Masalah Kronis Kemiskinan di Indonesia

Penulis: Zainab Said (Mahasiswi Unhas)

0
1352
Kemiskinan di Indonesia. (Ilustrasi)

OPINI – Masalah kemiskinan adalah masalah yang banyak menyita perhatian penduduk di negeri ini dan bahkan penduduk dunia sekaligus. Angka kemiskinan suatu negara sering kali menjadi cerminan suatu negara dikatakan maju atau tidak dan makmur atau tidak.

Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan bak sebuah penyakit kronik yang entah kapan akan mulai menunjukkan tanda penyembuhannya.

Yang menjadi pusat perhatian pada masalah kemiskinan adalah angka kemiskinan yang dinilai semakin menurun menurut Pusat Badan Statistik (BPS), yang melakukan perhitungan terhadap masalah tersebut.

Angka kemiskinan nasional September 2019 yang baru saja dirilis BPS pada 15 Januari 2020 berada pada angka 9,22% yang berarti menurun sebesar 0,19% poin dari kondisi maret 2019.

Jika melihat jumlahnya terdapat 24,79 juta orang masih miskin di Indonesia. Persentase miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,65% dan menjadi 12,60% untuk daerah pedesaan. Kabar menurunnya angka kemiskinan kali ini sebenarnya bukanlah pertama kalinya terjadi.

Sebelumnya pada tahun 2018 ketika BPS merilis data bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari angka 10,96% menjadi 9,85 dan oleh menteri keuangan, Sri Mulyani menyebutnya “the first time in historic of Indonesia, tingkat kemiskinan dibawah 10%”.

Namun sayang, tidak semua masyarakat positif dalam menyambut berita positif tersebut. Berbagai pertanyaan muncul terkait validitas dan konsistensi data, metode survey yang digunakan, kelayakan penetapan standar, hingga soal kesesuaian simpulan dengan kenyataan.

Untuk mengukur garis kemiskinan, BPS melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret dan September.

Survei ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Angka kemiskinan juga rentan berubah karena beberapa faktor penting yang mempengaruhinya.

Angka kemiskinan yang dinilai menurun pada September 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya kondisi rata-rata upah buruh tani, nilai tukar petani, tingkat inflasi, harga barang kebutuhan pokok, tingkat pengeluaran penduduk, dan sebagainya.

Data Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menyatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air dan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk.

Hal ini cukup menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di negeri ini masih tetap saja tinggi. Yang terbaru, Bank Dunia merilis laporan bertajuk “aspiring Indonesia, expanding the middle class” pada 30 Januari 2020.

Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentang miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berada dibawah 10% dari total penduduk. Namun 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman.

Maka bisa kita lihat perbedaan data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber terkait dengan isu kemiskinan di Indonesia.

Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa angka kemiskinan yang dinilai menurun itu adalah kabar yang belum tentu benar jika melihat kondisi riil yang ada di masyarakat.

Hal ini juga dikarenakan cara pengukuran angka kemiskinan menggunakan parameter yang tidak tetap misalnya nilai pengeluaran perhari masyrakat dan survey yang dilakukan menggunakan keluarga sampel yang artinya hal ini tidak bisa sampai pada level per individu dari setiap lapisan masyarakat Indonesia.

Maka sangat disayangkan kabar menurunnya angka kemiskinan tidak memberikan gambaran yang sebenarnya pada penduduk Indonesia.

Negara demokrasi memang tidak memiliki instrument politik yang mampu menilai tingkat kemiskinan dan kemakuran penduduk sampai pada level per individu sehingga bisa dibayangkan bagaimana cara pemerintah memberantas kemiskinan jika kondisi riil di masyarakat tidak bisa mereka sentuh. Upaya yang dilakukan pasti tidak memberi pengaruh yang banyak.

Selain itu sistem ekonomi yang berjiwa kapitalisme semakin memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia. Jiwa kapitalisme yang berasas sekuler yaitu menafikkan peran agama dalam mengurus negara dan umat.

Sebuah sistem ekonomi yang berdiri diatas pilar kebebasan dalam kepemilikan dan freefight sehingga ketimpangan ekonomi di masyrakat tidak bisa terelakkan, prinsip riba, dan prinsip meminimalkan peran negara dalam pengurusan urusan rakyat, termasuk dalam pengelolahan dan distribusi kekayaan di tengah umat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Islam punya solusi yang khas sebagai sebuah ideology yang khas pula. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip kepemilikan yang khas, yang membagi kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu.

Kepemilikan umum seperti kekayaan alam tidak boleh dikuasai oleh orang tertentu (privatisasi) tapi harus dikelolah oleh negara untuk kepentingan umat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendapatan dari negara itu sangat banyak.

Negara juga menjamin setiap ayah atau para wali mendapatkan pekerjaan yang layak yang memungkinkan mereka mendapatkan harta untuk menafkahi keluarganya.

Negara akan memberikan sanksi yang berat terhadap kasus pelalaian hak nafkah yang bisa berujung terjadinya penelantaran anak seperti yang banyak terjadi saat ini.

Selain itu negara dibawah naungan syariat Islam akan menjamin hak nafkah terhadap orang-orang yang tidak memiliki ayah atau penanggung jawab nafkah, seperti yatim piatu, janda, orang tua dan orang-orang berkebutuhan khusus.

Seperti itulah gambaran global bagaimana Islam memberantas kemiskinan dan menjamin kesejahteraan serta kemakmuran umat.

Pendekatan dilakukan langsung sampai pada level per individu dan tidak dengan pendekatan agregat atau rata-rata seperti yang terjadi saat ini di negeri yang tercinta ini.

Sehingga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang kronik tidak bisa dengan hanya melakukan evaluasi berkala yang tidak jelas pengukurannya tapi yang perlu dilakukan adalah mengubah sistem pengelolaan negara dan umat menjadi sistem Islam karena hanya Islam-lah yang memiliki seperangkat solusi terbaik atas semua permasalahan umat saat ini dan sampai waktu dunia berakhir. (*)

Penulis: Zainab Said (Mahasiswi Unhas)