OPINI—Bagaimana eksistensi nilai-nilai Pancasila saat ini? Setidaknya pertanyaan sederhana ini menjadi pemantik sebagai anak bangsa memaknai momentum bulan Pancasila tahun ini.

Ancaman pudarnya pemahaman makna nilai-nilai Pancasila bagi generasi penerus telah menanti di depan mata. Beragam paham asing menjadi menu siap santap pada laman-laman dunia digital.

Momentum ini bukanlah rutinitas seremoni peringatan belaka. Ada makna yang ingin ditanamkan dari generasi ke generasi. Bahwa lima asas yang terkandung di dalam Pancasila oleh para founder father negeri ini bersumber dari intisari nilai-nilai luhur budaya bangsa, nilai yang tertanam di dalam beragam budaya suku bangsa Indonesia.

Rumusan yang telah lama melekat dan diamalkan oleh nenek moyang bangsa kita. Sebuah nilai identitas yang autentik, sebagai karakter asli sebagai suku bangsa. Sebuah sistem nilai yang perlu dijaga dan dilestarikan agar harmoni kehidupan dalam keragaman corak warna, Bhinneka Tunggal Ika, tetap berlanjut sebagai suatu bangsa.

Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia disusun oleh para tokoh bangsa dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945. Kemudian, Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno untuk pertamakalinya memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti pada tahun 2016 , tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016.

Pancasila sebagai dasar negara bersifat hierarkis-piramidal, merupakan satu kesatuan utuh saling terkait dan menopang satu dan lainnya. Keterikatan antar sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan fondasi utama secara hierarki, hal tersebut menjelaskan bahwa sila pertama Pancasila menjiwai sila kedua sampai kelima. Sebaliknya, sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dijiwai oleh sila keempat sampai dengan sila pertama.

Sementara itu kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional disebutkan pada pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Artinya, selain sebagai dasar negara, panca sila juga menjadi dasar pengaturan pemerintahan negara. Pancasila harus menjiwai setiap produk hukum yang ada di Indonesia.

Tahun ini tema yang diangkat adalah Panca Sila dalam tindakan. Hal ini perlu dimaknai bahwa nilai yang terkandung pada tiap sila tidak sekedar dimaknai secara konseptual, tetapi juga realitas kontekstual kekinian untuk dilaksakan.

Sila pertama, Ketuhanan YME merupakan sendi utama pola pandang dan cara hidup rakyat Indonesia. bahwa Rakyat Indonesia bebas memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang diyakininya. Serta sikap saling hormat dan menghargai antar pemeluk agama. Pengamalan nilai-nilai agama sepatutnya tercermin dalam sikap dan perilaku terpuji sehari-hari.

Ketaatan beribadah sejalan dengan etos kerja dan integritas yang kuat dalam mengemban amanah. Pengetahuan akan kebenaran dan kebaikan merealitas pada kehidupan nyata untuk memperkuat moralitas bangsa.

Menjamurnya bibit-bibit intoleransi menjadi kewajiban bersama untuk menangkalnya. Sikap tercela oknum tertentu yang memanfaatkan isu sara untu kepentingan popularitas dan suara pemilih perlu diperangi bersama. Keharmonisan kehidupan lintas agama perlu senantiasa dipupuk dan dibangun komunikasi yang produktif.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memuat petunjuk perlakuan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama.

Asas ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM. Saat ini pemerintah perlu kita dukung dalam upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Akses pelayanan hukum yang mudah. Kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang sama bagi semua kelompok, tak terkecuali penyandang disabilitas.

Sila Persatuan Indonesia. Pada momentum ini kita perlu bersatu padu dalam upaya penanggulangan penularan Covid-19 yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa. Saling menolong dan bergotong royong dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Gerak langkah searah satu tujuan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kemaslahatan bersama sebagai suatu bangsa.

Pada sila keempat menyiratkan bahwa dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama mengedepankan prinsip musyawarah-mufakat sesuai nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan YME. Bukan semata bersandar pada suara terbanyak, tetapi pada idealitas kemaslahatan bersama sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Terakhir, Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita bersama untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan bathin. (*)

Penulis: Arman (ASN Kanwil Kemenkumham Sulsel)