OPINI—Menjadi ASN merupakan impian banyak orang. Tak sedikit yang memulai karir mereka dengan menjadi tenaga honorer. Mengabdikan diri mereka, meski gaji tak seberapa dalam sebulannya. Dengan harapan suatu saat nanti mereka pun akan terangkat. Hal ini dipicu karena adanya tanggungan gaji yang akan diterima setiap bulannya hingga saatnya nanti mereka pensiun, tanggungan itu masih terjamin. Siapa pun akan tergiur.
Namun, sungguh disayangkan para tenaga honorer kini tengah harap-harap cemas. Pasalnya, pemerintah berencana untuk menghapuskan status tenaga honorer di 2023. Hal tersebut mengacu Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. (sulbar.tribunnews.com, 16/01/2022)
Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang mengatakan, perlu dilakukan kajian mendalam soal itu. Sebab masih banyak tenaga honorer yang bekerja baik di pemprov maupun pemkab untuk menutupi kekurangan jumlah PNS/ASN.
Menurutnya, formasi PPPK maupun rekrutmen ASN yang dibuka tidak mampu mengcover formasi yang ditinggalkan oleh para honorer sebelumnya, karena kuotanya sangat terbatas. Itu sebabnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mesti merancang skema moratorium atau skema pengisian posisi posisi yang akan dihapus dan tidak tercover oleh PPPK. (radarsulbar.co.id, 16/01/2022)
Kebijakan ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, tenaga honorer ini telah mengabdikan diri mereka bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Dan kini, akibat kebijakn ini mereka terpakasa harus kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan mereka.
Di sisi lain, dengan aturan umur maksimal adalah kecil kemungkinan harapan untuk menjadi ASN. Pun, PPPK tak jauh berbeda. Adanya penetapan passing grade hingga serangkaian tes yang sulit dilalui bagi tenaga honorer yang sudah berusia.
Ditambah dengan formasi ASN dan PPPK yang dibuka hanya sedikit. Tak sebanding dengan jumlah honorer yang ada. Bagi mereka yang berhasil lulus akan terangkat menjadi ASN sedangkan mereka yang tak lulus, selain tak menjadi ASN juga tidak lagi menjadi honorer nantinya. Ini sama saja dengan menambah jumlah pengangguran yang ada. Apatah lagi jika pemerintah tidak memberikan jaminan lapangan pekerjaan setelah penghapusan tenaga honorer.
Adalah suatu kewajaran bila kebijakan yang ditetapkan dan solusi yang diberikan penguasa justru cenderung memberi shock therapy pada rakyat. Terutama tenaga honorer. Sebab, semua ini berpangkal pada paradigma dasar yang digunakan untuk mengatur rakyat. Yaitu sistem kapitalisme sekuler.
Materi atau asas untung rugi sebagai orientasi atas semua kebijakan. Ini pula yang menjadi alasan pemerintah menghentikan rekrutmen tenaga honorer mulai 2023, selain rekrutmen tenaga honorer mengacaukan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah juga dianggap sebagai beban pemerintah pusat.
Potret ini semakin menambah daftar ketidakmampuan kepemimpinan sistem kapitalisme dalam menjamin kesejahteraan rakyat, terutama tenaga honorer. Padahal, kontribusi mereka pada tempat dimana mereka bekerja, seperti guru honorer dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Alhasil, kebijakan penghapusan tenaga honorer ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah membiayai gaji pekerja yang mungkin dibutuhkan pada instansi atau lembaga pemerintah dalam mewujudkan layanan yang optimal bagi masyarakat.
Jika dalam sistem kapitalisme negara tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, maka beda halnya dalam sistem Islam dimana negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai kepada setiap warganya. Baik muslim maupun non muslim.
Agar kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi, sehingga kesejahteraan akan mereka dapatkan. Sebab, ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengurus urusan rakyatnya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:
“Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin.” (HR. Bukhari)
Ketika pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di kelola oleh negara, hal ini akan memicu adanya industri-industri yang mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga menjadi ASN bukanlah satu-satunya yang akan dikejar oleh masyarakat untuk mendapatkan beragam jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua.
Pun, dalam sistem Islam tak mengenal istilah pegawai dengan status ASN atau honorer. Sebab, dalam sistem Islam setiap tenaga kerja yang direkrut atau bekerja pada negara dianggap sebagai pegawai negara. Dan digaji berdasarkan akad ijarah (kontrak kerja) yang layak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Semua pekerja (ajir) yang terikat akad kerja digaji sesuai dengan pekerjaan mereka tanpa memandang status dan agama.
Perekrutan pegawai pemerintahan sesuai dengan kebutuhan negara dalam jumlah yang cukup, baik untuk tenaga administratif ataupun tenaga layanan publik. Hak-hak mereka sebagai pegawai, baik pegawai biasa maupun direktur, dilindungi oleh negara. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam akad ijarah. Dan rakyat tidak dianggap sebagai beban seperti rezim kapitalis saat ini. Wallahu a’lam. (*)
Penulis: Hamsina Halik (Pegiat Literasi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
