Politik Ala Demokrasi
Demokrasi telah memberikan hak penuh kepada kepada manusia untuk membuat peraturannya sendiri. Manusia berkuasa dan mempunyai hak penuh atas hukum yang berlaku. Suara mayoritas menjadi terdepan tanpa memikirkan apakah itu halal atau haram.
Semua dilegitimasi atas nama dari rakyat oleh, rakyat dan untuk rakyat. Tetapi, kenyataanya ‘rakyat pilihan’ lah penentu setiap kebijakan. Imbasnya, rakyat biasa menjadi pihak yang dirugikan.
Korban akibat keserakahan segelintir manusia yang mementingkan individu dan kelompoknya masing-masing. Maka wajar, jika kebijakan yang dihasilkan selalu ‘menyakiti hati’ rakyat. Pengelolaan SDA dan segala asset negara selalu tekor sebab salah kelola.
Demokrasi telah memberi peluang manusia untuk mengatur dirinya sendiri. Padahal, secara fitrah manusia itu terbatas, lemah dan memiliki hawa nafsu. Mengesampingkan hukum Allah Swt. yang Maha Pengatur. Itulah sebabnya, segala aturan hasil pikiran manusia selalu menimbulkan kemudharatan secara luas.
Demokrasi berasaskan ide sekularisme telah berhasil memisahkan antara kehidupan dan akhirat. Sehingga, segala bentuk pelanggaran atas agama dalam negara tak dipersoalkan.
Sebab, ide tersebut memisahkan agama dengan kehidupan. Agama cukup di pesantren, masjid, dan lembaga keagaamaan. Sedangkan, persoalan politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan kesehatan itu ranah pemerintahan yang diatur sendiri oleh suara mayoritas.
Seluruh hajat hidup rakyat diatur oleh manusia yang terbatas. Akibatnya, bermunculan-lah individu-individu yang culas dan serakah akan kekuasaan. Membuat hukum sesuai dengan kepentingan diri dan kelompok semata. Slogan ‘bekerja untuk kemaslahatan rakyat’ rupanya hanya isapan jempol, “jauh api dari panggang“. Fakta terlanjur menghiasi pandangan, mengalahkan slogan penuh bualan.
Begitulah karakteristik demokrasi, mencetak para pemimpin yang hanya mementingkan kemanfaatan semata. Sehingga, wajar jika penundaan pemilu 2024 membawa ‘angin segar’ para elit politik yang telah terlanjur duduk di kursi kekuasaan.
Namun tidak bagi para oposisi, yang menganggap jika itu terjadi, maka kesempatan untuk menduduki kursi elit kandas. Bagi elit politik yang pro dan kontra sama memikirkan ‘kesempatan’. Demokrasi pun menghasilkan para elit politik yang minim empati. Justru, lebih mengejar kemaslahatan pribadi dan kelompoknya.
Sejatinya, kemaslahatan rakyat seharusnya menjadi tujuan setiap aktifitas politis, justru hal ini luput dari perhatian mereka. Sayang, kepentingan rakyat bukan lagi prioritas untuk diperjuangkan.
