Pemprov Sulsel kembali Amankan Aset negara di daerah Binangan, Tamalate
Salah satunya aset milik negara di tanah tumbuh di daerah Binangan, Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan melakukan pemasangan papan bicara Kamis (14/10/2021).

MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengamanan aset baik tanah, bangunan maupun lainnya.

Salah satunya aset milik negara di tanah tumbuh di daerah Binangan, Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan melakukan pemasangan papan bicara Kamis (14/10/2021).

Tim terpadu yang turun terdiri dari Badan keuangan dan aset daerah (BKAD) Pemprov Sulsel, Biro Hukum Pemprov Pemprov dan Satpol PP Sulsel dengan memasang plang bertuliskan Milik negara, di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan. Dalam Pengawasan tim Satgas Koordinasi Pencegahan KPK RI. Dilarang masuk melakukan kegiatan apapun tanpa izin Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pejabat BKAD Sulsel, Andi Ulul mengatakan tanah tumbuh adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

“Ini status tanah negara, tanah timbul adalah tanah yang langsung dikuasai langsung oleh negara. Karena kedudukannya di Sulsel, penguasaan ada pada Pemprov,” jelasnya.

Pemprov sulsel selanjutnya akan melakukan proses pensertifikatan.

“Selanjutnya kita akan melakukan persertifikatan dengan terlebih dahulu melakukan rapat dengan Badan Pertanahan Nasional,” tuturnya.

Pemprov Sulsel kembali Amankan Aset negara di daerah Binangan, Tamalate
Salah satunya aset milik negara di tanah tumbuh di daerah Binangan, Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan melakukan pemasangan papan bicara Kamis (14/10/2021).

Sementara itu, Kasatpol PP Sulsel Mujiono mengatakan, pemasangan papan bicara ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik bahwa lahan tersebut merupakan aset milik negara dan dalam penguasaan Pemprov Sulsel.

“Aset ini memang harus kita amankan, sebab jika tidak begitu akan diserobot oleh pihak-pihak yang mengaku bahwa sebagai pemilik atau asetnya. Padahal itukan tanah tumbuh di wilayah kewenangan dan penguasaan Provinsi Sulsel” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Satuan Tugas Korsupgah Wilayah IV KPK Niken Ariati mengatakan, KPK memang mendorong Pemprov Sulsel untuk menyelamatkan aset negara, termasuk aset-aset yang dikuasai oleh Pemprov Sulsel. Sehingga ke depan tidak ada potensi konflik.

Untuk aset baru atau yang di beli, ia meminta dilakukan pengamanan dalam dua hal. Yakni pengamanan alas haknya dari sisi legal formal dan penguasaan fisik, termasuk dengan hadirnya papan bicara. Kemudian melakukan pemanfaatan terhadap aset yang ada.

“Khusus untuk tanah tumbuh itu dalam pengawalan Korsupgah KPK untuk penguasaan oleh Pemprov Sulsel,” sebutnya, Jumat, 15 Oktober 2021.

“Jadi dari awal kami dorong sertifikasi fasum-fasos semua aset yang dimiliki, terhadap sengketa kita terus dorong tetap maju untuk mempertahankan dengan segala upaya,” ujarnya.

Ia meminta agar aset yang telah bersertifikat, tanah dan bangunan untuk tidak ditelantarkan. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan daerah (PAD).

“Terakhir adalah pemanfaatan untuk PAD. Ini pemasukan untuk negara, pemanfaatan PAD masuk ke kas daerah, dibalikkan lagi ke masyarakat,” sebut Niken.

Lanjut Niken, Korsupgah KPK sendiri terus mendorong upaya konkret bersama Pemprov Sulsel dalam penyelamatan aset. KPK dalam jangka panjang mengawal proses pengamanan, penertiban dan pemanfaatan aset di Sulsel.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pemprov bisa menjadi best practise atau referensi buat pemerintah daerah lain untuk bisa mengikuti,” harapnya. (*)