OPINI—Melihat antrian panjang di jalanan depan perusahaan nyatanya tak pernah sepi dengan pelamar yang rela menunggu sambil membawa harapan yang mereka tenteng dalam setiap lembaran mereka. Mencari kerja memang sangat sulit era sekarang, tak sedikit yang jadi pengangguran di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
Ditambah lagi dengan banyaknya lulusan universitas justru juga masuk dalam lingkaran pengangguran. Gelar dan ijazah tak bisa lagi jadi senjata bagi mereka, gelar yang dulunya dipuja sebagai jalur masa depan yang cerah kini telah berubah jadi beban yang harus dipertaruhkan dengan pekerjaan yang tak menentu.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada 2014, jumlah penganggur bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi (CNBC.Indonesia).
IMF juga melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat 1 dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN pada tahun 2024 (Kompas.com). Wajarlah bila generasi merasa cemas dengan kondisi yang dihantui pengangguran dan tak ada jaminan kebutuhan hidup. Masihkah generasi bisa berharap mendapat penghidupan yang layak di tengah maraknya pengangguran ini?
Kapitalisme adalah Petaka
Miris rasanya mendengar berbagai curhatan mereka yang nyaris tak dapat kerja yang sepadan dengan pendidikan yang telah mereka tempuh selama kuliah. Mereka harus mempertaruhkan ijazah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun dan biaya yang tak tanggung-tanggung dengan melamar kerja di sektor informal entah menjadi asisten rumah tangga, pengasuh anak, sopir, pekerja pabrik, atau pramu kantor.
Semua nya dijajal karena tak punya pilihan lagi, daripada tak kerja sedangkan biaya hidup harus dipenuhi, ditambah tuntutan keluarga untuk dapat kerja dan bisa mendapat penghasilan sendiri. Benar-benar sangat jauh dari impian yang didambakan dengan realita yang terjadi.
Pengangguran yang marak menjadi ancaman kelangsungan hidup bagi generasi kedepannya, tidak adanya kepastian yang bisa menjamin kehidupan mereka. Sulit dibayangkan bagaimana negara akan menghadapi bonus demografi di tahun 20230 nantinya, bila angka pengangguran ini terus saja mengalami peningkatan yang tak biasa.
Situasi ini hakikatnya merupakan buah penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan lingkaran pengangguran terus berputar tak ada penyelesaian, sehingga inilah yang menjadi masalah utama yang harus dipahami dan disadari bagi setiap kalangan masyarakat.
Sistem ini menjadikan negara jadi kapitalistik yang hanya bertindak sebagai regulator dengan menjalankan kepentingan korporat. Sedangkan kekuatan ekonomi dalam kapitalisme memang berpusat pada korporasi besar, seperti akses modal besar membuat mereka mendominasi pasar.
Kesejahteraan masyarakat bisa terabaikan jika bertentangan dengan keuntungan korporasi, dengan orientasi profit ini mereka sering memangkas hak buruh. Ini semua adalah hasil dari kebijakan yang telah dibuat seperti UU Cipta Kerja lebih pro-korporasi daripada buruh dan lingkungan.
Negara dalam sistem kapitalisme malah menyerahkan tanggung jawab membuka lapangan kerja pada pihak swasta/korporasi dengan membuka investasi sebesar-besarnya. Investasi asing tidak menjamin penyerapan tenaga kerja, para investor lebih suka industri padat modal yang membutuhkan sedikit pekerja.
Mereka juga membawa tenaga ahli dari luar, hingga lapangan kerja untuk lokal minim. Pihak korporasi lebih mengutamakan efisiensi untuk memangkas biaya pekerja dengan mengganti manusia dengan mesin/AI. Seperti pemberlakuan digitalisasi massal oleh bank BRI sehingga berefek pada pengurangan teller dan karyawan. Alhasil terjadi kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja.
Pendidikan dalam kapitalisme telah menciptakan pengangguran terdidik yang tinggi, mengubah pendidikan menjadi industri profit. Membayar kampus mahal, tetapi tidak menjamin kualitas skill, sedangkan perusahaan lebih memilih pekerja yang berpengalaman dan lulusan pelatihan yang singkat. Sehingga tak heran jika akhirnya banyak yang menganggur atau bekerja di bidang tidak sesuai dengan gelar akademik mereka yang mahal.
Begitulah akhirnya jika berada dalam sistem kapitalisme menjadikan pendidikan hanya berorientasi pada materi dan output pekerja semata. Dari kenyataan ini harusnya menyadarkan Menerapkan kapitalisme dalam kehidupan sama saja dengan mengharapkan petaka bagi generasi.
Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat)
Islam menjadikan negara memiliki peran aktif dalam mengurus umat, Sehingga dalam penerapan sistem Islam, negara tidak berlepas tangan, dia akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dan membuka lapangan kerja.
Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Dengan ini jelas bahwa negara tidak boleh abai dalam pemenuhan kebutuhan umat, makanya negara wajib melakukan pemberdayaan produktif untuk bisa menghilangkan pengangguran. sebagaimana masa kekhalifahan Umar bin Abdul Azis mampu membersihkan kesenjangan ekonomi warisan sistem umayyah yang telah banyak korup.
Hanya butuh waktu 2,5 tahun beliau mampu menciptakan masyarakat tanpa pengangguran dengan kebijakan revolusioner sampai Imam Malik berkata ”rakyat menjadi begitu makmur, sampai petani biasa bisa naik haji”.
Dominasi korporasi atas negara tidak akan ada sebab Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam pengembangan harta baik dalam bidang perdagangan, pertanian, maupun industri. Islam melarang adanya penimbunan kekayaan dan mengatur distribusi harta melalui zakat, infak, dan wakaf. Yang mana semuanya bisa dimanfaatkan sebagai pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam hal wakaf mislanya, Hadits Rasulullah: “Jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf)…” (HR. Muslim). Maka negara sebagai pengurus umat akan menjalankan pendistribusian ini dengan penciptaaan lapangan kerja, seperti wakaf tanah yang dijadikan pertanian bagi masyarakat.
Islam memiliki kekhasan dalam mengatur perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki. Kemudian menjadikannya sebagai milik individu, sebagian lagi menjadi milik umum dan negara, serta memberikan batasan-batasan yang jelas untuk tiap-tiap kepemilikan.
Penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat hanya bisa terealisasi bila negara tersebut juga berlandaskan pada Islam dan mampu melegitimasi hukum Islam secara kaffah atau menyeluruh yakni khilafah Islamiyah.
Khalifah dalam khilafah akan melakukan pengelolaan SDA secara mandiri dan haram diserahkan kepada swasta apalagi asing. Sehingga, negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan dari sektor industri dalam jumlah besar. Jadi tidak akan ada ahli baik lulusan universitas atau pendidikan vokasi yang akan menganggur. (*)
Penulis: Reskidayanti
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
