OPINI – Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah belum mampu untuk meredam serangan virus covid-19. Terlihat dari angka kasus yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Per 7 April 2020 ada 2.738 kasus positif, 221 meninggal dan 204 sembuh.

Indonesia masih tergagap dalam mengatasi wabah ini. Sikap pemerintah yang lamban membuat korban corona terus berjatuhan.

Solusi karantina wilayah atau lockdown belum juga diambil oleh pemerintah pusat. Padahal desakan atas hal ini senantiasa diserukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dari pejabat hingga tenaga medis telah menyerukan untuk mengambil kebijakan ini.

Namun, alih-alih mengambil kebijakan karantina wilayah, Presiden Jokowi justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya menjadi pilihan. Meski banyak menuai kritik, pemerintah tetap dengan keputusannya.

Pertimbangan ekonomi jelas menjadi poin penting mengapa PSBB ditetapkan. Sebab inilah langkah paling aman yang dirasa bisa diambil oleh pemerintah agar tidak terbebani untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Kebijakan lockdown dinilai akan memperburuk perekonomian negara.

Pemerintah bahkan menyatakan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwasanya pemerintah tengah dalam proses membuka rekening khusus untuk menampung dana dari dunia usaha yang ingin menyumbang dalam penanganan wabah corona.

Hal ini tentu terlihat sangat tidak etis. Pasalnya negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19 tersebut.

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy menilai pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non-goverment organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarakat.

Padahal, kata Aboe “Selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat. Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan Corona.

”Selain itu, Aboe juga menilai keanehan lain adalah pemerintah yang masih ngotot untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, mengapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat” (gelora.co 28/3/2020).

Wajar jika kebijakan tersebut menuai banyak tanya dari masyarakat. Seberapa gentingkah pembangun IKN sehingga harus memprioritaskan hal itu daripada keselamatan rakyat?

Nampak pemerintah begitu mudah mengeluarkan biaya untuk membangun IKN baru, namun sulit mengeluarkan biaya untuk rakyat. Lalu untuk kepentingan siapa sebenarnya rencana IKN baru ini?

Hal ini seolah menegaskan kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan asing. Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan wabah corona. Sebab keselamatan rakyat adalah hal yang harus diprioritaskan negara dalam hal apapun.

Penetapan prioritas yang salah dalam kebijakan pemerintah kapitalistik ini menunjukkan tata kelola negara yang disamakan dengan mengelola sebuah perusahaan, di mana hanya mementingkan keuntungan materil.

Negara seharusnya berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan tampil sebagai pelayan para kapitalis. Negara selayaknya melayani dan mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar rakyat selamat dari wabah, serta menjamin kebutuhan dasar hidup mereka.

Sebab kerugian ekonomi akibat wabah bisa dipulihkan, namun kehilangan nyawa rakyat tidak tergantikan.

Satu nyawa dalam Islam sangatlah berharga sebagaimana sabda Nabi saw. “Hilangnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim.”

Kebijakan Islam di tengah Wabah dan Krisis Ekonomi

Di masa Rasulullah saw. pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Sebagai Kepala Negara, Rasulullah saw. segera bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan untuk rakyat agar tidak mendekati penderita kusta bahkan mereka dilarang untuk melihatnya.

Beliau bahkan bersabda “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR. Bukhari).

Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan yang seharusnya diambil oleh penguasa saat terjadi wabah adalah lockdown, serta mengisolasi para penderita virus di tempat isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk.

Penguasa tidak boleh abai dan harus memberikan dukungan materi dan spiritual kepada rakyatnya baik yang terinfeksi maupun yang tidak.

Langkah lockdown dan mengisolasi para penderita virus harus dilakukan negara sedini mungkin untuk mencegah penularannya.

Tentu dalam pengambilan kebijakan ini negara harus bersedia menanggung segala kebutuhan dasar hidup rakyat selama masa wabah.

Meski dalam keadaan krisis ekonomi, negara tetap akan hadir sebagai pengurus dan pelayan rakyat.

Sebagaimana di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah terjadi krisis ekonomi. Beliau kemudian segera mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi secara cepat, tepat dan komprehensif.

Untuk mengoptimalisasi keputusannya, Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab, diceritakan bahwa Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan.

Namun, ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis, maka beliau segera mengirim surat untuk meminta bantuan kepada para gubernurnya yang berada di wilayah atau daerah bagian kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan.

Berbagai kiriman bantuan pun akhirnya datang dari berbagai penjuru wilayah Khilafah, seperti Mesir, Syam, Irak dan Persia.

Salah satunya dari Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.

Hal ini menunjukkan kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis.

Pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut (al-waie.id 26/12/2018).

Namun, hari ini tentu sulit melakukan hal tersebut sebab negeri-negeri muslim terpisahkan oleh batas teritorial dan diatur dengan sistem kapitalis sekuler yang lebih mementingkan kepentingan para kapitalis daripada kepentingan rakyat.

Sangat berbeda dengan pengaturan sistem Islam yang senantiasa memprioritaskan keselamatan rakyat.

Hal ini tergambar dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ia berkata pada suatu malam di waktu sahur saya mendengar ia (Khalifah Umar) berdoa “Ya Allah, janganlah Kau binasakan Umat Muhammad saat aku menjadi pemimpin mereka”.

Pemimpin dalam Islam sangat sadar akan tanggung jawabnya dan bahwasanya segala kebijakan yang diambilnya akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Pemimpin seperti Khalifah Umar ra. hanya dapat diperoleh dalam sistem yang bersandar pada ketaatan pada Allah. Wallahu a’lam bi ash shawab. (*)

Penulis: Jumriah, S.Pd (Aktivis Muslimah)