AKHIR-akhir kita sering membahas kasus penyiraman air keras kemuka Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK yang amat sering membuat kehebohan dalam penyelidikan kasus korupsi, yang mula di kenal oleh awak media saat “Cicak vs Buaya” atau Polisi vs KPK. Penyidik KPK yang satu ini acap kali di ancam oleh oknum terkait dengan kasus korupsi. Bermula saat Novel Baswedan menselidiki rekening gendut POLRI sampai kepada kasus E-KTP yang berlangsung hangat hari ini. Dari sini kita dapat menafsirkan idealisme Novel Baswedan kepada KPK bisa di katakan sangat baik idealisnya sebab dia memilih berpihak kepada KPK ketimbang dengan tempat lahirnya meniti karir di kepolisian.
Beberapa ormas ikut memberikan rasa empatinya kepada Novel Baswedan, termasuk organisasi sekaliber Nahdlatul Ulama, mengutuk serangan teror kepada Novel Baswedan. Salah satu organisasi Gusdurian Pun ikut memberikan sebuah pernyataan di antaranya, Pertama, mengutuk keras serangan intimiidasi terhadap Novel baswedan sebagai penyelidik berprestasi dan ketua wadah pegawai KPK adalah salah satu figur terpenting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, serangan ini adalah intimidasi terhadap upaya penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, untuk melemahkan KPK dan menciptakan rasa takut kepada semua pihak yang menginginkan kasus-kasus korupsi dibuka dan di adili. Ketiga, meminta aparat untuk segera menangkap pelaku dan mengusut tuntas peristiwa teror ini. Keempat, menyerukan kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitulah pernyataan sikap Alissa Wahid Sekretaris Nasional Jaringan GUSDURian sebagai bentuk kepedulian mereka kepada Novel Baswedan dan KPK.
KPK Butuh Pengamanan Ketat
Rentannya aksi teror kepada penyidik KPK membuat ICW (Indonesian Corruption Wacht) ikut bersuara dengan aksi teror kepada Novel Baswedan. Menurut Emerson Yuntho salah satu anggota peggerak ICW menuturkan, KPK perlu SWAT untuk perlindungan penyilidik KPK tidak hanya kepada Novel Baswedan saja tapi seluruh anggota Tim penyelidik sampai kepada unsur pimpinan KPK. Kerentangan aksi teror menjadi salah satu faktor lambatnya dalam mengusut tuntas kasus korupsi di Indonesia. Termasuk Antasari Azhar mantan pimpinan KPK yang di jadikan sasaran dalam persenkonkolan para koruptor. Sebagaiman pernyataan koferensi pers yang dilakukan Antasari Azhar yang menyeret beberapa nama di dalamnya termasuk Mantan president RI Susilo Bambang Yudhoyono dan MNC Group Harie Tanoeng Sudibjo.
Dalam kasus penyiraman ini di anggap oleh para analisis politik bahwa ini perbuatan gerombolan proyek E-KTP, sebab Novel Baswedan ikut berperan aktif dalam kasus penyelidikan Kasus korupsi proyek E-KTP yang menrugikan negara sebanyak 2,3 triliyun Rupiah. Kasus korupsi ini amat fantastis bagi diri pribadi karna ini salah satu faktor penyebab lambatnya penangan E-KTP di berbagai daerah. Banyak warga mengeluh dengan lambatnya penerbitan E-KTP ada sampai berbulan-bulan belum kelar E-KTP. Padahal ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di kaernakan negara memberikan ruang sempit dalam melakukan aktivitas mereka kepada warga yang belum memiliki E-KTP. Termasuk dalam berpergian keluar kota, mengurus SIM, pelamaran kerja, mengurus tiket pesawat dan tiket kapal, dan beberbagai pengurusan lainnya yang berkaitan lansung dengan kepemerintahan.
Menariknya dalam kasus proyek E-KTP Andi Agustinus atau Andi Narogong adalah pelaku pengusaha proyek E-KTP. Pengusaha itu pernah melakukan sejumlah pertemuan dengan pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pengusaha untuk membahas anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Jadi tak salah anggaran ini begitu banyakknya membuat para legislator kita ikut terseret kedalam kasus tersebut. Di prediksikan ada 60 legislator terkait lansung dalam pembagian dana korupsi 2,3 Triliyun itu.
Rentetan Legislator Terkait Proyek E-KTP
Kementrian dalam Negeri mendapat gelontoran dana korupsi sebanyak 365,4 Miliar Rupiah, diantaranya, Gamawan fauzi Mentri dalam Negeri 43,65 Miliar Rupiah, Diah Anggraeni Sekretaris Kementrian dalam Negeri 26,22 Miliar Rupiah, Drajat Wisnu Setyawan Ketua Panitia Lelang 8,02 Miliyar Rupiah, 6 anggota panitia lelang 4,68 Miliyar Rupiah, Husni Fahmi Mentri dalam Negeri 1,95 Miliyar Rupiah, Irman Direktr Jendral Kependudukan dan Pecatatan Sipil 10,86 Miliar Rupiah, Sugiharto Pengelol Informasi dan Adminitrasi Kependudukan 3,4 Miiar Rupiah, 18 anggota staf mendapatkan pembagian dana korupsi 450 Juta Rupiah tersebar di Kementrian dalam negeri, Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretarian Komisi Pemerintahan dan badan Perencanaan Pembangunan Nasional masing mendapatkan 10 sampai 80 juta Rupiah.
Di tubuh anggota DPR mendapatkan pula gelontoran dana korupsi Proyek E-KTP sebanyak 261 Miliar rupiah. Manta ketua Fraksi demokrak Anas Urbaningrum 53,35 Miliar Rupiah, Mirwan Amir Wakil Ketua Badan Anggaran 11,6 Miliar Rupiah, Jafar Hafasah Ketua Fraksi Demokrat sebelum Anas 970 Juta Rupiah, Khatibul Umam Wiranu Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Rp3,88 Miliar, Marzuki Alie ketua DPR Rp20 Miliar, Taufik Efendi Anggota Komisi Kepemerintahan Rp1 Miliar, Ignatius Mulyono Anggota Komisi Pemerintahan 2,5 Miliar dan Melchias Markus Mekeng Fraksi Golkar Rp13,58 Miliar.
Mungkin itu saja yang bisa kujelaskan dari deretan legislator yang terkait dalam kasus Proyek E- KTP. Ada baiknya sebagai warga Negara mendukung penuh aparat berwajib mengusut Tuntas kasus Korupsi Proyek E-KTP. Novel Baswedan menjadi bukti premanisme koruptor untuk meneror KPK. Yang seharusnya proyek E-KTP berjalan mulus karna begitu banyaknya dana yang di keluarkan pemerintah namun naas para legislator asyik membagi dana proyek tersebut. Jadi itulah salah satu penyebab utama kenapa E-KTP begitu lama di terbitkan dan memakan waktu sampai berbulan-bulan lamanya. Kita perlu terus bersuara lantang mengutuk para koruptor yang merugikan Negara karena Para koruptor tak akan berpangku tangan kita pun tak boleh terbugkam. Saatnya rapatkan barisan dan menolat tunduk pada ancaman dan ketakutan. (Ikhlasul Amal Muslim)
