Gaza, Idulfitri, dan Urgensi Kepemimpinan Islam yang Menyatukan

OPINI—Gaza kembali merayakan Idulfitri dalam nestapa yang tak berujung. Di saat gema takbir berkumandang sebagai penanda hari kemenangan di berbagai penjuru dunia, kondisi di wilayah itu justru berada di titik nadir.

Anak-anak tak mengenal baju baru, hidangan khas lebaran pun nyaris tak ada, apalagi suasana silaturahmi yang hangat. Yang tersisa hanyalah ketakutan, reruntuhan bangunan, serta tenda-tenda pengungsian yang diterpa angin dan debu.

Warga Gaza sekali lagi menjalani Idulfitri di tengah blokade dan krisis kemanusiaan. Pembatasan akses, kekurangan pangan, serta ancaman kekerasan masih menjadi bagian dari keseharian.

Di sisi lain, tindakan aparat Israel menuai sorotan. Pembatasan ibadah hingga pelarangan salat Idulfitri di sejumlah titik, termasuk di sekitar Masjid Al-Aqsa, memperlihatkan situasi yang kian menekan. Gas air mata dan pembubaran paksa dilaporkan terjadi di kawasan Kota Tua Yerusalem, yang pada momen lebaran justru tampak lengang akibat penutupan akses oleh aparat keamanan.

Situasi ini berlangsung di tengah pergeseran perhatian global. Sejak meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026, fokus dunia perlahan bergeser.

Isu Palestina yang sebelumnya menjadi sorotan utama kini kerap tenggelam di antara isu geopolitik lain, seperti lonjakan harga minyak, keamanan Selat Hormuz, hingga potensi keterlibatan kekuatan besar dunia.

Akibatnya, tragedi kemanusiaan di Gaza berisiko menjadi sekadar angka statistik dalam arus informasi global. Padahal, laporan terbaru menunjukkan kondisi di lapangan belum membaik. Akses bantuan masih terhambat, bahkan krisis kelaparan dilaporkan semakin memburuk meski sempat ada gencatan senjata pada akhir 2025.

Kondisi ini juga memunculkan kritik terhadap sikap negara-negara di kawasan, khususnya negara Teluk. Minimnya tekanan politik maupun ekonomi terhadap Israel dinilai mencerminkan lemahnya posisi kolektif dalam merespons krisis Palestina. Di saat yang sama, normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel memperlihatkan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Realitas tersebut menimbulkan ironi. Di satu sisi, pesan perdamaian dan solidaritas digaungkan saat Idulfitri, namun di sisi lain penderitaan warga Gaza belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kepentingan politik dan ekonomi kerap dinilai lebih dominan dibandingkan upaya nyata untuk menghentikan krisis kemanusiaan.

Di tengah situasi ini, kondisi Gaza menjadi cermin bagi solidaritas kemanusiaan, khususnya di kalangan umat Islam. Idulfitri yang semestinya menjadi momentum kebersamaan justru memperlihatkan adanya jarak emosional dan politik. Perbedaan kepentingan antarnegara kerap menjadi penghalang dalam membangun respons kolektif.

Dalam ajaran Islam, persaudaraan umat digambarkan sebagai satu tubuh—ketika satu bagian sakit, bagian lain turut merasakan. Namun realitas menunjukkan bahwa sekat-sekat politik dan nasionalisme masih menjadi tantangan dalam mewujudkan solidaritas tersebut.

Sejarah mencatat, kekuatan persatuan pernah menjadi faktor penting dalam menjaga wilayah-wilayah umat Islam. Salah satu kisah yang sering dirujuk adalah sikap Sultan Abdul Hamid II yang menolak tekanan untuk menyerahkan Palestina pada akhir masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Keteguhan itu menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi asing, meski pada akhirnya kekuasaan tersebut runtuh.

Kondisi Gaza hari ini menjadi pengingat bahwa krisis kemanusiaan tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi juga solusi yang konkret dan berkelanjutan. Tanpa upaya bersama yang nyata, perayaan Idulfitri di wilayah tersebut berpotensi terus berlangsung dalam bayang-bayang konflik dan penderitaan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana solidaritas global—khususnya dunia Islam—mampu melampaui sekadar narasi, dan bertransformasi menjadi langkah nyata dalam merespons tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. (*)