OPINI—Indonesia sedang berada dalam bahaya besar. State capture yakni penguasaan negara oleh segelintir elit telah menjelma menjadi budaya yang mengakar kuat dalam sistem kekuasaan.
Akibatnya, kebijakan publik bukan lagi dirancang untuk kesejahteraan rakyat, melainkan demi melayani kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Ketimpangan sosial semakin dalam, kemiskinan meningkat, dan suara rakyat kehilangan kekuatannya.
Presiden Prabowo Subianto dalam forum ekonomi dunia bertajuk ST Petersburg International ekonomi forum (SPIEF) 2025, bahkan mengulas soal bahaya state capture yang justru menghambat pemerataan kesejahteraan. Karenanya, ia menegaskan perlunya intervensi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan melindungi kelompok masyarakat tertentu.
Kasus korupsi di Indonesia sebenarnya telah mendapat perhatian khusus. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan, mulai dari strategi nasional pencegahan korupsi seperti integrasi data NIK untuk transparansi program pemerintah, pembentukan task force sektor spesifik, menginisiasi penguatan tata kelola dan pengawasan keuangan negara hingga penegakan hukum yang lebih tegas.
Namun berbagai upaya tersebut hingga kini masih belum signifikan menekan angka korupsi. Malah nominal korupsi semakin besar serta gurita korupsi semakin kuat.
Jika dicermati, ada hal mendasar yang membuat state capture sulit diberantas yakni penerapan politik demokrasi. Dalam sistem ini, kekuasaan politik dan modal ekonomi saling terkait erat, sehingga bukan hal yang mengejutkan bila negara menjadi arena perebutan kepentingan para elit ekonomi dan politik.
Salah satu dampak utama dari sistem ini adalah terjadinya politik transaksional. Para calon penguasa membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye dan memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu, mereka harus menggandeng para pengusaha yang memiliki modal cukup besar.
Namun, hubungan ini tidak sekadar hubungan pendukung dan didukung; pengusaha akan menuntut balas budi berupa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan bisnis mereka setelah calon penguasa terpilih. Di sinilah transaksi kekuasaan dimulai. Kekuasaan tak lagi digunakan untuk rakyat melainkan melayani pemodal.
Sebagai contoh akan hal ini adalah lahirnya UU ciptaker. UU ini disahkan dengan dalih menciptakan lapangan kerja, tetapi banyak pasal justru melemahkan perlindungan buruh, memperlonggar izin lingkungan, dan memudahkan pengusaha besar untuk mengakses lahan secara masif.
Belum lagi banyak pasal yang disusun secara tertutup dan berpihak pada kepentingan investor besar. Proses legislasi terburu-buru dan minim partisipasi publik. Bahkan Mahkamah Konstitusi sempat menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat, tetapi pemerintah tetap ngotot merevisinya dengan isi serupa.
Dalam kasus revisi UU Minerba juga mengindikasikan terjadinya state capture. Dimana dalam revisi ini justru ada peluang berbagai kemudahan bagi perusahaan tambang besar, termasuk perpanjangan otomatis izin tambang dan penghapusan kewajiban lelang wilayah tambang.
Revisi ini sangat menguntungkan konglomerat tambang. Padahal, dampak sosial dan lingkungan dari industri ini sangat besar. Proses revisi juga minim transparansi dan hanya melibatkan sedikit aktor di luar parlemen dan pelaku industri.
Karenanya, dalam Islam untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi hal pertama yang dilakukan negara adalah menjadikan akidah islam sebagai asas kehidupan. Ketika setiap individu dan negara memahami bahwa hidup adalah untuk Allah Swt, maka ia akan berjalan sebagaimana yg Allah kehendaki.
Ketakwaan tersebut menjadikan seorang individu yang mendapat amanah menjadi penguasa maka akan dijalankan sesuai perintah Allah Swt. Tidak menjabat dengan curang, tidak untuk memperkaya diri sendiri, serta tidak dholim terhadap rakyat dengan membuat kebijakan yang pro korporasi.
Sebab setiap penyimpangan amanah akan ada pertanggungjawaban nya. Hal ini persis sebagaimana hadits “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. “(Bukhari dan Muslim)
Di samping itu, Islam memiliki sanksi yang sangat tegas terhadap koruptor. Hal ini diberlakukan demi memberikan efek jera dan juga pencegah kasus serupa muncul berulang. Hukuman tegas tersebut bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.
Berbeda dengan sanksi yang diberikan saat ini, dimana pelanggaran hukum apapun ujungnya hanya berakhir dalam jeruji besi. Bahkan jamak pula diketahui bahwa ruang penjara para koruptor memiliki fasilitas mewah. Wajar saja jika tak memberikan efek jera. Karena baik secara sistem dan sanksi hukum, keduanya justru mengukuhkan perilaku korupsi.
Jika telah nyata bahwa demokrasi memicu lahirnya perilaku korupsi bukankah semestinya perubahan ke arah Islam adalah hal yang harus diwujudkan?
Penulis: Sri Wahyuni, S.Pd
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
