Tamzil: Kelestarian Perahu Phinisi sebagai Warisan Dunia, Jadi Tanggung Jawab Bersama

0
4

BULUKUMBA – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel Ir. H. Muhammad Tamzil, MP, IPU, memamfaatkan libur panjang atau long weekend dengan mengunjungi dan berdialog langsung dengan masyarakat pembuat kapal kayu yang terkenal dengan sebutan Phinisi di kabupaten Bulukumba Pada tanggal 22 april lalu.

Kabupaten Bulukumba yang dijuluki Bumi Panrita lopi,memang sangat dikenal dengan perahu phinisinya,seperti yang terlihat saat kunjungan Kepala Dinas Kehutanan provinsi sulsel bersama rombongan ke Tana Beru Kec. Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sul-Sel, dimana sepanjang pinggir pantai terlihat gladak pembuatan kapal kayu dari ukuran kecil sampai kapal besar jenis kapal pesiar.

Menurut H.Kardi ketua asosiasi pembuat perahu,mengatakan Tantangan pembuat perahu saat ini, tidak hanya pada lesunya pemesanan dan keterbatasan bahan baku kayu, tetapi juga pada sumber daya manusia pelanjut pembuat perahu.

“Tantangan pembuat perahu sekarang, bukan hanya karena sepinya pemesan, dan keterbatasan bahan baku, tetapi juga pada SDM yang sebagian besar generasi muda di Tana Beru lebih banyak memilih merantau atau sekolah di luar kota dibanding menjadi pembuat perahu,” Ungkap Kardi.

“Terkait dengan bahan baku jenis kayu besi (kayu ulin) yang semakin mahal dan kurang, perlu keterlibatan pemerintah daerah untuk duduk bersama membicarakan,sehingga ada solusi dalam mengatasinya,” Pungkasnya.

“Masalah bahan baku kayu besi yang berasal dari Kendari Sulawesi Tenggara perlu di mediasi oleh Pemerintah Provinsi SulSel,dengan membuat semacam MOU,” Lanjutnya.

H. Kardi lebih jauh mengatakan, suatu saat bahan baku kayu dari Kendari akan berkurang bahkan hilang padahal pembuatan kapal kayu ini harus berlanjut terus sampai anak cucu, karena bukan saja nilai produk kapalnya,tetapi lebih dari itu, merupakan karya seni yang tidak ada samanya di dunia, serta mendapat pengakuan dunia.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Ir.H.Muhammad Tamzil, MP, mengatakan,Perahu Phinisi selain mendapatkan pengakuan dunia, Pemerintah Pusat juga harus membuat Hak Patent karena bisa saja nanti dirakit ditempat lain dan karya anak bangsa ini diakui pihak lain.

“Perahu Phinisi yang telah mendapatkan pengakuan dunia, harus lebih diperkuat dengan Pemerintah Pusat harus membuat Hak Patent,agar karya anak bangsa ini tidak diakui pihak lain,” ungkap Tamzil.

“Terkait permasalahan bahan baku kayu, harus dipikirkan oleh semua staekholder,apa lagi dengan regulasi Kementrian LHK sudah berupaya memperbaiki dan tidak menyulitkan,” tegas Tamzil.

Tamzil lebih jauh mengatakan, Sengaja membawa beberapa Kepala KPH dan CDK selaku pemangku kawasan hutan untuk bersama-sama melihat persoalan bahan baku kapal kayu dan memikirkan solusinya.

“Kegiatan pembuatan kapal kayu tidak bisa putus hanya karena bahan baku kayu, kalau bisa kita coba menanam jenis kayu besi dan bitti di kabupaten Bulukumba sehingga anak cucu kita tidak tergantung lagi kayu dari kendari dan Maluku,Apa lagi sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadikan Pemerintah yg melayani, inovatif dan berkarakter,” pungkas Tamzil..

Sementara itu Kepala KPH Larona Malili Mandar, S.Hut menambahkan, sebagian kayu di perbatasan SulSel dan Sultra, sebenarnya berasal dari kawasan hutan di Soroako.

“Diketahui saja, belum ada budidaya atau penanaman kayu besi yang juga dikenal sebagai kayu kumea yang ditanam oleh masyarakat sampai saat ini, sehingga semua masih berasal dari hutan alam,” Pungkasnya.

“Persoalan memang pada pengangkutan, lewat laut,dengan biaya mahal sama halnya lewat darat akan banyak biaya tidak terduga di jalan,” tutup KPH Larona. [*]