OPINI—Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030.
Masing-masing negara anggota PBB meratifikasi program ini termasuk Indonesia, selanjutnya setiap provinsi harus membuat RAD (rencana aksi daerah) sebagai panduan mempercepat pencapaian target TPB/SDGs di daerah.
Provinsi Sulsel dinilai progresif dalam pencapaian target tersebut, sehingga meraih penghargaan SDG’s Action Award 2024 berkat inovasi Pasti Beraksi.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin kepada Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, dengan raihan sebesar 67 persen lebih, mengantarkan Provinsi Sulsel menjadi terbaik ke-3 dalam Penganugrahan SDG’s Action Award 2024. Pencapaian ini dinilai mencerminkan komitmen kuat Pemprov Sulsel dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. (sulsel.fajar.co.id, 8/10/2024).
Meskipun Sulsel dianggap ada kemajuan, namun pada faktanya semua indikator SDGs tersebut justru tidak terealisasi dan berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan. Misalnya saja dengan angka kemiskinan yang terus meningkat, stunting, angka putus sekolah masih tinggi. Begitu pun akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih masih belum tuntas. Sungguh sebuah paradoks!.
Masalah Fundamental
Tiga point utama dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan kehidupan sehat sejahtera. Ketiga point terebut saling berkorelasi, terutama masalah kemiskinan yang hari ini sifatnya struktural dan sistemik, artinya kemiskinan ada bukan semata-mata akibat kurangnya usaha individu, tetapi disebabkan oleh ketidakadilan yang tertanam dalam sistem yang ada, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, diskriminasi, dan akses yang terbatas terhadap kesempatan ekonomi dan sosial.
Seperti itulah sistem ekonomi kapitalisme mengatur dan menyebabkan kemiskinan struktural ini. Kapitalisme telah mengonsentrasikan kekayaan alam pada segelintir kapitalis sehingga mayoritas rakyat tidak kebagian SDA. Akhirnya jurang kemiskinan terbentang lebar antara rakyat kebanyakan dan para korporat.
Para kapitalis ini bersimbiosis dengan penguasa sehingga terwujudlah korporatokrasi yang melahirkan undang-undang yang mempermudah para kapitalis untuk mengeruk kekayaan alam. Tidak hanya menguasai SDA, para kapitalis juga menguasai sektor publik. Hal ini sejalan dengan posisi penguasa dalam demokrasi yang hanya bertindak selaku “pengawas”, bukan pengurus.
Penguasa melakukan liberalisasi sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan sehingga dua kebutuhan dasar komunal tersebut menjadi sangat mahal dan menyulitkan rakyat kebanyakan untuk mengaksesnya. Sedangkan pendidikan adalah modal penting untuk memutus rantai kemiskinan.
Negara juga berlepas diri dalam penciptaan lapangan kerja. Penguasa tidak melakukan industrialisasi dengan kekuatan sendiri, tetapi malah mengundang investor masuk untuk menguasai ekonomi negeri ini. Rakyat hanya kebagian menjadi buruh yang mudah saja di-PHK.
Akibatnya, pengangguran makin banyak dan menambah jumlah orang miskin. Sedangkan investasi yang masuk bersifat padat modal, bukan padat karya sehingga minim menyerap tenaga kerja.
Liberalisasi juga terjadi pada barang-barang kebutuhan masyarakat. Sembako seperti beras tergantung pada impor sehingga harganya selalu melejit. Tentu ini berdampak pada tingkat kemiskinan. Harga BBM dan tarif listrik juga terus naik seiring dengan sempurnanya liberalisasi, walhasil rakyat makin tenggelam dalam kemiskinan.
Pemerintah ala kapitalisme tidak melakukan pengurusan pada rakyat, tetapi korporasi justru menguasai SDA dan sektor strategis sehingga rakyat harus membayar mahal untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya kesejahteraan yang dijanjikan oleh program SDGs mustahil terealisasi karena SDGs sendiri merupakan rancangan yang berpijak pada kapitalisme.
Solusi Islam
Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan primer rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Alhasil, negara harus benar-benar memastikan pemenuhan kebutuhan setiap individu rakyatnya. Masalah kemiskinan diuraikan dengan memenuhi segala kebutuhan dasar rakyat. Di antara mekanisme Islam menyelesaikan problem kemiskinan adalah sebagai berikut.
Pertama, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer, yakni diwujudkan dengan pengaturan serta mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Misal, Islam mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarganya, mewajibkan kerabat dekat untuk membantunya. Jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah, seperti meninggal, cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usia lanjut, dsb.
Islam juga mewajibkan negara membantu rakyat miskin. Jika seseorang tidak memiliki kerabat atau memiliki kerabat, tetapi hidupnya pas-pasan. Alhasil, pihak yang berkewajiban memberinya nafkah adalah baitulmal (kas negara). Jika kas negara kosong, kewajiban nafkah beralih ke kaum muslim secara kolektif.
Kedua, pembagian kepemilikan secara benar. Ada tiga aspek kepemilikan dalam Islam yaitu, individu, umum, dan negara. Kepemilikan individu memungkinkan siapa pun mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dibolehkan Islam. Adapun kepemilikan umum, dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, yaitu bisa berupa harga murah bahkan gratis.
Harta milik umum adalah berupa barang tambang, minyak, sungai, danau, hutan, jalan umum, listrik, dsb. Negara wajib mengelola harta jenis ini secara mandiri dan tidak boleh diserahkan pada swasta, individu, ataupun asing. Hasil pengelolaannya bisa dikembalikan pada rakyat untuk memenuhi hajat publik mereka.
Ketiga, distribusi kekayaan yang merata. Negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya. Setiap individu berhak menghidupkan tanah mati dengan menggarapnya; yang dengan cara itu ia berhak memilikinya (dengan peran negara). Negara juga berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut.
Keempat, pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor riil, bukan nonrill. Mengapa kapitalisme sangat rapuh dan rentan krisis? Ini karena ia ditopang ekonomi nonriil, seperti jual beli saham, sekuritas, obligasi, dsb. Sistem ini juga berjalan dengan transaksi ribawi, seperti utang-piutang berbasis bunga melalui sistem perbankannya.
Mekanismie di atas hanya bisa dilakukan dalam sistem Islam yang sempurna. Hanya Islam yg diterapkan secara totalitas oleh negara yg bisa mewujudkan kesejahteraan yg berkeadilan bagi manusia. Wallahu a’lam. (*)
Penulis: Mansyuriah, S. S (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
