JAKARTA – Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) bersama International Labour Organization (ILO) mematangkan penyusunan Roadmap Transformasi Kelembagaan ABDSI 2026–2030 melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor ILO Jakarta, Senin (6/7/2026).
Forum ini menjadi tahapan akhir penyempurnaan peta jalan transformasi layanan Business Development Services (BDS) yang disusun sebagai kerangka strategis untuk memperkuat peran pendamping usaha dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari Strategic Planning Workshop yang berlangsung di Bali pada 31 Maret–1 April 2026 dan menghasilkan draf awal roadmap transformasi kelembagaan ABDSI.
Kegiatan dihadiri jajaran pengurus harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ABDSI periode 2026–2030, perwakilan kementerian, serta tim ILO. Hadir di antaranya Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Djauhari Sitorus, Programme Manager ILO Tomas Sugiono, National Project Officer ILO Yanis Saputra, dan Tenaga Ahli Kementerian Koperasi dan UMKM, Dr. Bachtiar Maddatuang.
Ketua Umum DPN ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, Ph.D., menegaskan bahwa roadmap tersebut menjadi fondasi penting bagi transformasi organisasi menuju lembaga yang lebih kuat, mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
“Roadmap ini merupakan komitmen kolektif untuk menjadikan ABDSI sebagai mitra yang kredibel bagi pemerintah, sektor swasta, dan jutaan UMKM di Indonesia,” ujar Bahrul.
Sementara itu, Djauhari Sitorus menilai penguatan ekosistem BDS dan asosiasi pendamping menjadi faktor kunci dalam menerjemahkan agenda pembangunan ekonomi ke dalam dampak nyata bagi UMKM.
“Di tengah tantangan digitalisasi dan dinamika pasar yang semakin kompleks, peran BDS menjadi semakin strategis. Upaya ini penting untuk memperkuat kapasitas pendampingan UMKM, menciptakan pekerjaan layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Dr. Bachtiar Maddatuang menyoroti perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola program pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, sejumlah tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan akses pasar, akses pembiayaan, hingga rendahnya kapasitas teknologi dan standardisasi produk.
Selama sehari penuh, peserta FGD membahas empat agenda utama, yakni validasi analisis situasi dan arah strategis lima pilar kelembagaan, penajaman theory of change dan indikator kinerja utama (KPI), penguatan strategi kemandirian dan pembiayaan organisasi, serta penyusunan peta aksi tahun 2026 beserta mekanisme tindak lanjutnya.
Dalam proses tersebut, ILO berperan sebagai fasilitator yang memberikan masukan substantif terhadap roadmap yang tengah difinalisasi.
Melalui roadmap ini, ABDSI menargetkan lahirnya dokumen strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi panduan implementatif dalam mendorong transformasi ekosistem pendampingan UMKM Indonesia menuju daya saing global. (Ag4ys)
