JAKARTA—Di balik pesatnya pertumbuhan kota dan derasnya arus urbanisasi, Jakarta menghadapi ancaman serius yang kerap luput dari perhatian: menurunnya kualitas hidup warganya.
Peringatan itu mencuat dalam forum Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (7/4/2026), saat Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Palutturi, memaparkan realitas yang kini dihadapi kota-kota besar, termasuk Jakarta.
Menurutnya, urbanisasi yang selama ini dipandang sebagai simbol kemajuan justru menyimpan paradoks besar. Di satu sisi, kota terus berkembang dan menarik populasi, namun di sisi lain, tekanan terhadap kesehatan masyarakat kian meningkat.
Secara global, sekitar 4,4 miliar manusia kini hidup di wilayah perkotaan, dan jumlah itu diproyeksikan melonjak hingga 68 persen populasi dunia pada 2050. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hidup.
Faktanya, sebanyak 1,1 miliar orang masih hidup di kawasan kumuh, sementara 8,1 juta kematian setiap tahun terjadi akibat polusi udara—sebuah krisis yang mayoritas terjadi di negara berkembang.
“Urbanisasi tidak selalu identik dengan kemajuan. Di dalamnya ada ancaman yang nyata terhadap kesehatan,” ujar Prof. Sukri.
Ia menjelaskan, kota modern kini menjadi episentrum beban ganda penyakit. Penyakit menular seperti tuberkulosis dan dengue masih tinggi, sementara penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan kanker terus meningkat akibat gaya hidup urban.
Lebih dari itu, persoalan kesehatan kota tidak berdiri sendiri. Faktor-faktor seperti sanitasi buruk, kemiskinan, kepadatan penduduk, hingga minimnya ruang terbuka hijau menjadi determinan utama yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Indonesia sendiri tengah berada dalam pusaran urbanisasi. Saat ini, sekitar 58 persen penduduk tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 68 persen pada 2035. Kondisi ini menjadikan kesehatan perkotaan sebagai isu strategis nasional.
Jakarta menjadi gambaran paling nyata dari tekanan tersebut. Dengan kepadatan lebih dari 15 ribu jiwa per kilometer persegi, ibu kota masuk dalam jajaran kota terpadat di dunia.
Di Jakarta Barat, situasinya bahkan lebih kompleks. Wilayah ini dihuni sekitar 2,49 juta jiwa dengan kepadatan mencapai 19.200 jiwa per kilometer persegi. Di Kecamatan Tambora, angka kepadatan menembus 40.000 jiwa per kilometer persegi—menjadikannya salah satu kawasan terpadat di Asia Tenggara.
“Dalam kondisi seperti ini, kesehatan bukan lagi sekadar soal layanan medis, tetapi bagaimana kita mengelola ruang hidup manusia,” tegasnya.
Ia memaparkan sedikitnya enam tantangan utama yang dihadapi Jakarta Barat, yakni kepadatan ekstrem dan permukiman kumuh, krisis sanitasi dan air bersih, tingginya risiko stunting, kemiskinan perkotaan, polusi udara, serta ketimpangan akses layanan kesehatan.
Masalah sanitasi menjadi salah satu sorotan utama. Capaian Open Defecation Free (ODF) baru mencapai 63 persen, masih jauh dari target 80 persen. Akibatnya, sekitar 425 ribu warga masih hidup dalam kondisi sanitasi tidak layak.
Dampaknya tidak kecil. Praktik sanitasi buruk berkontribusi pada meningkatnya kasus diare, pencemaran air hingga 72 persen, serta meningkatkan risiko stunting hingga dua kali lipat pada anak.
Menghadapi kondisi tersebut, Prof. Sukri menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam pembangunan kota melalui konsep “Healthy Cities” atau Kota Sehat yang dikembangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Konsep ini menempatkan kesehatan sebagai inti dari seluruh kebijakan pembangunan, mulai dari tata ruang, transportasi, hingga sektor pendidikan dan ekonomi.
Pendekatan serupa telah diterapkan di berbagai kota dunia seperti New York, Kopenhagen, Singapura, dan Paris, yang terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan dampak negatif urbanisasi.
Di Indonesia, praktik baik juga mulai terlihat di sejumlah daerah seperti Bogor, Surabaya, Banyuwangi, dan Makassar.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan konsep kota sehat sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga non-pemerintah harus bergerak bersama dalam satu ekosistem kebijakan yang terintegrasi.
Untuk Jakarta Barat, ia merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari percepatan capaian ODF, peningkatan anggaran kesehatan hingga 15 persen APBD, penguatan sistem surveilans digital, hingga penerapan pendekatan Health in All Policies dalam setiap kebijakan daerah.
Intervensi khusus juga dinilai mendesak di kawasan padat seperti Tambora, Angke, dan Cengkareng melalui pendekatan berbasis komunitas, pembangunan sanitasi komunal, layanan kesehatan keliling, serta penguatan perlindungan sosial.
Di akhir paparannya, Prof. Sukri menyampaikan pesan yang menjadi refleksi sekaligus peringatan bagi masa depan kota.
“Keberhasilan sebuah kota bukan diukur dari banyaknya rumah sakit, tetapi dari sedikitnya warga yang jatuh sakit.”
Pernyataan itu menegaskan satu hal: di balik ledakan urbanisasi, Jakarta kini tengah diuji—apakah mampu menjaga kualitas hidup warganya, atau justru terjebak dalam krisis yang kian dalam. (Ag4ys)
