Untuk mengurangi peran negara terhadap rakyatnya, pengurangan subsidilah yang kerap dijadikan sebagai alibi. Faktanya, berkali-kali subsidi dikurangi, negara tetap saja mengalami defisit. Hutang juga tetap saja menumpuk.
Alasan seperti ini tak lain hanya alasan yang tak masuk akal dan upaya mengambinghitamkan kepentingan rakyat dengan label “beban”.
Inilah watak asli negeri kapitalisme. Mudah saja menganggap rakyat sebagai beban. Betapa tidak, paradigma berpikir akan distandarkan asas untung dan rugi. Wajar jika subsidi dicabut karena akan dianggap sebagai beban negara yang merugikan.
Pemerintah seolah lupa bahwa pembiayaan negara termasuk subsidi diperoleh dari uang rakyat melalui pajak dan pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, mahalnya naik tarif dasar listrik menjadi hal yang tidak mengherankan. Sebab, negara tidak secara mandiri mengelola listrik di negeri ini. PLN justru membeli listrik dari perusahaan pembangkit listrik swasta.
Pemasok listrik terbesar ke PLN dari swasta, yaitu 1) PT Paiton Energy, 2) PT Jawa Power, dan 3) PT Cirebon Energi Power. Maka, tak heran jika harga yang sampai ke masyarakat itu mahal. Akan mustahil jika dikatakan bahwa penggunaan kompor listrik lebih hemat ketika tarifnya terus mengalami kenaikan.
Terkait pada listrik yang over-supply juga akibat dari jerat korporasi. Betapa tidak, PLN harus membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh Independen Power Producer (IPP) alias pembangkit listrik swasta dengan menggunakan sistem Take Or Pay (TOP).
Celakanya, sistem ini akan mewajibkan PLN membeli listrik dari swasta. Dari sini swasta akan meraih pundi-pundi keuntungan.
Sedangkan, PLN harus mengeluarkan biaya dan stok listrik over-supply. Karena tak ada teknologi canggih yang mampu menyimpan listrik, akan sangat mubazir jika listrik dibuang percuma.
Imbasnya, rakyatlah yang harus menjadi tumbal. Kompor listrik dihadirkan untuk mencegah listrik over–supply.
