OPINIGlobal War on radicalism masih terus disuntikkan hingga hari ini. Terbukti banyaknya kebijakan dalam beberapa tahun belakangan, baik itu menyasar para aktivis, ulama, ASN, maupun dunia pendidikan secara umum. Walau narasi ini sudah tidak laku lagi, namun tetap dijual ke negeri-negeri Muslim, tak terkecuali di Indonesia. Ada apa di balik narasi ini?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme dimaknai (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Namun sangat disayangkan, pemaknaan ini terkesan dipolitisasi. Radikalisme seolah-olah hanya disematkan pada suatu kelompok atau organisasi tertentu. Sungguh pemaknaan yang ambigu.

Faktor kebhinnekaan dan keutuhan NKRI sering dijadikan dalih adanya paham radikal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Melabeli radikal setiap gerakan yang terindikasi berseberangan dengan kepentingan penguasa. Padahal, rakyat bersuara untuk menyampaikan ide dan solusi atas karut marutnya negeri ini atau sekadar hanya demi memperjuangkan hak sebagai warga negara. Namun, karena label radikal yang disematkan sudah terlanjur melekat, sehingga tuduhan tidak lagi bersandar atas fakta dan nalar.

Fakta terkini datang dari Pulau di ujung Timur Indonesia. Per 1 Desember 2020, Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat Merdeka dengan presiden Benny Wenda. Hal ini tentu saja membuat sontak khalayak. Namun sangat disayangkan, kejadian ini tidak dianggap sebagai radikalisme. Padahal, semua orang sangat paham bahwa tindakan separatis adalah bagian terpenting dari apa yang mereka sebut NKRI harga mati.

Kekhawatiran akan keutuhan bangsa seolah menguap begitu saja, sehingga publik dibuat bingung dengan narasi ini. Mengapa tindakan separatis dan berbagai aksi anarkis yang seringkali dipertontonkan tidak dicap radikal?

Sikap yang sangat berbeda ketika para aktivis Islam maupun ulama yang bersuara, walau itu hanya sekadar ide, bukan tindak nyata apalagi tindak anarkis. Aparat seakan begitu agresif dan bertindak sangat cepat. Patutlah jika masyarakat menduga kuat bahwa penguasa tidak adil dan ambigu terkait narasi radikalisme di negeri ini.

Drama Radikalisme

Berbagai peristiwa yang terjadi, menggiring publik untuk membuat kesimpulan bahwa pelaku radikal adalah umat Islam. Paham radikal (radikalisme) yang terus dimainkan seakan tak kunjung usai. Mencoba menutupi setiap kegagalan demi kegagalan mengurusi negeri ini dengan drama radikalisme. Sayangnya, sutradara tak begitu lihai membuat scene yang lebih soft, sehingga publik langsung bisa menebak ending dari drama ini.

Banyaknya fakta yang terindera, baik dalam negeri maupun global, makin membuat rakyat tersadar akan narasi busuk ini. Rezim berganti, narasi yang dihembuskan masih tetap sama dengan cover yang berbeda. Namun, alurnya sangat mudah terbaca oleh rakyat yang melek politik dan punya kepekaan nurani yang tinggi. Framing negatif terhadap Islam dan simbol-simbol Islam tak dapat dinafikan. Visualisasi celana cingkrang dan perempuan bercadar, juga seringkali mewarnai drama radikalisme ini. Sungguh tuduhan yang keji dan zalim dimainkan secara sistemik.

Inilah sistem yang menuhankan suara manusia. Sekuler kapitalis sebagai asasnya, memberi ruang yang sangat lebar mengakomodir kepentingan para kapital. Wajarlah jika banyak pihak yang menilai bahwa narasi radikalisme adalah agenda Barat yang sengaja dihembuskan ke negeri-negeri Muslim. Untuk apa? Untuk membendung kebangkitan umat Islam yang sudah mulai sadar akan kerusakan sistem ini. Pun, agar ideologi kapitalisme tetap langgeng merampok negeri-negeri Muslim atas asas kebebasan kepemilikan. Asas yang melekat kuat pada sistem ini sekaligus sebagai ciri khas dari ideologi kapitalisme.

Islam Solusi Hakiki

Islam adalah rahmatan lilalamin, karena bersumber dari Sang Khalik. Dzat yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluk-Nya. Dalam Islam, negara sebagai pelaksana hukum syariah, wajib memenuhi kebutuhan dasar individu dan publik tanpa mengenal suku, agama, dan warna kulit. Hal ini dibuktikan selama 13 abad dalam sejarah peradaban Islam, kesejahteraan dan keamanan rakyat terjamin.

Terkait radikalisme, narasi ini tidak sejalan dengan Islam, bahkan Islam menolak radikalisme. Islam memang radikal, dari bahasa Latin radix yang berarti akar karena Islam terdiri atas akidah (yang sangat mendasar) dan syariah (sebagai implementasi dari akidah). Sama halnya ketika Islam mengakui manusia sebagai makhluk sosial, tetapi Islam menolak sosialisme. Islam mengakui bahwa berbisnis butuh kapital (modal), tetapi Islam menolak kapitalisme. Tambahan kata isme itulah yang membuat arti sebuah kata berubah secara fundamental.

Walhasil, umat harus cerdas menilai bahwa radikalisme adalah buatan Barat. Secara sistemik terus dijual ke negeri-negeri Muslim, untuk mempertahankan hegemoninya. Saatnya umat harus bangkit melawan kezaliman, dengan sistem Islam paripurna. Sebagaimana dalam QS. Ali Imran: 54, Allah Swt. berfirman: Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
Wallahualam bish Showab. (*)

Penulis: Dr. Suryani Syahrir (Dosen dan Pemerhati Masalah Sosial)