OPINI—Negeri ini sedang diliputi duka. Ribuan nyawa tak terselamatkan akibat serangan makhluk mematikan yang tak kasat mata, virus covid-19. Kehidupan rakyat pun kian morat-marit, berjuang antara hidup dan mati menghadapi dahsyatnya pukulan pandemi. Ada yang bisa bangkit, namun tak sedikit tersungkur tak berdaya.

Harapan rakyat tak pernah putus agar pembuat kebijakan berupaya maksimal meringankan mereka dari derita berkepanjangan. Namun, realita yang ada belum sesuai dengan harapan. Sebaliknya, banyak program pemerintah yang ditengarai tidak tepat sasaran dan tidak urgen untuk situasi pandemi saat ini.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyindir pedas Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Nadiem Makarim menggunakan laptop dan tablet merah putih.

Susi Pujiastuti juga menyayangkan sikap Luhut yang sibuk membahas soal penyediaan laptop merah putih 13 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di saat pandemi covid-19 (isubogor.com, 24 Juli 2021).

Dilansir dari bisnis.com, 22 Juli 2021,  pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk pengembangan laptop lokal yang kemudian disebut laptop merah putih dan produk teknologi informasi lokal lain hingga 2024.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan
“Kenapa anggaran harus dibelanjakan untuk produk tertentu.. pada saat masyarakat perlu sehat, obat, faskes, makan,” kata Susi Pujiastuti yang mencuit pernyataan Luhut saat berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.

Gagal Fokus

Pandemi butuh solusi mendesak sebab penyebaran virus semakin tak terkendali. Pengalihan anggaran ke sektor industri tidak tepat sasaran. Sebab hari ini rakyat lebih membutuhkan perbaikan kehidupan untuk kebutuhan yang paling pokok. Pengerahan upaya harus dimaksimalkan pada sektor kesehatan agar secepatnya kondisi pulih kembali.

Gagal fokus kebijakan diungkapkan oleh Deputi Bapillu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakuman. Ia menilai hasil survei LSI yang menyebut kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo menangani covid-19 turun karena gagal fokus. Sebabnya, panglima perang melawan covid-19 merupakan orang-orang ekonomi, kebijakannya bukan fokus di kesehatan. “Pemerintah terlalu ‘economic minded’ menyikapi covid-19 (merdeka.com, 20 Juli 2021).

Gagal fokus lahir dari pemikiran yang berpusat pada materi. Corak Kapitalistik sangat kental mewarnai kehidupan hari ini. Dari awal pandemi, kebijakan hanya berganti nama. Gonta-ganti istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat dinilai hanya langkah setengah hati menyelesaikan persoalan wabah dari akarnya karena pertimbangan ekonomi selalu berada di atas kepentingan kesehatan.

Kesalahan fatal juga terjadi karena sedari awal yang dimunculkan adalah opini berisi ketakpercayaan terhadap bahaya wabah. Optimisme berlebihan bahwa bangsa ini akan baik-baik saja serta indikasi pembiaran menghadapi wabah dengan herd immunity.

Saat wabah semakin tak terkendali maka selain sektor kesehatan memburuk, sektor ekonomi pun kian terpuruk hingga titik nadir. Utang negara menanjak tajam dengan dalih mengatasi wabah, namun faktanya grafik wabah tak jua melandai.

Penguatan industri dalam negeri adalah hal yang penting, namun investasi terbesar saat ini harusnya digelontorkan untuk berbagai upaya pengendalian wabah.

Di level pencegahan adalah menguatkan program penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan yang efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesegera mungkin.

Di level pengobatan adalah menyediakan obat-obatan, faskes (fasilitas kesehatan) dan nakes (tenaga kesehatan) dengan jumlah yang memadai dan dengan pelayanan gratis.

Pemerintah juga bertanggung jawab mencukupi kebutuhan pokok seluruh rakyat, memastikan setiap individu mampu tetap bertahan. Bantuan langsung maupun tak langsung dengan berbagai mekanisme, agar yang sakit segera pulih dan yang sehat mampu tetap bekerja melanjutkan hidup.

Islam Mengatasi Pandemi

Berbeda dengan sistem kapitalisme, aturan Islam menyelesaikan persoalan pandemi dengan langkah yang sangat efektif. Penyebaran wabah penyakit menular di masa-masa penerapan Islam tidak menimbulkan bahaya yang berkepanjangan. Kebijakan yang ditempuh tidak simpang siur. Langkah utama adalah berfokus pada upaya pengisolasian wabah secara total dari sejak awal kemunculannya.

Rasulullah SAW menegaskan perintah lockdown, dalam sabdanya:

Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kebijakan dasar ini tidak memunculkan efek domino pada berbagai sektor, karena sumber penyakit diisolasi dengan cepat sehingga tidak menyebar ke mana-mana. Roda ekonomi tetap berputar sebab rakyat di luar wilayah wabah tetap beraktifitas secara normal.

Sayangnya, sistem sekuler kapitalis tidak akan sampai pada solusi ini. Sebab aturan agama dipisahkan dari aturan bernegara. (*)

Penulis: Adira, S.Si (Praktisi Pendidikan)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.