OPINI – Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Cina terlihat semakin erat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal kerja sama investasi, perdagangan, dan pariwisata. Padahal di sisi lain, banyak pihak justru mengkhawatirkan ekspansi ekonomi Cina bisa membuat negara lain terjerumus dalam jerat utang.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pihak-pihak yang nyinyir soal hubungan Indonesia dengan Cina.

Luhut menjelaskan ada beberapa alasan Indonesia butuh Cina, salah satunya terkait kerjasama dalam hal perekenomian.

Beliau juga memaparkan beberapa alasan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Indonesia yaitu; (1) 18% pergerakan ekonomi dunia dikontrol Cina, (2). Selain Amerika Serikat (AS), Cina juga memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi dunia, (3) Indonesia menganut sistem bebas aktif (detikfinance, 27/07/2020).

Romantisme Indonesia-Cina: Potensi Intervensi dan Penjajahan Asing?

Berbagai perjanjian yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Cina mengakibatkan jalan masuknya penjajahan semakin luas, khususnya di berbagai kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Misalnya, banyaknya investasi di berbagai sektor disebabkan perjanjian Turnkey Project Management yang disepakati pemerintah Indonesia. Perjanjian tersebut mengatur terkait masuknya Cina, mulai dari penggunaan produk, alat mesin dan tenaga kerja asing itu sendiri.

Lewat perjanjian ini, pemerintah beralasan bahwa hal tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, justru semakin anjlok dan kian memperluas potensi intervensi hingga penjajahan

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya kerjasama yang sarat dengan pinjaman yang diberikan Cina. Kerjasama ini diikat dengan berbagai syarat, mulai dari munculnya jaminan dalam bentuk aset, imbalan seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina dan kewajiban negara dalam pengadaan peralatan dan jasa teknis harus di impor dari Cina.

Lantas, benarkah dengan adanya investasi dan hubungan kerjasama dengan Cina akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia sebagaimana yang diagung-agungkan pemerintah?

Sayangnya, itu hanyalah ilusi dan fatamorgana semata. Buktinya, perekonomian Indonesia kian hari kian menurun drastis.

Hal ini sesuai dengan laporan International Debt Statistics (IDS) yang menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia, tepatnya ada di peringkat ke-6 (finance.detik.com).

Investasi: Kedok Intervensi dan Menjerat Bangsa Demi Kepentingan Asing

Perjanjian dan bentuk kerjasama yang ada menunjukkan bahwasanya negara ini telah membuka jalan masuknya para kapitalis untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.

Ditambah lagi, negeri ini makin mudah dikuasai asing sebab dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus memuncak.

Berdasarkan data statistik utang luang negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia periode 2019 bahwasanya utang Indonesia yang berasal dari Cina tercatat sebesar 17,75 milliar dollar AS atau setara Rp 274 trilliun.

Sementara itu, rakyat hanya bisa gigit jari dan tidak menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam di negeri sendiri, sebab mengalir deras pada asing.

Alhasil, ini mengindikasikan bahwa investasi dan bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Cina dan negara lain bukan menjadi solusi perekonomian negara.

Justru hal ini menjadikan rakyat semakin melarat sebab sumber daya alam habis dirampok asing.

Para pengamat kebijakan luar negeri pun melihat bahwasanya ada dampak buruk yang lebih luas dari meningkatnya ketergantungan Indonesia pada investasi Cina, khususnya tekanan pada Indonesia untuk merespon lebih tegas terhadap perkembangan di Laut Cina Selatan.

Masuknya investasi dan dominasi asing di dalam negeri semakin memperjelas bahwa bentuk kerjasama dan investasi merupakan sarana penjajahan paling efektif, dan membahayakan perekonomian bahkan sumber daya manusia di Indonesia.

Potensi negara asing pun semakin meningkat sebab dukungan sistem ekonomi liberal yang diterapkan hari ini. Alih-alih pemimpin hadir sebagai pelayan dan penanggung jawab bagi rakyat, justru menjadi pelayan dan boneka para kapitalis.

Tentu saja, cara untuk memutus ketergantungan akan investasi asing dan mengeluarkan diri dari kubangan yang kotor ini hanya bisa terwujud jika Indonesia mandiri dan berdaulat. Sayangnya, hal ini menjadi utopia bila sistem kapitalisme yang masih menguasai dunia.

Solusi Realistis Ala Islam

Menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya pendanaan proyek-proyek yang mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Berbagai macam investasi asing bisa membuat umat semakin menderita akibat bencana yang ditimbulkan dan juga menjadi sarana terbukanya jalan untuk menjajah negara.

Tentu saja, hal tersebut tidak boleh dibiarkan, sebab kaum muslim diharamkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mendominasi dan menguasai negeri. Sebagaimana Allah SWT berfirman bahwasanya

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin” (QS An-nisa:141).

Oleh sebab itu, cara untuk meluluhlantakkan kapitalisme dan neoliberalisme hanyalah dengan kembali kepada petunjuk Sang Khaliq yakni dengan menerapkan Islam secara menyeluruh dalam naungan khilafah Islamiyah.

Sistem ini akan mengatur roda perekonomian yang mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusianya. Tidak hanya itu, negara juga wajib menghindari perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan islam.

Negara Islam melakukan berbagai macam kerjasama dan perjanjian tergantung pada posisi negara tersebut.

Adapun negara yang nyata memusuhi islam dikategorikan sebagai negara muharriban fi’lan dimana terdapat orang-orang kafir harbi fi’lan di dalamnya.

Maka negara seperti ini, berbagai hal kerjasama apapun itu diharamkan misalnya perjanjian politik, ekonomi dan berbagai perjanjian lainnya.

Dari sini tergambar jelas begitu sempurna dan utuhnya pengaturan negara Khilafah dalam aspek politik luar negerinya, terutama dalam hal kerjasama.

Negara yang bervisi besar dan memiliki aturan lengkap yang bersumber dari Sang Pencipta ini pasti mampu mengatasi karut marut yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Wallahu a’lam bish-shawab. (*)

Penulis: Rahmah Jalil (Aktivis Muslimah)