OPINI – Kementerian Agama menggulirkan usulan program sertifikasi penceramah. Menurut Menag, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi individu di bidang dakwah yang berlandaskan komitmen terhadap falsafah kebangsaan. Program ini kabarnya akan melibatkan BNPT dan BPIP serta akan diikuti oleh 8.200 dai (news.detik.com, 8/9).

Di kesempatan lain, Menag Fachrul Razi menyatakan Program Penceramah Bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme (CNNIndonesia.com, 3/9).

Sontak, usulan ini pun menuai polemik di tengah masyarakat. Kritik dan penolakan datang silih berganti. MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan tegas menolak usulan ini karena memandang program ini bisa menjadi alat untuk mengawasi kehidupan beragama. Bahkan MUI telah mengeluarkan surat pernyataan sikap untuk merespon program tersebut. Surat pernyataan sikap MUI yang bernomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020 itu diteken oleh Waketum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas.

“Rencana sertifikasi Da’i/Muballigh dan/atau program Da’i/Muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut,” demikian salah satu bunyi pernyataannya.

Program sertifikasi penceramah sebenarnya bukanlah wacana baru. Menteri Agama sebelumnya, Lukman Hakim, juga sempat mengusulkan program yang sama. Namun setelah mendapatkan penolakan keras dari berbagai pihak, usulan itu pun akhirnya tenggelam. Kini program tersebut mencuat kembali dengan tujuan yang sama.

Sertifikasi Penceramah Mengamputasi Dakwah

Para penceramah atau dai adalah orang-orang yang berdakwah, yakni menyampaikan Islam di tengah-tengah manusia. Mereka senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, bagaimanapun kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Dakwah bukanlah suatu pekerjaan yang membutuhkan legalisasi dari manusia, tetapi merupakan sebuah kewajiban yang tersemat bagi seluruh kaum muslim.

Bahkan, Allah memuji siapapun yang melakukan aktivitas dakwah, sebagaimana tercantum di dalam surah Fussilat ayat 33,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?”

Maka dari itu, Allah telah memuliakan orang-orang yang menyeru kepada Allah (da’aa ila Allah) dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang memiliki sebaik-baik perkataan. Jika Allah saja telah memuji orang-orang yang berdakwah, lantas mengapa manusia dengan angkuhnya hendak membatasi kriteria orang-orang yang layak untuk berdakwah?

Di sisi lain, Allah juga telah menyebutkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, ajaran Islam tentu harus meliputi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh umat manusia adalah objek dakwah, dan seluruh kaum muslim adalah pelaku dakwah. Jika para dai harus melalui sertifikasi terlebih dahulu sebelum berdakwah, tentu adalah hal yang sangat wajar jika upaya ini dicurigai sebagai upaya mengamputasi aktivitas dakwah itu sendiri.

Penceramah, Pejuang Kehidupan Islam

Dakwah adalah satu di antara banyak kewajiban yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh kaum muslim. Rasulullah saw telah menggariskan metode dakwah yang wajib diikuti oleh kaum muslim agar seluruh kehidupan ini diliputi dengan nafas aturan Islam yang akan memanusiakan manusia.

Dakwah yang sesuai dengan metode Rasulullah saw adalah upaya seruan untuk mengubah pemikiran, perasaan, dan peraturan hidup manusia, dari kondisi jahiliyah menuju Islam, hingga terbentuk masyarakat Islam yang kaffah (menyeluruh).

Jika dalam kondisi Islam telah diterapkan saja dakwah tetap wajib dijalankan, apalagi dalam kondisi seperti hari ini di mana sebagian aturan-aturan Islam dicampakkan. Tentu aktivitas dakwah harus semakin digencarkan, bukan malah dibatasi.

Aktivitas dakwah yang sesuai dengan metode kenabian esensinya adalah amar makruf nahi mungkar, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak melulu bicara tentang ibadah mahdhah tetapi juga wajib meliputi ajaran Islam dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketika objek dakwahnya melakukan kemungkaran, maka para dai wajib untuk mencegahnya dan mengoreksi setiap kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi. Begitu pula ketika yang melakukan kemungkaran adalah penguasa, misalnya dengan menerapkan aturan dan kebijakan yang merugikan masyarakat, atau melakukan tindakan yang keliru dalam mengelola negara. Maka dalam hal ini para dai wajib untuk mengoreksi penguasa dan menyodorkan solusi dari Islam.

Demikianlah esensi dakwah yang sesungguhnya. Sungguh, program sertifikasi penceramah yang direncanakan oleh Menag sangat berpotensi untuk membatasi ruang gerak para dai secara khusus dan seluruh kaum muslim secara umum.

Selain itu, program tersebut juga berpotensi untuk menghalangi kaum muslim dari upaya menjalankan kewajibannya untuk berdakwah dan memperjuangkan penerapan aturan-aturan Islam secara kaffah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka jelas, kaum muslim harus menolak program ini dan terus berupaya sekuat tenaga untuk menyeru umat kepada Islam. (*)

Penulis: Indina Ikhwana Jusman (Aktivis Muslimah)