MAKASSAR—Pasca ditetapkannya Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edi Rachmat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi, mengaku Edi Rachmat sudah diberhentikan sementara sebagai ASN.
“Aturannya jelas, yang bersangkutan harus diberhentikan sementara sebagai ASN dan haknya atau gajinya hanya 50 persen,” ungkap Imran Jausi saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/3/2021).
Ia menyebutkan pemberhentian selamanya sebagai aparat pemerintah bisa dilakukan karena keputusan KPK menjadikannya sebagai tersangka bisa menjadi dasar.
“Plt Gubernur Sulsel mempunyai kewenangan memberikan hukuman sampai ketingkat rendah, sedang maupun tinggi atau kata lain pemecatan sebagai ASN, dengan tentunya melalui izin dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri),” sebutnya.
Menurutnya, pemecahan hingga tidak hormat bisa terjadi setelah kasusnya inkrah.
“Kalau sudah inkrah (keputusan hukumnya di pengadilan) maka bisa diberhentikan dengan tidak hormat,” ucapnya.
Ia menambahkan saat ini aktifitas di kantor PUTR Sulsel sudah berjalan lancar, setelah sempat ditutup karena KPK melakukan penggeladahan.
“Kantornya (PUTR) sudah tidak disegel, karena KPK sempat menggeledah dan penggalian dokumen barang bukti,Namun saat ini sudah berjalan normal,” pungkasnya.
Sementara itu dari rilis KPK, berdasarkan hasil penggeledahan Tim Penyidik KPK di 4 lokasi berbeda di Makassar termasuk di rumah dinas Sekdis PUTR provinsi sulsel ditemukan uang rupiah sekitar Rp1,4 Miliar serta uang mata uang asing sebesar USD10.000 dan SGD190.000. (*)
