MAKASSAR—Minimnya kepemimpinan perempuan dibeberapa daerah, salah satunya di Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari budaya, stereotype, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda.
Hal ini disampaikan Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel Dr. Hj. Fitriah Zainuddin, M.Kes saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan dalam Organisasi Politik tingkat provinsi dan kabupaten kota di hotel Travelers, Jumat (10/9/2021).
Kaum perempuan, kata Dr Fitriah, seharusnya mendapatkan akses dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan termasuk politik, sehingga perempuan dapat merasakan manfaat pembangunan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program pembangunan.
“Kesejahteraan suatu bangsa dan negara tidak akan tercapai bila kondisi perempuan masih miskin, bodoh dan tertindas. Jika kita ingin maju, maka seluruh perempuan harus diselamatkan dari jerat kemiskinan dan kebodohan serta mulai melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui berbagai kebijakan baik afirmasi maupun capacity dan human skill sudah dilakukan, tetapi jumlah keterwakilan perempuan di parlemen maupun ketertarikan perempuan dalam berorganisasi masih belum signifikan terlihat.
“Partisipasi perempuan dalam bidang politik saat ini hanya sekitar 22 persen dan belum mencapai 30 persen sesuai dengan target yang kita punya. Keterwakilan perempuan masih sangat sangat sedikit,” sebutnya.
Lebih jauh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel, Fitriah Zainuddin mengaku di Provinsi Sulawesi Selatan sebuah kebanggaan karena ketua DPRD Sulsel dipimpin oleh seorang perempuan.
“Kita masih patut berbangga Ibu Ketua Dewan Provinsi sulsel dipegang oleh Perempuan, dan Alhamdulillah beberapa anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sulsel juga sudah aktif mendukung program dan kegiatan Pemerintah Provinsi demi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak,” tuturnya.
Ia berharap melalui kegiatan workshop ini dapat mendongkrak partisipasi perempuan dalam pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang dan Perempuan mampu memunculkan ide dan gagasan baru.
“Kita berharap peserta dapat memiliki kapasitas komunikasi yang efektif, karena kader perempuan politik sering kali banyak memiliki ide tentang kesetaraan gender yang sangat bagus namun karena gagal dikemas dengan baik, akhirnya ide itu tidak menarik perhatian publik bahkan tidak menjadi isu bagi pengambil kebijakan,” jelasnya.
“Kita juga berharap dari kegiatan ini dapat mendongkrak partisipasi perempuan dalam pesta demokrasi Pemilu 2023 mendatang. Dan Perempuan harus mampu memunculkan ide dan gagasan untuk mampu meraih simpati publik,” bebernya.
Dr Fitriah menambahkan, Workshop ini dilakukan dalam rangka menyukseskan program exclusive and accountable politic.
“Workshop ini untuk mendorong kepemimpinan dan peran perempuan dalam politik, terutama untuk meningkatkan kapasitas perempuan serta menghilangkan hambatan-hambatan gender yang selama ini dihadapi perempuan baik di parlemen maupun partai politik,” tutupnya. (*)
