MAKASSAR—Menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2025, Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) menegaskan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk nyata perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus dirasakan para pekerja di Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif bersama Mediasulsel.com, Presiden KSN, Mukhtar Guntur, menyampaikan bahwa Hari Buruh adalah momentum konsolidasi gerakan pekerja melawan penindasan sistemik.
“Kami dari KSN memaknai Hari Buruh sebagai momentum perlawanan terhadap sistem yang tak berpihak pada rakyat pekerja,” tegas Mukhtar, Rabu (30/4/2025).
Menanggapi arah kebijakan pemerintahan Prabowo terhadap buruh, Muhtar menyebut masih banyak masalah yang belum dijawab secara tuntas.
“Kebijakan saat ini tidak menyelesaikan problem yang dirasakan buruh, khususnya dalam hal kepastian kerja dan perlindungan hukum,” jelasnya.
Ia juga menyoroti ketidakpastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Celah hukum ini, menurutnya, dimanfaatkan oknum pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Terkait persoalan sistem pengupahan, Mukhtar menyebut Indonesia masih menerapkan politik upah murah.
“Sistem pengupahan kita jauh dari amanat konstitusi. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kami terus mendorong pemerintah agar memberlakukan upah minimum nasional,” tandasnya.
Mukhtar juga mendesak percepatan revisi UU Ketenagakerjaan yang transparan dan berpihak pada pekerja. Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dituntaskan pemerintah.
KSN Sulsel Siap Turun ke Jalan: Tuntutan Lengkap Diumumkan
Koordinator Wilayah KSN Sulawesi Selatan—yang mencakup Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto—mengumumkan deretan tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi May Day 2025.
Dengan tajuk besar “Indonesia Darurat! Rakyat Pekerja Bergerak Hancurkan Oligarki Ekonomi Politik Kapitalisme”, KSN menilai sistem ekonomi hari ini telah sepenuhnya dikuasai oleh elit yang abai terhadap nasib rakyat kecil.
Tuntutan yang akan dibawa mencakup lima sektor utama: ketenagakerjaan, petani dan nelayan, lingkungan dan masyarakat adat, pemuda dan perempuan, serta penegakan hukum dan demokrasi.
Beberapa poin utama antara lain:
- Segera buat UU Ketenagakerjaan baru yang adil dan berpihak pada buruh.
- Wujudkan upah minimum nasional, tolak politik upah murah.
- Hentikan PHK massal dan praktik kerja kontrak yang tak manusiawi.
- Cabut regulasi yang merugikan petani dan nelayan.
- Hentikan komersialisasi pendidikan dan diskriminasi gender.
- Tegakkan hukum yang bersih, adil, dan bebas dari mafia.
Koordinator Lapangan KSN Wilayah, Muh. Said Basir dan Aditya Aji, S.Sos menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kegelisahan kolektif rakyat pekerja.
“May Day bukanlah sekadar seremoni. Ini adalah alarm untuk bergerak. Diam bukan pilihan,” tegas Said. (Ag4ys)
