Harga Gas Meroket, Rakyat Bisa Apa?

Harga Gas Meroket, Rakyat Bisa Apa?
Rahmawati, S.Pd, Ketua MT dan Pegiat Literasi.

OPINI—PT. Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga bahwa harga gas LPG 12 kg ditingkat agen naik menjadi Rp187 ribu per tabung. Harga LPG nonsubsidi resmi naik pada Minggu (27/2/2022).

Sementara beberapa agen yang ditemui mengungkapkan bila dijual secara eceran, harga gas LPG 12 kg per tabung bisa mencapai Rp200 ribu Sebelum melakukan transaksi para agen menginformasikan kenaikan harga kepada pembelinya. Perbedaan harga jual gas LPG 12 kg dengan sebelumnya mencapai Rp30 ribu.

Pertamina menyebutkan menaikkan harga LPG non subsidi dengan alasan menyesuaikan harga industry dan perkembangan global.

“Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$ 775 metrik ton, naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, senin (28/2/2022)

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, kebijakan menaikan harga LPG non subsidi merupakan langkah yang wajar. “Harga LPG dipasar internasional sedang meningkat signifikan,” ujar Komaidi kepada Kontan.co.id (tribunnews.com, 01/03/2022)

Komaidi optimis, kenaikan harga pada LPG non subsidi tidak serta merta bakal mendorong pengguna LPG non subsidi untuk beralih ke LPG subsidi. Hal ini lantaran keduanya memiliki segmen pengguna yang berbeda.

Berita Lainnya

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kenaikan harga LPG non subsidi oleh pertamina berpotensi mendorong banyak konsumen untuk beralih menggunakan LPG subsidi, yakni LPG 3 kg alias LPG melon.

“Ini hal logis, karena gas melon di subsidi harganya beda jauh, sementara kualitasnya sama. Siapapun akan memilih yang murah,” terang Tulus (tribunnews.com, 01/03/2022).

Efek lainnya, lanjut Tulus kenaikan harga LPG non subsidi oleh pertamina juga berpotensi mendorong praktek pengoplosan dan bisa menimbulkan resiko keamanan. Saran Tulus, disparitas harga antara LPG subsidi dan LPG non subsidi sebaiknya diperkecil untuk mencegah risiko-risiko ini.

Berita Terkait