JENEPONTO—Pemerintah Kabupaten Jeneponto mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jeneponto yang akan berlangsung pada 27 November 2024 dan implementasi 8 prioritas presiden
Sehubungan dengan itu, Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (24/10/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, S.Sos., MH., dan dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD, perguruan tinggi, OKP, FKUB.
Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri menekankan, pentingnya sinergi dan koordinasi antara seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas wilayah selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara.
“Kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar proses Pilkada berjalan aman dan damai,” tuturnya.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan Pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin, karena berkat sinergi kita semua, situasi di Jeneponto saat ini tetap kondusif,” terangnya.
Lanjut Pj Bupati, Junaedi menyampaikan, pentingnya agar program-program dari Presiden kita kawal bersama, khususnya pemberian gizi kepada anak sekolah.
“Kita malu jika bahan logistik program makan siang di Jeneponto itu berasal dari luar daerah, saya mau seluruh pembelanjaan terkait program tersebut dilaksanakan di Jeneponto, agar hadirnya program ini juga dirasakan oleh petani, nelayan dan peternak didaerah ini,” paparnya.
Selain itu, kata Junaedi, kasus kelangkaan air bersih diakhiri tahun ini. “Kita sdh 79 tahun merdeka masa masih ada kasus seperti itu, mari kita pikirkan dan selesaikan bersama,” katanya.
Untuk diketahui, rapat Forkopimda ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi berbagai dinamika yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada.
Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan situasi keamanan di Kabupaten Jeneponto tetap terkendali hingga proses Pilkada usai. (*)














