OPINI—Krisis tenaga kerja bukan hanya terjadi di negara berkembang namun telah menjalar pula di negara maju. Inggris, China, AS, dan Prancis misalnya, pengangguran di negara tersebut cukup tinggi. Data mencatat, tingkat pengangguran di Inggris capai 4,7 % pada kuartal II tahun 2025.
Dimana usia Angka ini cukup tinggi pasca dunia dilanda pandemi beberapa tahun lalu. di China, tingkat pengangguran di wilayah perkotaan tercatat sebesar 5,3 persen pada kuartal pertama 2025. Namun angka pengangguran untuk kaum muda jauh lebih tinggi yakni 16,5 persen untuk usia 16-24 tahun dan 7,2 persen untuk usia 25-29 tahun. (CNN Indonesia, 13/08/2025)
Tingkat pengangguran AS naik sedikit menjadi 4,2% pada Juli 2025 dari 4,1% pada Juni. Jumlah pengangguran meningkat sebesar 221.000 menjadi 7,236 juta, sementara jumlah pekerjaan turun sebesar 260.000 menjadi 163,106 juta. Pasar tenaga kerja menyusut sebesar 38.000 menjadi 170,342 juta.
Sementara itu tingkat pengangguran Prancis tetap berada di level 7,5% pada kuartal kedua 2025. Jumlah penganggur naik 29 ribu menjadi 2,4 juta orang. Berdasarkan usia, pengangguran usia muda antara 15 hingga 24 tahun menyusut 0,2 poin ke posisi 19% kendati naik 1,2 poin dibandingkan tahun lalu.
Aadapun di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibanding Februari 2024. Peningkatan pengangguran ini berkaitan langsung dengan naiknya jumlah angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang dalam setahun terakhir.
Tingginya pengangguran menegaskan kian sedikit nya lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini bisa dipicu oleh banyak hal seperti: kesenjangan kompetensi yang diajarkan dengan yang dibutuhkan dunia kerja serta jurusan kuliah yang tetap dibuka meski tak terserap pasar.
Selain itu kebijakan lain terkait sistem outsourcing yang menyulitkan lulusan untuk menjadi karyawan tetap perusahaan. Sebab setelah kontrak selesai, jika tidak ada perpanjangan kontrak dan mendapatkan pekerjaan lain, maka statusnya kembali menjadi pengangguran, de-industrialisasi, dsb.
Namun jika dicermati, sebab yang muncul tersebut sejatinya hanya efek dari penerapan ekonomi kapitalisme. Sistem ini memberi kebebasan kepemilikan SDA (Sumber Daya Alam) kepada swasta hingga negara tidak menjadi pengendali industrialisasi utama yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Di samping itu, mindset pendidikan dalam sistem ini hanya menjadi alat komoditas bukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jurusan akan tetap dibuka meskipun tak ada jaminan lapangan kerja. Kondisi ini semakin menambah pelik persoalan pengangguran.
Kapitalisme juga membangun ekonomi pada sektor non riil. Seperti bursa efek dan saham, perbankan sistem ribawi, maupun asuransi. Selain hanya akan memperkaya pemilik modal, aktivitas ekonomi semacam ini tidak menciptakan pekerjaan secara nyata. Padahal sektor pertanian, perikanan, dan industri berat justru berpotensi besar menyerap banyak tenaga kerja.
Karenanya persoalan pengangguran ini merupakan persoalan yang sifatnya sistemik. Dimana kapitalisme menjadi akar pemicunya. Kebebasan kepemilikan, menjadikan sektor non riil sebagai tumpuan, dan pendidikan yang tidak dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus diperhatikan negara adalah ruh sistem ini. Sehingga pengangguran akan terus menjadi persoalan bagi negeri yang mengadopsinya.
Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Oxfam International menemukan bahwa 82 persen kekayaan di dunia dimiliki hanya oleh 1 persen orang. Sementara itu kelompok masyarakat paling miskin di dunia tidak mengalami peningkatan kekayaan sama sekali. (Kompas.com, 23/01/2018)
Di Indonesia, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang. Hal ini didasarkan temuan dari studi oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang dirilis pada 2024. Studi ini menyoroti tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia, di mana harta segelintir individu kaya melampaui total kekayaan mayoritas penduduk.
Data di atas kian menguatkan kebebasan kepemilikan telah membuat konsentrasi kekayaan hanya berputar di kalangan elit. Jurang yang terlalu ekstrim ini telah membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin tak berdaya. Di lain sisi negara juga berlepas tangan dari perannya untuk menyediakan lapangan kerja.
Negara telah menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut pada swasta. Melalui industri-industri yang dibangun oleh kapitalis inilah negara berharap melahirkan lapangan kerja untuk rakyat. Sementara itu jika kita amati, banyak industri mereka justru bergerak di sektor padat modal.
Belum lagi persaingan kerja, dimana tenaga kerja asing nyatanya juga turut mendominasi. Padahal jika negara mau secara mandiri mengelola SDA nya, kekayaan tersebut akan terdistribusi merata dan lapangan kerja akan otomatis tercipta.
Situasi ini menjadikan hidup kian terjepit. Kebutuhan hidup yang kian mahal tak sejalan dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan yang layak. Karenanya dominasi kapitalisme yang telah mencengkeram dunia termasuk Indonesia harus diakhiri.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki cara pandang yang justru menempatkan penguasa sebagai pengurus urusan rakyat. Dia adalah orang yang harus mengupayakan terjaminnya hajat hidup rakyat. Termasuk diantaranya adalah dalam urusan pekerjaan. Negara akan memfasilitasi nya dalam bentuk pendidikan, bantuan modal, industrialisasi, pemberian tanah, dll.
Untuk menunjang fasilitas yang akan diberikan pada rakyat, Islam melarang pengelolaan SDA oleh swasta yang menjadi sebab terkonsentrasi nya kekayaan hanya pada segelintir orang. Karenanya negara dalam Islam yang akan mengambil peran tersebut.
Jika negara telah mandiri dari sisi ekonomi, dengan mudah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan rakyat. Bahkan dapat membiayai pendidikan secara penuh. Hal ini akan semakin memudahkan menyiapkan SDM berkualitas yang bukan hanya siap kerja, tapi juga ahli dalam bidang nya. Tata kelola semacam inilah yang semestinya digunakan untuk mengatur negara. Dimana sistem yang menjadi asas akan mengayomi kepentingan seluruh rakyat bukan segelintir saja. (*)
Penulis: Sri Wahyuni, S. Pd (Pendidik)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
