MAKASSAR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menyerahkan langsung rekomendasi resmi pengusungan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023, Nurdin Halid dan Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz). Penyerahan rekomendasi dijadwalkan dalam acara Halal Bihahal DPD Golkar Sulsel di Gedung Indoor Telkom Pettarani, Makassar, 5 Juli mendatang.
Dijadwalkan akan hadir 250 tokoh kabupaten/kota se-Sulsel beserta para bupati/walikota. Berbagai komunitas seperti organisasi kemasyarakatanpun juga diundang dalam acara ini.
Rekomendasi tersebut akan diserahkan langsung Ketua Umum DPP Setya Novanto. Dengan adanya rekomendasi ini maka pasangan NH-Aziz telah resmi menjadi pasangan Cagub-Cawagub Sulsel dari Partai Golkar.
Inilah kandidat Pilgub Sulsel 2018 yang paling pertama memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU Sulsel sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018-2023.
Juru Bicara Partai Golkar Sulsel Risman Pasigai, dalam rilis yang dikirimkan kepada Lutimterkinicom, menyebutkan bahwa rekomendasi NH-Aziz sudah selesai di DPP.
“Insya Allah tanggal 5 Juli nanti rekomendasi sudah kita terima dari DPP. Rekomendasi adalah syarat admistrasi untuk pasangan calon. Setelah rekomendasi sudah diserahkan kepada kami, barulah kami akan bicarakan waktu pelaksanaan deklarasi,” ungkap Risman yang juga Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel
Kendati NH-Aziz sudah penuhi seluruh syarat untuk mendaftar di KPU Sulsel, kata Risman, NH tetap membangun komunikasi dengan partai lain, seperti Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura, dan PPP.
“Sebenarnya tanpa koalisi kita sudah cukup. Tapi di pilkada tetap harus bangun komunikasi politik. Maka kami bangun komunikasi dengan partai lain,” lanjut Risman.
Risman menantang KPU Sulsel buka pendafataran calon gubernur Rabu lusa (5 Juli 2017). Meski sebenarnya pendaftaran nanti 5 Februari 2018. “Kami siap datangkan NH-Aziz di KPU Sulsel hari Rabu minggu ini untuk mendaftar,” jelasnya.
Sekaitan dengan rencana penyerahan rekomendasi tersebut, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, menyinggung persoalan loyalitas kader Golkar di setiap perhelatan politik.
Menurutnya, DPP akan menerapkan peraturan organisasi (PO) kepada kader yang membelot dari usungan Partai Golkar. Idrus Marham mengakui telah banyak menerima laporan kader yang membelot seperti mensosialisasikan calon lain. “Kita sudah menerima identitas kader yang melawan keputusan partai. Tinggal kita tunggu nama-namanya dari Golkar Sulsel. Tentu ada sanksi untuk mereka,” tegas Idrus. (*/4ld)
