Beranda » Sulsel » Ciptakan Tata Kelola yang Baik, Dishut Lakukan Kerja Nyata & Inovasi Pengelolaan Hutan
Ciptakan Tata Kelola yang Baik, Dishut Lakukan Kerja Nyata & Inovasi Pengelolaan Hutan
Ir H Muhammad Tamzil MP IPU, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. (foto: dok)
Sulsel

Ciptakan Tata Kelola yang Baik, Dishut Lakukan Kerja Nyata & Inovasi Pengelolaan Hutan

MAKASSAR – Komitmen Pemprov Sulsel dibawah Kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) Sulsel.

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Ir H Muhammad Tamzil MP IPU mengatakan, dukungan dalam upaya pemerintah provinsi sulsel dalam menata pemerintahan yang baik,demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Sulsel terus dilakukan.

“Kita harus terus mendukung upaya pemprov sulsel yang di nahkodai oleh Bapak Gubernur Nurdin Abdullah dalam menata kelola pemerintahan yang baik, Karena muaranya untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Tamzil, Kamis (11/7/2019).

Dikatakan jika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, masyarakat puas akan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Maka tidak ada lagi yang akan dipertanyakan. Ini menjadi pesan mendalam bagi kami di Dinas Kehutanan Sulsel dan para Rimbawan untuk terus melakukan kerja nyata dan inovasi-inovasi dalam pengelolaan hutan,” tegas Tamzil.

Pasca pelimpahan kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi sejak berlakunya UU 23 Tahun 2014 dan sejak 2017, maka terus dilakukan langkah dan pembenahan diantaranya penyempurnaan organisasi.

Langkah-langkah penyempurnaan terus dilakukan pasca pelimpahan kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi.

“Alhamdulillah untuk mengurus kawasan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi seluas kurang lebih 1,8 Juta Ha telah terbentuk UPTD KPH sebanyak 16 Unit, CDK 8 Unit dan BSPTH 1 Unit dengan jumlah Pegawai sekitar 995 orang,” terangnya.

Tamzil mengaku, pembenahan terus dilakukan terkait penyerahan personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen yang sampai saat ini terus dilakukan,

Apalagi, kata Tamzil, dengan inisiasi Gubernur Sulsel dengan menggandeng lembaga KPH dalam upaya penyelesaian termasuk penertiban Aset Pemprov Sulsel.

“Harapan kita bersama setelah terbentuk KPH sebagai pengelola kawasan hutan dan telah menyelesaikan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP),” tandasnya.

Lanjutnya, ini harus terus berjalan serta didorong untuk segera action sehingga hilirisasi produk sektor kehutanan berjalan sesuai rencana, imbuh Tamzil.

“Langkah mempromosikan dan membrand serta mendokumentasikan setiap kegiatan. Termasuk kehadiran Cabang Dinas Kehutanan dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ini harus segera terlaksana,” harap Tamzil. (*)