LUWU RAYA – Presidium Barracuda (Barisan Rakyat Anti Kecurangan Pemilukada) Wilayah Luwu Raya, Hermawan Rahim menantang KPU Sulsel untuk berani menjaminkan kepada publik bahwa masyarakat pemilik KTP pendukung calon perseorangan tidak akan meninggalkan rumah dan kampungnya, selama proses verifikasi faktual berlangsung meski hari yang dimaksud adalah hari kerja masyarakat.
“Pertama, bagi kami memang masyarakat mestinya bisa lebih paham namun KPU Sulsel dan seluruh penyelenggara sampai ke tingkatan PPS desa, kelurahan harusnya lebih paham lagi bahwa keterbukaan informasi mengenai tahapan pemilu adalah hak masyarakat,” ungkapnya, Rabu (6/12/2017).
Selanjutnya, kata Hermawan, KPU dan seluruh tingkatan penyelenggara hingga ke desa/kelurahan harus lebih pro-aktif dalam bersosialisasi, dimana masyarakat sebagai prioritas pengawasan terhadap penyelenggara yang berpotensi melakukan manipulasi.
Keterbukaan itu adalah per tanggal 6 Desember 2017 seusai rilis KPU Sulsel terkait Jalur perseorangan telah sampai pada tahap penyempurnaan verifikasi administrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi faktual.
“Sebelum memasuki tahap verifikasi faktual secara resmi, sangat diharapkan KPU Sulsel mampu lebih terbuka dengan merilis secara terang benderang kepada masyarakat luas jumlah KTP dukungan perseorangan pasangan IYL-CAKKA melalui web resmi KPU di media elektronik cetak dan online,” tambahnya.
Tak hanya menyoal keterbukaan informasi, ia juga meminta kepada KPU Sulsel untuk membuka nama-nama pemilik KTP dengan pembagian per kabupaten sesuai dukungan yang telah melalui tahap verifikasi awal.
“Meski kami belum menemukan secara detail terkait wajib tidaknya KPU Provinsi untuk mengumumkan secara terbuka hasil tersebut, tetapi kami menemukan PPS Desa/kelurahan berkewajiban menyosialisakan dan mengumumkan secara terbuka siapa-siapa pemilik KTP pendukung yang dimaksud sebelum mendatangi satu persatu pemilik KTP dan tiap-tiap rumah untuk mastikan secara faktual dukungan tersebut.
Mengingat waktu yang diberikan yang terbilang sempit hanya 14 hari dengan jumlah akumulasi dukungan KTP dibagi jumlah petugas PPS yang hanya tiga orang akan sangat menyulitkan.
“Bagaimana bila pemilik KTP tidak ada di rumah akibat hari kerja, maka anggota PPS wajib menunggu sampai yang bersangkutan tiba. Selanjutnya bagaimana bagi pemilik KTP Yang belum datang akibat sibuk maka Tim pemenangan yang bersangkutan harus bisa menghadirkan cepat pemilik KTP dukungan yang dimaksud,” ujarnya.
Demi proses berkeadilan, komunitas Baracuda ini, ingin menggugah hati KPU Sulsel bahwa KTP dukungan calon perseorangan yang dimaksud tersebut bukan dokumen rahasia negara yang tak bisa dibuka ke publik secara luas sangat berbanding lurus dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara terbuka. (aks/shar)
