“…BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi..”
OPINI—Sepenggal lirik lagu dari musisi Iwan Fals cukup mewakili perasaan rakyat saat ini. Kondisinya nyata, terang benderang. Tak dimungkiri ekonomi kita kian hari kian sulit. Baru saja harga BBM naik, hingga rencana konversi kompor dan mobil listrik. Melengkapi catatan pahit yang harus diterima rakyat hari ini.
Seperti dilansir dari Liputan6.com, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mengkampanyekan kendaraan listrik dan kompor induksi di kegiatan Car Free Day (CFD) Jalan Raya Darmo, Kota Surabaya (Antara, 18/9/2022).
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik 1.000 watt. Dengan janji akan mengkonversi kompor hingga layanan lainnya.
Lantas, apakah benar konversi kompor dan mobil listrik ini merupakan untuk kepentingan rakyat?
Makin Menyengsarakan
Kebijakan yang diklaim demi rakyat dan alam yang sehat. Dinilai terlalu mengada-ada, justru cenderung menguntungkan para korporat baik asing atau lokal. Jika ditelisik lebih dalam, kebutuhan akan kompor listrik ternyata belum memungkinkan, bahkan belum sampai dibenak ibu-ibu. Mengapa? Jangankan kompor listrik, untuk menjadikan dapur ‘ngepul’ saja butuh biaya lebih.
Misal, sembako dan bahan-bahan lain sudah sedemikan mahal imbas naiknya BBM. Padahal, mereka memakai gas 3kg yang bersubsidi. Namun tetap saja, mereka terbebani dengan harga mahal tersebut.
Dengan adanya konversi ini, maka masyarakat paling tidak harus menanggung biaya listrik lebih besar, menambah daya watt, menyediakan kompor listrik bagi bukan penerima bantuan, dan menyediakan alat-alat dapur yang sesuai fisik kompor listrik yang harganya dinilai mahal.
Belum lagi, jika terjadi gangguan suplai listrik dari pihak PLN maka aktifitas ‘perdapuran’ pun akan berhenti. Ditambah lagi, penyaluran listrik ke wilayah-wilayah lain masih belum maksimal. Seperti di wilayah pelosok yang pasokan listriknya tidak memadai. Jangankan di wilayah pelosok, wilayah kota masih saja terjadi.
