OPINI – Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Berstandar pada halal haram adalah harapan dan kewajiban setiap muslim, sehingga dibutuhkan sertifikat halal sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim dalam menggunakan suatu produk. Hanya saja, sertifikasi halal berpotensi terdegradasi dengan disahkannya Omnibus Law UU Ciptaker. Bagaimana tidak, Setelah pemerintah membentuk lembaga serupa LPPOM MUI, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI tak lagi menjadi pemeran utama.

Polemik Omnibus Law Terkait Sertifikasi Halal

Ada beberapa poin penting yang disorot dalam UU Ciptaker berkenaan dengan sertifikasi halal. Dilansir dari rri.co.id, (14/10/2020) diketahui, ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pertama, Persyaratan auditor halal. Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH.

Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) yaitu, memperoleh sertifikat dari MUI ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

Kedua, pengurangan kewenangan MUI. Dalam UU Ciptaker, MUI bukan lagi pemain tunggal fatwa halal. Berdasarkan Omnibus Law ini, pemberian sertifikasi halal dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. Pelaku usaha berskala kecil juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini karena sertifikasi UMKM akan ditanggung oleh pemerintah, (Sindonews.com, 2/10/2020).

Ketiga, terkait sanksi administratif. UU JPH mengatur jenis sanksi administratif yang diterima jika tidak melaksanakan ketentuan sertifikasi halal. Sanksi dijatuhkan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dalam Omnibus Law UU Ciptaker, sanksi administratif tidak dijelaskan lebih lanjut berikut jenis pelanggarannya (detik.com, 6/10/2020).

Omnibus Law Mengusik, Reduksi Peran MUI

MUI berperan sebagai salah satu lembaga rujukan umat muslim termasuk terkait sertifikasi halal suatu produk. Namun, tampaknya penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan menggeser peran MUI. BPJPH diberi ruang, dan pihak lain berpeluang dalam menerbitkan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal yang selama ini berjalan ketat ternyata mengusik para pelaku bisnis.

Sebagian kalangan menilai sertifikasi halal yang selama ini dijalankan MUI sebagai ladang bisnis dalam bentuk monopoli label halal. Pengelolaan dana hasil sertifikasi halal dinilai tidak transparan. Di samping itu, pelaku usaha mikro juga ada yang mengeluhkan mahalnya biaya sertifikasi. Sulit dipungkiri,  produk pangan halal saat ini menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan.

Menurut Indonesia Halal Economy and Stategy Roadmap yang dirilis Indonesia Halal Lifestyle Centre, konsumen produk halal di Indonesia menghabiskan biaya sampai US$214 miliar pada 2017.

Bisnis kuliner dan budaya konsumerisme belakangan menjadi habits yang mengubah pola hidup masyarakat. Ditambah, tayangan media yang menyajikan berbagai menu kuliner yang menggiurkan (Matakita, 12/8/2019).

Potensi inilah yang tampaknya dilihat pemerintah sebagai peluang investasi. Bahkan, konon alasan lahirnya Omnibus Law untuk meniadakan segala penghambat investasi. Termasuk industri pangan bersertifikasi halal, pakaian halal, wisata halal dan segala hal berlabel halal makin banyak diminati masyarakat.

Pemerintah telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yang bertujuan untuk melakukan pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal, (Kompas.com,19/08/2020). Demikianlah watak pengambilan kebijakan dalam kapitalis yang berorientasi pada kemudahan investasi bahkan mengabaikan standar halal.

Jika UU Ciptaker ini berlaku, dan semua pihak mempunyai peran dalam labelisasi halal pangan, bukan tidak mungkin standar halal-haram akan menjadi bias dan kabur. Standar halal satu pihak dengan pihak yang lain boleh jadi berbeda. Perbedaan pandangan terkait halal haram suatu produk juga akan membingungkan publik.

Kehalalan Pangan Bukan Sekadar Label

Dalam pandangan Islam, perbedaan pandangan dalam perkara furu’ itu sunnatullah. Tetapi, jika  berkaitan dengan urusan publik atau muamalat, maka dibutuhkan peran negara. Dari sinilah, ketiadaan peran negara sebagai penghilang perbedaan merupakan penyebab utamanya.

Perbedaaan  seharusnya menyadarkan kita untuk mewujudkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan dalam perkara praktis. Sesuai kaidah syariat yang menyatakan, “Perintah imam menghilangkan perselisihan”.

Hal tersebut hanyalah mimpi selama kita masih berada dalam negara berasas kapitalisme yang justru menyepelekan urusan halal-haram dengan mengembalikannya pada kebutuhan pasar. Apapun yang menghambat bisnis akan dihilangkan.

Islam telah memerintahkan makan makanan halal lagi thayyib dan tidak berlebihan. Islam tidak mengajarkan budaya hedonis dan konsumtif terhadap makanan.

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS Al Maidah: 88)

Masalah halal-haram bukan sebatas label atau sertifikat saja. Namun, merupakan kewajiban dan  wujud ketaatan kepada Allah Ta’ala. Jadi standar halal yang dibutuhkan kaum muslimin adalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Sejak awal produksi, kehalalan suatu produk harus diperhatikan. Pengawasan ketat dilakukan oleh para ahli dan ulama agar kehalalan konsumsi masyarakat benar benar terjamin.

Hal tersebut hanya bisa kita dapatkan dalam sistem yanga menjadikan Islam sebagai standar secara menyeluruh.

Menyerahkan sertifikasi halal pada kelompok, instansi, atau pelaku usaha yang dilegitimasi pemerintah berpotensi terjebak kepentingan bisnis. Memberikan pengurusan suatu hal  kepada bukan ahlinya hanya akan mengarahkan pada kehancuran.  Wallahu’alam. (*)

Penulis: Nurasia, SPd (Aktivis Muslimah)