JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (16/11/2026) menahan BGS, pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi permufakatan jahat dalam pengurusan dana hibah yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Namun, anggaran tersebut diduga telah dikondisikan oleh para pihak yang terlibat. Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan daerah hanya berkisar 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.
Dari jumlah tersebut, empat orang diduga berperan sebagai penerima, sedangkan 17 lainnya berperan sebagai pemberi dalam perkara pengurusan dana hibah tersebut.
KPK menegaskan, penanganan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah agar memperbaiki tata kelola penyaluran dana hibah.
Lembaga antirasuah itu mendorong evaluasi menyeluruh agar anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (*)













