OPINI—Pandemi memasuki tahun kedua sejak penyebarannya. Dilansir pada laman antaranews.com, pertanggal 10 Agustus 2021 Selasa ini, data perkembagan covid-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 3.718.821 jiwa dengan penambahan sebanyak 32.081, yang dirawat 437.055, sembuh 3.171.147 dan meninggal 110.619.

Rating penyebaran covid-19 tertinggi se-provinsi Indonesia juga masih dipegang oleh Ibukota Negara DKI Jakarta dengan jumlah orang terkonfirmasi 832.232 disusul Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berbagai kebijakan untuk penanganan covid pun senantiasa dilakukan oleh pemerintah, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid yang diperpanjang hingga bulan Agustus ini. Namun yang menjadi tanda tanya apakah pemberlakuan kebijakan yang canangkan pemerintah efektif menekan penyebaran covid-19?

Tak ayal masyarakat berpandangan akan muncul istilah-istilah baru lagi dengan prospek yang tidak jauh berbeda dari apa yang sebelumnya telah dilakukan. Apapun itu jika melihat dari fakta dilapangan dan jika kita menyimak dengan seksama dampak dari pandemi terus bermunculkan bahkan menimbulkan kesenjangan diberbagai lini kehidupan.

Di bidang Sosial, Bansos dari pemerintah dipandang belum merata kepada seluruh rakyat bahkan menjadi santapan para koruptor. Masih jelas dalam kasus Juliari Batubara mantan mensos tahun lalu yang menggelapkan dana bansos hingga merugikan negara 32,4 miliar. Dijerat dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta/6 bulan kurungan. Hal ini tentu tidak sepadan dari sisi hukum yang diperolehnya.

Belum lagi sengkarut dan mekanisme penyaluran dana bansos memang sudah menjadi penyakit laten didalam sistem kapitalisme yang diterapkan negara ini.
Permasalahan lain datang dari konflik horizontal yang terjadi diantara anggota masyarakat dan nakes serta pelaksana program terkait covid.

Banyaknya masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik mengakibatkan respon yang tidak diinginkan seperti pelarangan pemakaman yang memenuhi prokes, pencurian jenazah covid oleh keluarga, hingga terjadinya perselisihan kepada petugas dilapangan.

Di bidang Ekonomi, problem yang selalu dilontarkan negara ketika berhadapan dengan lambatnya pelayanan masyarakat adalah ketiadaan dana yang mengimbangi pendapatan dan belanja Negara. Apalagi dimasa pandemi, roda perekonomian terus mengalami kemunduran.

Indikator yang nampak antara lain angka kemiskinan yang terus meningkat, pekerja yang dirumahkan hingga dana intensif nakes yang tak kunjung dibayarkan. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang baru-baru ini kontroversial di jagat media sosial.

Hakikatnya negara selalu mengandalkan utang sebagai jalan keluar ketika mengalami defisit anggaran. Padahal dampak dibalik penumpukan utang akan menjadi warisan kelam kepada generasi berikutnya yang akan membawa negara kepada kehancurannya.

Belum lagi, perjanjian yang dilakukan menggunakan mekanisme ribawi akan mengantarkan negara tunduk pada kepentingan negara pemasok (no free lunch) hingga meniscayakan hilangnya kedaulatan negara yang berutang.

Dibidang politik, mentalitas pemimpin yang dilahirkan oleh sistem sekuler kapitalis hanya memusatkan pada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Contohnya saja, praktek korupsi masih marak melibatkan para pemangku kebijakan, penanganan yang tak ayal membuat rakyat geleng-geleng kepala karena menganggap pandemi hanya situasi yang tidak perlu banyak membebani pemikiran masyarakat.

Lihat saja apa yang dilakukan oleh para pemimpin sekarang, mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan fasilitas RS khusus hingga isoman wakil rakyat di hotel berbintang, menonton film kesukaan karena pemberlakuan kerja terbatas, ketidak-konsistenan aturan berkerumun yang dilakukan para aktor politik sementara rakyat biasa dilarang ketat. Inilah gambaran mental penguasa yang acuh tak acuh kepada rakyatnya.

Dalam pandangan syariat Islam, Rasulullah saw. telah mengingatkan kita dengan sabdanya:

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab ra. ketika menempuh perjalanan menuju Syam. Hingga sesampainya di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam.

Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar perihal sabda Rasulullah diatas, lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).

Hal tersebut mengindikasikan pentingnya menyegerakan kebijakan karantina wilayah secara total sebagai yang langkah pengantisipasian penyebaran wabah yang terus berkembang.

Hanya saja untuk sistem pemerintah dalam sistem sekuler-kapitalisme saat ini kebijakan lockdown dianggap bukan solusi terbaik dan banyak pertimbangan yang menyesuaikan beberapa aspek didalam negeri sendiri khususnya sektor ekonomi.

Maka orientasi ekonomi dalam sistem kapitalisme sebagai dominasi kepentingannya tidak akan sama dengan pandangan Islam yang memfokuskan aspek kesehatan dan penyelematan nyawa rakyat. Islam memuliakan dan menjunjung tinggi penjaminan nyawa manusia. Menghilangkan satu nyawa manusia disamakan dengan membunuh seluruh manusia (Lihat: QS al-Maidah [5]: 32).

Maka hal ini tidak akan pernah terealisasi dalam kehidupan sebelum mengambil dan menerapkan Islam secara total.

Wallahu’alam bis sawab

Penulis: Siti Nurul Hidayah (Muslimah dan Aktivis Dakwah)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.