MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut ditandai dengan audiensi antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, dan jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Selasa (24/2).
Pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efektivitas layanan serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Hadir dalam audiensi tersebut Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar BRI Dodi M. Reza, Retail Funding Department Head Region 15 Makassar Yoga Yudistira, serta Kepala Cabang BRI Makassar Ahmad Yani Anton Purnomo beserta jajaran staf.
Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan komitmen Pemkot dalam memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Ia menyebut Makassar termasuk daerah yang progresif dalam implementasi sistem pembayaran digital.
“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling aktif menggunakan sistem pembayaran digital,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Makassar telah mengembangkan aplikasi integrasi layanan publik Lontara+ yang akan menjadi pusat seluruh layanan dan transaksi digital organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ke depan, semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas mantan Kepala Bappeda Makassar itu.
Meski demikian, Andi Zulkifly mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya pada sektor retribusi.
“Dalam rapat evaluasi di Kantor Gubernur, Makassar dinilai masih perlu meningkatkan capaian retribusi, seperti IMB dan kebersihan. Karena itu, kolaborasi dengan BRI sangat kami sambut,” katanya.
Ia menekankan, kerja sama tersebut harus dituangkan secara jelas dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
“PKS harus jelas, saling menguntungkan, dan sesuai aturan. Apalagi sejak berlakunya Undang-Undang Keuangan Daerah, pengelolaan pajak dan retribusi kini menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah,” tegasnya.
Sekda juga mengingatkan agar digitalisasi tidak mengabaikan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Esensinya adalah mempermudah masyarakat membayar pajak dan retribusi. Digitalisasi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Sementara itu, Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar BRI, Dodi M. Reza, menyatakan kesiapan BRI mendukung penuh program digitalisasi Pemkot Makassar, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui platform digital.
“Pembayaran PBB bisa dilakukan langsung melalui BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kerja sama antara Pemkot Makassar dan BRI,” katanya.
Menurut Dodi, masyarakat Makassar dinilai cukup adaptif terhadap sistem pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS.
“Masyarakat Makassar sudah paham digitalisasi. Kami juga siap melakukan sosialisasi secara intens agar kolaborasi ini berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, BRI telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama, termasuk integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan komunikasi dengan pihak BRI telah berjalan intensif dan kini tinggal menyempurnakan aspek administratif.
“Secara aplikasi kami sudah siap. Tinggal melengkapi administrasi agar kerja sama ini benar-benar saling menguntungkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya ketentuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan kas daerah.
“Sesuai imbauan BPK, dana Pemkot tidak boleh mengendap di luar kas daerah. Karena itu, mekanisme kerja sama harus dirancang sesuai regulasi,” katanya.
Andi Asminullah menegaskan, Lontara+ berfungsi sebagai aplikasi integrasi layanan, sementara pengelolaan pendapatan tetap berada di bawah kewenangan Bapenda.
“Pengelolaan tetap di Bapenda. Digitalisasi terus kami perkuat karena daerah lain juga bergerak cepat. Kami ingin Makassar menjadi yang terbaik secara nasional,” tandasnya. (70n/4dv)
