OPINI—Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025 menjadi sorotan publik. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini tak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga diimbangi dengan program mitigasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Berbagai program kompensasi pun disiapkan, seperti pemberian subsidi dan insentif pajak.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengumumkan bahwa pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Selain itu, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan didiskon 50% selama enam bulan.
Bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah menawarkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang meliputi tunjangan sebesar 60% dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp2,4 juta, serta akses ke Program Prakerja.
Diskon listrik juga diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan daya 450-2.200 VA, berupa pemotongan 50% selama dua bulan. Sementara itu, untuk pelanggan listrik prabayar, potongan harga langsung diterapkan pada pembelian token listrik.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan membebaskan PPN atas listrik dan air dengan nilai Rp14,1 triliun, kecuali untuk pelanggan rumah tangga golongan 6.600 VA ke atas. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pelindungan sosial.
Ilusi Keadilan
Namun, kenaikan PPN tetap memunculkan pertanyaan besar: apakah kebijakan ini benar-benar adil? Kenaikan PPN berlaku untuk hampir semua barang dan jasa, termasuk kebutuhan dasar yang tidak masuk dalam daftar pengecualian. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dampaknya tentu terasa lebih berat.
Diskon listrik dan subsidi lainnya hanya bersifat sementara, sedangkan kenaikan PPN bersifat permanen. Di sisi lain, banyak masyarakat yang bergaji di bawah UMR tetap harus menanggung beban pajak dalam bentuk lain, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan sebagainya.
Penerimaan pajak memang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Namun, ketergantungan terhadap pajak menimbulkan beban yang semakin berat bagi rakyat. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber utama pembiayaan negara tanpa harus membebani masyarakat dengan beragam pajak.
Pajak dalam Sistem Islam
Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai instrumen utama, Islam memandang pajak (dharibah) sebagai solusi sementara yang hanya diterapkan saat kas negara kosong. Pajak ini hanya dikenakan kepada individu yang memiliki kelebihan harta dan dihentikan ketika kebutuhan negara terpenuhi.
Dalam Islam, sumber utama pendapatan negara berasal dari pengelolaan kekayaan alam (harta milik umum), anfal, ganimah, fai, khumus, jizyah, kharaj, serta zakat. Kekayaan ini dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga tidak ada individu yang merasa terbebani secara ekonomi.
Negara dalam sistem Islam bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar setiap individu rakyat terpenuhi. Dengan tata kelola yang berlandaskan prinsip keadilan, negara tidak hanya hadir untuk mengumpulkan pajak, tetapi juga sebagai pelindung dan pengelola kekayaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Kenaikan PPN menjadi 12% mungkin menjadi kebutuhan bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini tetap menyisakan dilema, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan merasakan dampaknya secara langsung.
Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk lebih serius mengevaluasi kebijakan fiskalnya, termasuk pengelolaan sumber daya alam, agar beban pajak tidak terus-menerus menjadi momok bagi rakyat. Sistem yang adil adalah sistem yang mampu mengelola kekayaan untuk kemaslahatan semua, bukan yang membebankan tanggung jawab ekonomi negara kepada masyarakat kecil. (*)
Penulis: Sri Wahyuni, S.Pd
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
