberhentikan.

Pihak berwajib dari mulai diberlakukannya PSBB pada tanggal 10 April 2020 kemarin menyidak took-toko selain yang di atas agar menutup sementara dan memberi surat peringatan jika masih saja membuka akan di cabut perizinan usahanya.

Tentu dengan adanya aturan baru lagi semakin banyak orang yang kekurangan dan bahkan tidak berpenghasilan.

Walaupun memang pemerintah sudah mengeluarkan bansos untuk masyarakat terdampak corona tetap saja rasanya bagi mereka di tengah ke bawah masih lah kurang.

Ngomong soal anggaran, Rp1,4 Triliun yang sudah dianggarkan pemerintah pusat untuk ke daerah-daerah untuk bisa membantu fasilitas pencegahan penularan virus ini.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengadaan jasa dan barang terkait kebutuhan bencana wabah covid-19 merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA).

Dia mengatakan KPK meminta PA dapat melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal itu sampaikan Firli Bahuri kepada seluruh sekretaris daerah dan bupati atau wali kota di Indonesia melalui rakor (rapat koordinasi) melalui konferensi video bersama ketua BPK, Mendagri, kepala BPKP, dan ketua LKPP, di gedung Kemendagri, Rabu (8 April 2020).

Arahan tersebut disampaikan Firli dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di daerah menysul surat edaran KPK No. 08 tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Lihat Juga:  Boikot Apakah Jadi Solusi Penghentian Penghinaan Nabi Yang Terus Berulang?

Agar tidak ada adanya korupsi, tidak ada pihak yang memanfaatkan anggaran pemerintah demi kepentingan pribadinya.

KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan PBJ diantaranya dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

Tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan covid-19 agar bebas dari korupsi.

Sebelumnya, KPK RI memberikan warning agar anggaran penanganan corona yang dialokasikan pemerintah pusat maupun daerah, jangan dijadikan bencakan atau ladang korupsi karena tak main-main, pidana mati pun bakal menjerat pelaku.

Peraturan sudah ada, pengawasan sudah siap. Sekarang dengan kesadaran dari dalam diri masing-masing pihak yang bertugas agar benar-benar memanfaatkan anggaran dengan sebaik, seefesien dan seefektif mungkin agar permasalahan pandemi ini cepat selesai. (*)


Penulis: Ines Fatikasari (Mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)

Simak Juga: 

Berita terkait