OPINI – Belum lama kebijakan new normal terlaksana, kambai PSBB diterapkan dikarenakan semakin besarnya kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat. Sehingga dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta Rabu (9/9/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan untuk kembali ke PSBB ketat dan mengakhiri PSBB masa transisi. Kondisi ini, sama dengan kondisi saat PSBB pertama kali diterapkan.

“Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, (news.detik.com 17/09/2020).

Secara umum, dalam PSBB ketat ini, kegiatan perkantoran yang diperbolehkan hanya 11. Sisanya, mereka diminta untuk bekerja dari rumah, sedangkan pada Bidang yang non essential dilarang ada kegiatan di perkantoran. Kegiatan perkantoran wajib dilaksanakan di rumah.

Soal detail aturan Jakarta kembali menjalani PSBB ketat sedang disiapkan. Pengumuman ini dimaksud untuk memberikan ancang-ancang kepada masyarakat.

Berbeda dengan Orang terkaya Indonesia, Budi Hartono, angkat bicara menanggapi rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta. Konglomerasi pemilik Djarum Group dan BCA itu menolak langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, menurut Budi Hartono, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Dia memberikan catatan bahwa tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. [Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta],” demikian tulis Budi Hartono. (solopos.com 17/09/2020)

Adapun mengenai kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini, sambungnya, disebabkan pemerintah daerah/pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Dia memberikan saran agar meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

Rencana diperketatnya kebijakan PSBB ini, menuai ketidaksetujuan oleh beberapa tokoh ataupun masyarakat, pasalnya pemberlakuan PSBB akan menurunkan kembali ekonomi masyarakat. Karena tentu PSBB akan menjadikan masyarakat kembali melakukkan aktivitas dirumah saja tanpa menjamin kebutuhan masyarakatnya.

Permasalahan ini memang dari awal tidak pernah dituntaskan selalu saja kebijakan yang keluar tidak menyelesaikan masalah malah makin bermasalah.

Sedari awal beberapa masyarakat telah menyarankan Indonesia untuk mengambil kebijakan lockdown namun pemerintah menolaknya hingga tak heran bila 59 negara justru me-lockdown Indonesia.

Inilah hasil bila kebijakan yang dikeluarklan berasala dari sistem kapitalisme yang lebih mementingkan kekuasaan dan material ekonomi daripada kesehatan & nyawa rakyatnya.

Ini jelaslah berbeda bila dibandingkan dengan cara islam menangani pandemic, karena kondisi kritis sekarang tidak akan terjadi dalam sistem khilafah dalam sistem islam tugas utama penguasa adalah mengurus kebutuhan rakyatnya, memberikan pelayana terbaik, serta menjamin keberlangsungan kehidupan rakyatnya sebagaimana syariat islam memerintahklan hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW .

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Al-Bukhari)

Maka ketika terjadi pandemic khalifah akan langsung membatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Salah satunya dengan proses karantina wilayah terdampak.

Dalam hal ini Nabi saw. bersabda: “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu” (HR al-Bukhari).

Selain itu khalifah akan mengeluarakn kebijakan yang akan memutus rantai penyebaran pemnyakit. Jika ditemukan rakyat yang sakit maka akan diisolasi dan disembukan dengan kualitas medis yang terbaik dan gratis,

Negara juga harus mendirikan rumah sakit, laboratorium pengobatan & fasilitas lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar wabah segera berakhir.

Negara pun wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan rakyat di wilayah wabah tersebut.

Adapun orang-orang sehat di luar wilayah yang dikarantina tetap melanjutkan kerja mereka sehingga kehidupan sosial & ekonomi tetap berjalan, dan dari semua pelayanan itu hanya akan terjadi bila sistem yang digunakan untuk mengurus rakyat ialah sistem islam dibawah naungan khilafah rasyidah. (*)