🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Segenap keluarga besar Mediasulsel.com mengucapkan Selamat Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 🇮🇩 Mari menjaga persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan bersama mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka! 🇮🇩🎓 Universitas Dipa Makassar Menerima Mahasiswa Baru 2026/2027 • Program Studi Terakreditasi Unggul dan Baik Sekali • Tersedia Kelas Reguler dan Kelas Pekerja • Potongan Uang Pangkal 50% Hingga 30 Juni 2026 • Kuliah Perdana 14 September 2026 • 🌐 Daftar Sekarang di admisi.undipa.ac.id • ☎️ Info: 0812-2822-1994 / 0821-9061-6844 • 🏛️ Universitas Dipa Makassar, Kampus Digital untuk Masa Depan •Dari Pekarangan, Ketahanan Pangan Keluarga Dibangun: TP PKK Toraja Utara Dorong Warga Jadi Produsen Pangan dari RumahTracing TBC Digelar Serentak, Kecamatan Manggala Perkuat Deteksi DiniDiabetes Mengintai, Mahasiswa KKN Unhas Ajarkan Jurus Sederhana Jaga Kaki di TellumpanuaPesan Paris Yasir untuk Aspa Muji Usai Dilantik Jadi Sekda JenepontoKecamatan Manggala Perkuat Portal Perlinsos, Dorong Data Bantuan Sosial Tepat SasaranAntrean BBM Mengular: Bukti Negara Gagal Mengurus Rakyat🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Segenap keluarga besar Mediasulsel.com mengucapkan Selamat Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 🇮🇩 Mari menjaga persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan bersama mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka! 🇮🇩🎓 Universitas Dipa Makassar Menerima Mahasiswa Baru 2026/2027 • Program Studi Terakreditasi Unggul dan Baik Sekali • Tersedia Kelas Reguler dan Kelas Pekerja • Potongan Uang Pangkal 50% Hingga 30 Juni 2026 • Kuliah Perdana 14 September 2026 • 🌐 Daftar Sekarang di admisi.undipa.ac.id • ☎️ Info: 0812-2822-1994 / 0821-9061-6844 • 🏛️ Universitas Dipa Makassar, Kampus Digital untuk Masa Depan •Dari Pekarangan, Ketahanan Pangan Keluarga Dibangun: TP PKK Toraja Utara Dorong Warga Jadi Produsen Pangan dari RumahTracing TBC Digelar Serentak, Kecamatan Manggala Perkuat Deteksi DiniDiabetes Mengintai, Mahasiswa KKN Unhas Ajarkan Jurus Sederhana Jaga Kaki di TellumpanuaPesan Paris Yasir untuk Aspa Muji Usai Dilantik Jadi Sekda JenepontoKecamatan Manggala Perkuat Portal Perlinsos, Dorong Data Bantuan Sosial Tepat SasaranAntrean BBM Mengular: Bukti Negara Gagal Mengurus Rakyat
News

FKPRN Dephan Sulsel Tuntut Pencopotan Pangdam VII Wirabuana

605
×

FKPRN Dephan Sulsel Tuntut Pencopotan Pangdam VII Wirabuana

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com,- Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Dephan / TNI POLRI se- Indonesia, Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan, menuntut pencopotan Mayjen Agus Suryabakti sebagai Pangdam VII Wirabuana.

Seruan itu disampaikan sekitar 50 orang anggota FKPRN Dephan / TNI POLRI Sulsel saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman Pandang Istana, Jl. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/4) pagi.

Tuntutan pencopotan Mayjen Agus sebagai Pangdam, menurut peserta aksi yang dipimpin Herman Tandek ini, dikarenakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM telah terjadi Pelanggaran HAM pada proses eksekusi rumah masyarakat Bara-Baraya Makassar yang memiliki alas Hak.

Peserta aksi juga menuntut pemerintah mengadili Mayjen TNI ASB karena dianggap melakukan ”Kesepakatan Jahat” dengan oknum mafia tanah yang mengaku sebagai pemilik tanah warga di Bara-Baraya Makassar dengan modus memalsukan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut dan menerima sejumlah uang sebesar Rp. 4 Miliar sebagai uang muka untuk melakukan penggusuran dan bonus tanah seluas 15 Ha di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu peserta aksi juga Meminta Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI untuk mematuhi dan taat melaksanakan Moratorium yang sudah ditetapkan dan diputuskan pada Sidang Pleno DPR RI tanggal 05 Maret 2011, dan disetujui Menteri Pertahanan Rl dan Panglima TNI, yang statusnya masih berlaku sampai saat ini.

Dalam aksi tersebut, peserta juga membentangkan sejumlah spanduk dari yang bernada tuntutan, provokasi bahkan ancaman. (*/464ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com