Buah Liberalisasi Migas
Pemerintah menaikkan harga LPG non subsidi dengan alasan menyesuaikan harga industry dan perkembangan global. Dampak memberatkan rakyat tidak menjadi prioritas perhatian karena sejak awal UU merestui liberalisasi migas.
Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas, namun rakyat tak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis karena justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesar pada swasta.
Dalam sistem sekuler kapitalisme liberal, sumber-sumber kekayaan yang semestinya merupakan milik publik (migas dan sumber daya alam lainnya yang jumlahnya melimpah ruah) bisa dimiliki dan diatur oleh pemilik cuan. Sementara rakyat hidup dalam posisi tercekik karena mesti membayar mahal segala hal yang semestinya menjadi hak mereka.
Berhasilnya swasta bermain dalam hulu dan harga migas yang harus mengikuti ketentuan dunia adalah buah dari masuknya UU migas yang bernuansa liberal, sedangkan anak negeri sendiri hanya mendapat sedikit tempat. Hasilnya, rakyat yang mendapat dampak buruknya. Inilah buah liberalisasi yang dibiarkan membumbung tinggi.
