Pencegahan Korupsi Partisipatif Dalam Masyarakat Untuk Dana Desa
Muhammad Aras Prabowo

OPINI – Korupsi di Indonesia termasuk dalam kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistematis terhadap kemajuan sebuah Negara. Karena korupsi pembangunan bisa tersendak, karena korupsi perekonomian tidak stabil dan karena korupsi kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi dan merugikan Negara hingga triliunan rupiah. Kasus terbaru adalah korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR aktif yaitu Setya Novanto.

Kerugian Negara atas kasus tersebut mencapai Rp2,3 Triliun. Novanto dalam jabatannya dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang atas proyek e-KTP.

Pada tingkat regional yaitu provinsi hingga kabupaten/kota, kasus korupsi yang juga center diperbincangkan adalah Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi ditangkap oleh KPK awal tahun 2019 karena terbukti menyelewengkan jabatannya hingga merugikan Negara Rp5,8 triliun.

Supian diduga telah menerima suap guna mempermudah perizinan tambang untuk tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining.

Politisi PDIP ini kabarnya menerima Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, Hummer H3 senilai Rp1,3 miliaran, dan uang sebesar Rp500 juta sebagai pelicin untuk memuluskan persekongkolan jahat itu.

Jika kita lihat beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia masih massif terjadi mulai dari tingkat nasional hingga regional.

KPK sebagai lembaga Negara yang memiliki tugas pokok dalam pemberantasan korupsi harus bekerja lebih keras lagi dalam memutus mata rantai korupsi.

Namun ada hal yeng berbeda setelah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN beserta aturan lainnya yang berkaitan dengan desa.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 desa diberi anggaran langsung dari APBN oleh pemerintah pusat.

Ya, tentu tujuannya adalah pemerataan pembangunan, bukan hanya timur dan barat atau di luar Jawa. Tapi bagaimana anggaran masuk hingga struktur pemerintahan pada tingkatan paling bawah agar terjadi pemerataan pembangunan secara massif.

Mulai dari pembangunan jalan-jalan desa, WC umum, sumber air dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam memajukan dan meningkatkan kemandirian Desa.

Karena dana desa, tidak sedikit desa menjadi madiri hingga menghasilkan pendapatan yang signifikan dari BUMDes. Contonya di Jawa Tengah, Desa Ponggok memiliki BUMDes Tirta Mandiri merupakan sebuah usaha yang digagas di bidang kepariwisataan.

Omsetnya mencapai Rp10,35 Miliar, cukup fantastis untuk sekelas BUMDes. Tidak sampai di situ, Tirta Mandiri telah berhasil membangun cabang usaha seperti minimarket, dan rumah makan tenda. Maka tidak salah jika BUMDes milik Desa Ponggok menjadi yang terbaik.

Jika ada keberhasilan tentu juga ada kendala. Keberhasilan bagi desa yang telah mapan secara Sumber Daya Manusia (SDM), hasilnya seperti yang disampaikan di atas.

Dan kendala bagi desa yang memiliki keterbatasan SDM bahkan yang tidak mampu melawan nafsu keserakahan yang berujung dibalik jeruji besi.

Akibat dana desa, puluhan bahkan ratusan Kepala Desa dan Perangkat Desa terjerat kasus korupsi. Dan korupsi bergeser hingga struktur pemerintah paling bawah, inilah yang berbedah setelah keluar kebijakan dana desa.

ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018. Bahkan, kerugian negara yang dihasilkan khusus anggaran desa pun mencapai Rp37,2 miliar.

Rinciannya, kasus korupsi itu dari sektor infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp20 miliar.

Baru-baru ini, kasus korupsi Kepala Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya merugikan Negara hingga lebih dari Rp878 juta.
Anggaran tersebut sejatinya diperuntukkan meningkatkan sarana dan prasarana desa yang terbagi dalam 23 titik kegiatan, namun dipakai untuk kepentingan pribadi.

Payalahgunaan anggaran Negara yang terjadi hingga tingkat struktur paling paling bawah memperkuat kesimpulan bahwa korupsi di Indonesia kian massif.

Bukan hanya pada tingkat nasional (pusat) dan tingkat regional (provinsi, kabupaten/kota) bahkan manjalar hingga struktur paling bawah yaitu desa. Kendala terbesar dalam pemerataan pembangunan adalah korupsi, termasuk program pemerintah lewat dana desa.

Untuk Itu, selain lembaga Negara (KPK, BPK, BPKP) masyarakat setempat harus turut serta dalam pencegahan korupsi dana desa. Sebab, dengan jumlah desa yang sangat banyak tidak berimbang dengan SDM yang dimiliki oleh lembaga Negara yang bertugas dalam pengewasan pengelolaan keuangan.

Selain itu, masyarakat setempatlah yang paling dekat dengan pengelolaan dana desa, sehingga bisa melihat langsung bahkan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dana desa.

Berdasakan kata pengentar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Buku Pintar Dana Desa ‘Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat’ menyebutkah bahwa Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa.

Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 40 ayat 1 ada 2 bahwa ;

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dua dasar di atas merupakan dasar dalam mewujudkan pencegahan korupsi partisipatif dalam masyarakat untuk dana desa. Yaitu ikut melaksanakan program dana desa kemudian melakukan fungsi pengawasan antara rencana dan realisasi anggara.

Jika kemudian ada ketidaksesuaian dan ketidakwajaran antara rencana dan realisasi maka patut diduga ada penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya melakukan fungsi pelaporan atas dugaan penyelewengan dana desa kepada pihak berwajib atau kontak-kontak yang telah disediakan oleh lembaga Negara yang berwenang seperti KPK untuk masyarakat. (*)

Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Penulis Buku “Akuntansi Dalam Kebudayaan Bugis”