OPINI—Program Kemendikbud untuk menunjang pembelajaran di masa pandemi berupa program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ternyata belum efektif dalam penerapannya. Keluhan terkait PJJ ini bukan hanya datang dari kalangan guru yang mempermasalahkan terkait pelatihannya, pelajar pun kesulitan menjangkau PJJ berbasis online yang membutuhkan jaringan serta perangkat berupa laptop atau paling tidak smartphone yang memadai.

Tidak semua pelajar di negeri ini tergolong mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, apalagi di saat pandemi. Masalah-masalah ini menandakan bahwa program PJJ bersifat prematur tanpa persiapan yang matang.

Dilansir dari gtk.kemendikbud.go.id (03/10/2020), data Kemendikbud mencatat, di Indonesia ada 96,6% siswa yang belajar dari rumah. Sebanyak 86,6%  siswa Indonesia belajar di rumah dengan mengerjakan tugas dari guru. Pembelajaran yang interaktif, hanya berhasil dilakukan oleh 38,8% populasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) GTK, Kemendikbud, Iwan Syahril menyoroti guru-guru yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Sebanyak 53,55%  guru kesulitan mengelola kelas selama PJJ, dan 49,24% guru terhambat melaksanakan assesmen PJJ. Guru juga sulit menggunakan teknologi selama PJJ, dengan jumlah 48,45%,” ungkapnya. Biaya komunikasi digital juga dapat menjadi beban bagi guru. Rata-rata guru menghabiskan Rp 190 ribu untuk membeli kuota internet dan pulsa. Kabar baiknya, 89,1% orang tua terlibat mendampingi anak belajar dari rumah.

Orientasi Pendidikan Sekuler Penyebab Polemik

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan formal di mana peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif yang menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.

Berdasarkan hal itu, pendidikan jarak jauh sebenarnya bisa diterapkan secara masif apabila sarana dan prasarana untuk menjangkau pembelajaran seperti ini tersedia. Di samping kesiapan dari sekolah, guru maupun pelajar,  kontribusi negara pun sangat diperlukan bahkan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Bukan hanya sebagai penyedia tetapi juga sebagai pengawas serta penyelenggara pendidikan.

Dalam hal ini, kurikulum pendidikan, fasilitas, juga kualitas dari pengajar, kesejahteraan bagi pengajar semua menjadi tanggung jawab negara. Semua itu harus dijamin oleh negara. Namun, realita yang terlihat selama ini dalam pengurusan negara terhadap pendidikan, tidak menjadikan tujuan utama pendidikan yang sebagaimana mestinya tercapai.

Visi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa belum mampu dipenuhi secara sempurna dan program-program yang sudah dijalankan selama ini termasuk dalam hal ini PJJ, tidak sungguh-sungguh berorientasi kepada pemberian hak pendidikan yang utuh pada generasi.

Orientasi pendidikan yang lebih didominasi oleh kepentingan, ditopang oleh sistem kapitalis sekularisme wajar apabila mengarahkan kepada kebijakan yang tidak adil, seperti pemberian sarana prasarana untuk sekolah yang tidak merata di seluruh wilayah, tidak meriayah dan mengabaikan aspek mendasar  pembentukan kepribadian generasi.

Hal ini terlihat jelas dari arah kebijakan terkait pendidikan selama ini, lebih kepada dihasilkannya individu-individu yang siap kerja, mempunyai skill yang diperlukan oleh industri. Sehingga seluruh jenjang pendidikan hanya diarahkan kepada keterampilan dan kognitif yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkala. Sistem pendidikan sekuler hanya berupaya mengukuhkan  lembaga pendidikan sebagai tempat pencetak pekerja.

Pendidikan hari ini pun tidak menampakkan adanya perubahan kualitas yang signifikan, parahnya semakin menjauhkan generasi pada tujuan penciptaannya sebagai manusia, melahirkan generasi yang materialis dan individualis yang krisis kepribadian. Tidak mengherankan apabila kenakalan remaja, narkoba, dan kasus kejahatan, ternyata banyak dilakukan oleh generasi muda. Inilah rapor merah pendidikan sekuler, menghasilkan banyak masalah dalam pendidikan yang tak kunjung usai.

Meski demikian, pemberian ‘rapor merah’ terhadap kebijakan Mendikbud tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, jika tidak dibarengi dengan tuntutan mengubah sistem pendidikan sekuler saat ini, kemudian digantikan dengan sistem pendidikan Islam yang telah terbukti unggul mencetak generasi yang berkualitas. Sudah saatnya dilakukan perombakan mendasar pada substansi pendidikan dengan cara mengganti sistem pendidikan yang sekuler dengan sistem pendidikan Islam.

Sistem Islam Mampu Menjamin Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Sistem Islam menetapkan bahwa tugas utama negara adalah mengurusi urusan rakyatnya. Dalam hal ini, negara mengemban kewajiban untuk menjamin jiwa dan harta dari rakyat, menjamin kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan publik yang salah satunya adalah terkait pendidikan.

Islam sangat memuliakan ilmu ditandai dengan penerapannya oleh negara. Allah Subhanahu Wa Ta’ala menetapkan hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah fardlu’  (kewajiban). Sehingga seruan itu menandakan bahwa wajib pula memenuhi kewajiban itu secara sempurna dengan sokongan dari segala aspek yang tentu hanya bisa diatur oleh negara.

Negara Islam akan bertanggungjawab dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai pusat penelitian, tidak ketinggalan buku-buku pelajaran yang berbasis tsaqofah Islam.

Apalagi pada saat pandemi sekalipun, PJJ akan sangat efektif ketika diterapkan. Tentu dibarengi dengan pengawalan dan evaluasi dalam setiap pembelajaran berlangsung. Negara akan meng-upgrade serta mengikuti perkembangan program pendidikan ini dan menangani masalah teknis yang mungkin akan muncul saat penerapannya.

Terbukti pada masa kepemimpinan Khalifah al-Muntashir Billah contohnya, didirikan madrasah al-Muntashiriah di Kota Baghdad. Setiap pelajar diberikan beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Fasilitas sekolah tambahan seperti perpustakaan, rumah sakit, bahkan pemandian disediakan.

Selain itu, pendidikan dalam sistem Islam tentu akan melahirkan generasi yang berkualitas, memiliki ketaqwaan sekaligus keilmuan yang dapat mengantarkan pelajar menjadi ilmuwan ataupun pakar dalam bidang pendidikan yang ditekuni. Keilmuan itu tentu ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Wajar apabila dalam sistem Islam akan dilahirkan pribadi-pribadi yang unik. Sebagaimana pada masa Kekhilafahan Abbasiyah, lahirlah banyak ilmuwan yang bukan hanya menguasai keilmuan yang ditekuni tetapi juga dilengkapi dengan penguasaan tsaqofah Islam sehingga ketika dimanfaatkan di tengah umat, produk yang dihasilkan pun tidak akan keluar dari koridor syariat Islam.

Demikian, generasi dengan kepribadian Islam yang unik hanya akan didapatkan dengan keberadaan negara Islam, yakni Khilafah Islamiyyah. Sehingga hal ini yang harusnya menjadi dorongan bagi setiap muslim untuk memperjuangkan tegaknya Khilafah. Allahu Akbar.

Wallahu’alam bish-shawwab.