SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • Tiga Pekan Tak Bertemu, Pria 42 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Manggala Makassar • Enam Tahun Kabur, Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Tertangkap di Maros • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • Tiga Pekan Tak Bertemu, Pria 42 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Manggala Makassar • Enam Tahun Kabur, Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Tertangkap di Maros •
Opini

Menilik Polemik Kompor Listrik

2121
×

Menilik Polemik Kompor Listrik

Sebarkan artikel ini
Menilik Polemik Kompor Listrik
Andi Annisa Nur Dzakiyyah, S.Pd (Aktivis dakwah, praktisi pendidikan).

Untuk mengurangi peran negara terhadap rakyatnya, pengurangan subsidilah yang kerap dijadikan sebagai alibi. Faktanya, berkali-kali subsidi dikurangi, negara tetap saja mengalami defisit. Hutang juga tetap saja menumpuk.

Alasan seperti ini tak lain hanya alasan yang tak masuk akal dan upaya mengambinghitamkan kepentingan rakyat dengan label “beban”.

Inilah watak asli negeri kapitalisme. Mudah saja menganggap rakyat sebagai beban. Betapa tidak, paradigma berpikir akan distandarkan asas untung dan rugi. Wajar jika subsidi dicabut karena akan dianggap sebagai beban negara yang merugikan.

Pemerintah seolah lupa bahwa pembiayaan negara termasuk subsidi  diperoleh dari uang rakyat melalui pajak dan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, mahalnya naik tarif dasar listrik menjadi hal yang tidak mengherankan. Sebab, negara tidak secara mandiri mengelola listrik di negeri ini. PLN justru membeli listrik dari perusahaan pembangkit listrik swasta.

Pemasok listrik terbesar ke PLN dari swasta, yaitu 1) PT Paiton Energy, 2) PT Jawa Power, dan 3) PT Cirebon Energi Power. Maka, tak heran jika harga yang sampai ke masyarakat itu mahal. Akan mustahil jika dikatakan bahwa penggunaan kompor listrik lebih hemat ketika tarifnya terus mengalami kenaikan.

Terkait pada listrik yang over-supply juga akibat dari jerat korporasi. Betapa tidak, PLN harus membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh Independen Power Producer (IPP) alias pembangkit listrik swasta dengan menggunakan sistem Take Or Pay (TOP).

Celakanya, sistem ini akan mewajibkan PLN membeli listrik dari swasta. Dari sini swasta akan meraih pundi-pundi keuntungan.

Sedangkan, PLN harus mengeluarkan biaya dan stok listrik over-supply. Karena tak ada teknologi canggih yang mampu menyimpan listrik, akan sangat mubazir jika listrik dibuang percuma.

Imbasnya, rakyatlah yang harus menjadi tumbal. Kompor listrik dihadirkan untuk mencegah listrik over–supply.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com