OPINI – Mungkin tahun inilah hari-hari tersuram seluruh umat manusia. Pandemi Covid-19 atau korona kadung membayang-bayangi bumi, turut membuat Indonesia kejang-kejang dan gelagapan setengah mati.

Lari keluar dari masalah ini pun entah mengapa membutuhkan kesabaran yang ekstra. Mendapatkan jawabannya pun sepertinya bak penantian yang panjang.

Bagaimana tidak? Sampai per 24 April, sudah tercatat kasus positif di Indonesia ada 6.520 jiwa dengan 689 jiwa di antaranya meninggal dunia. Besarnya angka ini merupakan akumulasi dari kasus-kasus korona di seluruh nusantara, yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Selain itu, jumlah kematian yang disebabkan oleh virus korona, tak elak mengantarkan Indonesia sebagai negara penyandang virus korona tertinggi di Asia Tenggara.

Akibat dari sifat pandemi ini yang sangat berbahaya, pemerintah akhirnya meneken Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kalinya pada Jum’at (3/4/2020).

Sesuai dengan tajuknya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditujukan untuk menanggulangi pandemi korona.

Akibatnya, seluruh lapisan masyarakat dirumahkan. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaannya, terpaksa menggulung tikar perusahaannya, hingga belajar secara daring.

Intinya, terjadi perubahan pola hidup masyarakat, yang mengancam aspek ekonomi, aspek psikis, dan aspek lainnya. Maka tepat apabila kita katakan pandemi korona sebagai sebuah bencana, lantaran sudah menyesakkan jantung kehidupan masyarakat.

Perihal ini pun ditegaskan oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (1). Lebih lanjut, pandemi korona termasuk bencana non alam, mengingat bencana ini disebabkan oleh wabah penyakit. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) uu tersebut.

Krisis Mitigasi Bencana

Untuk beberapa tahun belakangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menampilkan data yang sangat mengejutkan. Jumlah kejadian bencana pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 secara berturut-turut adalah 2.306 kejadian, 2.392 kejadian, dan 2.572 kejadian. Jumlah kejadian ini terbilang sangat besar, sekaligus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana tiap tahunnya.

Jika merujuk pada asumsi tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa angka kejadian bencana tahun 2020 adalah yang tertinggi untuk saat ini. Catatan BNPB sendiri per 10 April 2020 menunjukkan ada 1.069 kejadian bencana. Jumlah ini pun jika dikalkulasikan baru sepertiga dari tahun 2020. Lalu pertanyaan berikutnya, akan menjadi berapa total kejadian bencana alam sampai akhir tahun 2020?

Dengan menggunakan perhitungan sederhana, total kasus bencana alam tahun 2020 akan setara dengan 1.069 kejadian * 3 periode atau 3.207 kasus. Itu pun belum ditambah dengan jumlah kasus korona. Implikasinya, bisa saja sampai akhir tahun ini total bencana jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dua kali lipat!

Dari sini, terlihat ada perihal yang lolos dari perhatian pihak otoritas, yakni pengurangan risiko (mitigasi) bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (9), mitigasi adalah usaha mengurangi risiko bencana melalui peningkatan daya tahan membendung serangan bencana.

Artinya, peningkatan angka kejadian bencana secara periodik, menunjukkan semakin berkurangnya penanganan risiko bencana secara periodik pula.

Di samping itu, ketidaksiapan langkah mitigasi ini bisa dilihat dari instabilitas perubahan anggaran yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana.

Lihat saja anggaran bencana yang dialokasikan Kementerian Keuanganan pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 secara berturut-turut ada sebanyak Rp4,4 triliun, Rp4,0 triliun, dan Rp15 triliun.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam seminar High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia: The National Strategy to Build Fiscal Resilience (2018) pernah mengatakan bahwa hanya 10% anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi bencana, sisanya untuk penanggulangan.

Dengan kata lain, dari total triliunan yang dianggarkan, hanya ratusan juta saja yang terpakai untuk mitigasi bencana!

Jumlah ini sangatlah kurang, mengingat upaya pengurangan risiko pasti memerlukan tahap pengkajian lebih dalam, tahap penguatan bangunan dan fasilitas, tahap pembuatan instrumen sensor bencana, tahap pembuatan dokumen, tahap analisis lapangan, hingga tahap sosialisasi ke masyarakat.

Logikanya, total yang dianggarkan untuk mitigasi bencana semestinya setara dengan penanggulangan bencana. Atau bahkan lebih besar, jika ingin melaksanakan program pencegahan bencana secara berkelanjutan.

Dengan demikian, terlihat jelas negara kita tidak mempersiapkan langkah mitigasi dengan matang. Sebab setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan tidak setara dengan jumlah kejadian bencana yang harus dikurangi risikonya ataupun ditanggulangi.

Selain itu, porsi anggaran yang sangat kecil pun menunjukkan lemahnya prioritas anggaran untuk mitigasi bencana. “Ketidaksiapan” itu terlihat dari anomali pada tahun 2019, yang mana anggarannya sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun lainnya.

Mitigasi Bencana Corona

Sedangkan untuk virus korona yang kasusnya kadung mengglobal, anggaran yang dialokasikan hanya Rp73,4 T. Itu pun hanya dalam tataran “menangani”, bukan “mencegah”.  Sebagaimana dengan bencana lainnya, perilaku ini memperlihatkan kurang perhatiannya negara terhadap keberlangsungan mitigasi bencana.

Padahal otoritas negara dan otoritas daerah, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan mitigasi bencana. Hal ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di pasal 6 (pemerintah pusat) dan pasal 8 (pemerintah daerah).

Apabila kedua otoritas tersebut tidak melakukan mitigasi bencana, maka mereka sudah melanggar amanat negara.

Oleh karena itu, sudah saatnya langkah mitigasi bencana dijadikan prioritas utama dalam penanggulangan bencana korona. Mulai dari menempatkan anggaran yang optimal dan efektik terkhusus untuk mitigasi bencana.

Dalam konteks kasus korona, pemerintah dan pemerintah daerah dapat membuat buku biru mengenai mekanisme baku yang mengatur anggaran, sumber daya dan penanganan secara rigid.

Perencanaan tersebut, seyogyanya dimasukkan ke dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pemerintah. Agar pemerintah dan pemerintah daerah bisa mempersiapkan antisipasi mitigasi bencana dari sekarang, untuk kebaikan negeri ini di masa yang akan mendatang.

*Penulis adalah Mahasiswa Semester 8 Prodi Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Puluhan tulisannya tersebar di berbagai media lokal hingga nasional, antara lain: Republika, Radar Bekasi, Inilah Koran, Galamedia, Radar Jogja, Harian Jogja, Radar Banjarmasin, Kalimantan Post, dll. [*]

Penulis: Habibah Auni (Universitas Gadjah Mada/ Kepala Departemen Pendidikan Perhimpunan Mahasiswa Cendekia)