Polisi menahan para demonstran di tengah asap gas air mata dalam aksi yang berakhir rusuh di Jakarta, Kamis (8/10).

OPINI – Setalah UU Omnibus Law ketok palu, pada senin 5 Oktober lalu. Ternyata, mengisahkan drama tersendiri bagi sejarah demokrasi. Voting pengambilan suara dilaksanakan pada malam hari ketika rakyat mulai melepas penat.

Namun, DPR memilih waktu-waktu krusial ketika aktifitas rakyat berhenti. Nampaknya itulah waktu favorit bagi wakil rakyat untuk setiap mengesahkan sebuah UU atau mengeluarkan suatu kebijakan, sebut saja beberapa waktu lalu saat menaikkan harga BBM.

Disamping itu, ada drama mematikan mic di tengah malam saat anggota fraksi yang kontra menyatakan pendapatnya oleh ketua DPR. Sungguh, demokratis negeri ini.

Seperti yang dilansir dari Waspada.co.id (5/10/2020) Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penolakan yang disampaikan oleh salah satu fraksi demokrat menyatakan kekecewaanya. Masih ada kesewenang-wenangan dalam persidangan malam itu.

Seperti yang dilansir dari Suara.com (6/10/2020) Fraksi Partai Demokrat DPR walk out saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut.

Sejak pemerintahan merencanakan RUU Omnibus Law Ciptaker ini menjadi UU, sebelumnya memang banyak pihak yang sudah menolak ‘kehadiran’ RUU ini.

Awal kabar itu mulai menyeruak, berbagai elemen masyarakat pun telah bereaksi untuk menolaknya. Kalangan pekerja/buruh, mahasiswa dan sejumlah masyarakat sipil turut menolak RUU pada waktu itu.

Namun, di tengah pandemi covid-19 yang masih melanda negeri ini, ternyata rencana itu tak menyurutkan langkah pemerintah dan DPR untuk segera mengesah-kan RUU menjadi UU.

Jadwal yang telah direncanakan maju beberapa hari, dari 8 Oktober menjadi 5 Oktober dilaksanakan di malam hari dengan menutup sidang pada malam itu juga.

Esoknya, barulah masyarakat sadar bahwa ada sidang pengesahan di tengah malam. Rakyat bereaksi, Omnibus Law Ciptaker yang dulunya hanya rancangan saja ditolak, apalagi ketika telah menjadi sebuah UU yang permanen.

Merugikan Kaum Buruh dan Pekerja

Banyak yang menilai bahwa RUU menghilangkan hak buruh dan pekerja. Jusrtu membuka jalan lebar bagi pelaku usaha investor kelas kakap.

Di antara pasal yang dinilai sangat merugikan yakni penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja, peningkatan waktu kerja lembur yang dinilai sebagai bentuk ekspolitasi pada pekerja, pengurangan nilai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu yang selalu diperpanjang dengan kata lain ‘kontrak seumur hidup’, ketentuan cuti, dan sejumlah pasal lain yang dianggap mengabaikan hak buruh dan pekerja.

Suasana cukup memanas menyambut UU baru ini, menguras perhatian pemerintah dengan mengeluarkan berbagai macam klarifikasi guna meredam situasi di lapangan.

Namun, apa yang terjadi justru hal itu mengonfirmasi kepada rakyat bahwa pemerintah sangat menginginkan UU Ciptaker untuk diterapkan.

Wajar berbagai eleman masyarakat dari buruh, pekerja, mahasiswa, K-Popers hingga masyarakat sipil lainnya terjun menyuarakan aspirasinya.

Cacat Dasar Kapitalisme

Sifat dasar kapitalisme yang rakus terwujud dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Tak ada ‘makan siang gratis’ untuk rakyat dalam kapitalisme. Sebab, prinsip dasar kapitalisme hanya peduli pada persoalan untung rugi.

Jika menguntungkan maka harus diwujudkan, jika merugikan maka wajib dihilangkan. Hal ini dapat dilihat dengan disahkan-nya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menyapu bersih kepentingan kapitalis korporasi dalam suatu kekuatan hukum yang telah dilegislasi.

Demikian, demokrasi mempunyai bentuk wajah yang dapat digunakan berbagai kepentingan. Menjadi tunggangan sesaat untuk memuluskan kepentingan para korporotokrasi. Seolah mewakili rakyat, tetapi nyatanya mengkhianati rakyat. Suara rakyat hanya dijadikan alat kekuasaan. Bergandengan, seiya sekata. Sangat romantis.

Demokrasi dan pengusungnya mempelihatkan wajah yang sangat lugu ketika pesta 5 tahun sekali akan dimulai. Namun, menampakkan wajah yang lain ketika ingin dijadikan alat dalam menetapkan suatu kebijakan untuk meregulasi aturan.

Sejalan dengan itu, seolah demokrasi yang memainkan peran dalam menetapkan kebijakan. Namun, sejatinya kapitalisme yang menjadi pemeran utama dalam menentukan arah pandang suatu kebijakan.

Kapitalisme telah berperan banyak dalam mengatur tatanan kehidupan manusia hingga merasuk kesendi-sendi tatanan masyarakat.

Kapitalisme dengan dasar sekularisme-nya (pemisahan agama dari kehidupan) membuat manusia yang haus kekuasaan menguras aset negara tanpa ada kontrol agama.

