SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Raih Website Terbaik II, Makassar Jadi Satu-satunya Daerah di Sulsel Peraih AMH 2026 • KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas • Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat dan Apresiasi Kerja Sama Pertahanan • Kemiskinan Toraja Utara Turun Jadi 10,05 Persen, Pemkab Perkuat Sinergi dengan BP Taskin • Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM • BPK Temukan 21 Kolektor PBB-P2 di Bone Tak Terima Upah Pungut • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Raih Website Terbaik II, Makassar Jadi Satu-satunya Daerah di Sulsel Peraih AMH 2026 • KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas • Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat dan Apresiasi Kerja Sama Pertahanan • Kemiskinan Toraja Utara Turun Jadi 10,05 Persen, Pemkab Perkuat Sinergi dengan BP Taskin • Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM • BPK Temukan 21 Kolektor PBB-P2 di Bone Tak Terima Upah Pungut •
Nasional

KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas

6
×

KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas

Sebarkan artikel ini
KPK menduga terjadi permufakatan jahat dalam pengurusan dana hibah yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggelandang BGS, pihak swasta tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. (Foto: Humas KPK)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (16/11/2026) menahan BGS, pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.

Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi permufakatan jahat dalam pengurusan dana hibah yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Namun, anggaran tersebut diduga telah dikondisikan oleh para pihak yang terlibat. Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan daerah hanya berkisar 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, empat orang diduga berperan sebagai penerima, sedangkan 17 lainnya berperan sebagai pemberi dalam perkara pengurusan dana hibah tersebut.

KPK menegaskan, penanganan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah agar memperbaiki tata kelola penyaluran dana hibah.

Lembaga antirasuah itu mendorong evaluasi menyeluruh agar anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com