Akhirnya, jadilah manusia serakah bebas mengeksploitasi apa saja demi kepentingan segelintir manusia.

Islam: Menjamin Hak Pekerja dan Pengusaha

Problem dasar sistem kapitalisme adalah kesejahteraan. Buruh dan pekerja masih jauh dari kata sejahtera. Dalam pandangan kapitalisme, negara hanya berperan sebagai pengatur kepentingan kapitalis. Akibatnya, kesejahteraan rakyat jelas terabaikan. Kekayaan hanya dinikmati segelintir orang.

Masalah perburuhan sebenarnya karena munculnya sistem kapitalisme yang menerapkan prinsip kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja, dan standar gaji terendah yang dijadikan tolak ukur dalam menetapkan gaji buruh.

Oleh sebab itu, masalah pekerja/buruh akan selalu hadir selama hubungan antara pengusaha dan pekerja dijalankan berdasarkan sistem ini.

Pengusaha menilai pekerja sebagai beban karena harus menanggung sedemikan rupa tunjangan yang dibebankan negara pada pengusaha.

Begitupun, pekerja masih merasa belum diberikan haknya secara sempurna oleh pengusaha, misalnya minimnya gaji yang ditawarkan sedangkan kebutuhan pokok semakin meningkat.

Disahkan-nya UU Omnibus Law Ciptaker melengkapi deret derita buruh/pekerja dalam sistem ini.

Dalam pandangan Islam, negara adalah pelayan umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan penuh dan pelayanan maksimal. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat.

Di sistem pemerintahan Islam, pengaturan dan undang-undang yang dibuat tidak akan menyalahi syariat. Menetapkan hukum dalam sistem Islam dibuat sesuai ketentuan Islam saja. Jauh dari permainan politik para korporasi. Tidak ada satu pun hukum yang dibuat sesuai kepentingan manusia.

Dalam Islam tidak ada kebebasan bagi seseorang memiliki apa saja dengan cara apa pun. Ia harus terikat dengan ketentuan Islam, baik cara mendapatkan harta maupun membelanjakannya.

Islam juga tidak mengenal kebebasan bekerja. Kebebasan yang ditetapkan dalam bekerja membolehkan setiap orang bekerja apapun tanpa melihat halal haramnya. Sementara Islam hanya membolehkan setiap orang bekerja sesuai ketentuan syariat Islam yang telah diatur sedemikan rupa.

Dalam menentukan standar gaji buruh, maka Islam menetapkannya berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan living cost terendah.

Sebab itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh/pekerja oleh para pengusaha. Buruh dan pegawai negeri sama dimata hukum syariah, sebab buruh memperoleh upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.

Ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha terkait upah, maka pakar/ahli dibidang itu yang menentukan upah sepadan.

Pakar ini dipilih kedua belah pihak, yakni pekerja dan pengusaha. Jika masih bersengketa, barulah negara turut andil dalama memilih pakar dan memaksa kedua belah pihak untuk menerima dan mengikuti keputusan pakar yang telah dipilih tadi.

Negara tidak perlu menetapkan UMK. Penetapan seperti ini tidak dibolehkan sebagaimana larangan menetapkan harga. Karena keduanya sama-sama kompensasi yang diterima seseorang. Jika harga adalah kompensasi barang, maka upah adalah kompensasi jasa.

Dalam mengatasi pengangguran, negara akan memberdayakan kondisi yang kondusif dalam menunjang usaha yang stabil. Memudahkan serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Bagi yang tidak mempunyai modal, maka diberi modal oleh negara agar ia dapat bekerja.

Bagi yang tidak mempunyai keterampilan bekerja, maka akan diberi pelatihan agar ia memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni.

Sebab, dalam Islam, pengangguran dan bermalas-malasan itu dilarang. Setiap kepala keluarga wajib mencari nafkah. Jadi, posisi laki-laki ketika telah menikah maka wajib menafkahi keluarga (anak dan istrinya).

Bagi pria yang telah baligh, maka menafkahi orang tua serta adik perempuan-nya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wa salam, “Cukuplah seorang Muslim berdosa jika tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya.” (HR Muslim).

Dalam hal ini negara akan membuka lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga laki-laki. Perempuan tidak akan dibebani dengan masalah ekonomi keluarganya.

Sebab, tugas utamanya adalah mendidik generasi, menjadi ummun wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga). Sehingga para wanita dapat fokus dengan tugas utama yang dibebankan syariah kepadanya.

Negara juga memberi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Seperti jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, sandang, pangan, serta papan.

Berbagai solusi yang diberikan sistem kapitalis merupakan solusi tambal sulam semata. Nampak merupakan solusi atas seluruh masalah, namun sejatinya merupakan racun yang dikemas menjadi madu, nikmat lagi menyembuhkan.

Namun, pada dasarnya bukanlah solusi. Selama sumber masalah belum diselesaikan secara menyeluruh, maka kesejahteraan yang diimpikan hanya sekedar impian tanpa bisa terwujud dalam kehidupan nyata.

Kecuali, mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem yang ideal yang mampu merealisasikan segala impian manusia. Hal ini bisa terwujud ketika kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.

Buruh/pekerja dan pengusaha sejahtera jika Islam diterapkan secara kaffah dalam segala lini kehidupan. Karena Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin (rahmat seluruh alam). Wallahu’alam bish-shawab.

Penulis: Nurmia Yasin Limpo (Pemerhati Sosial Makassar)