Sistem Neoliberalisme Kapitalis
Menteri Pertanian, SYL menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang tidak mengalami keterpurukan. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan pertumbuhan PDB sektor pertanian yang sangat signifikan yaitu sebesar 12,93%.
Selain itu nilai ekspor pertanian selama periode 2021 mengalami kenaikan sebesar 42,47% untuk produk pangan dan non-pangan, serta realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sub sektor peternakan pada 2021 mencapai 100,67% (mediaindonesia.com, 6/1/2022).
Jika ditelisik berbagai kebijakan dan instrumen yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, sudah sangat maksimal. Pun, capaian-capaian yang terus dirilis pemerintah menunjukkan seolah negeri ini baik-baik saja. Namun, kita tidak bisa menutup mata akan fakta yang terjadi di depan mata.
Angka stunting di Sulsel cukup tinggi. Sebagaimana yang diwartakan sulsel.idntimes.com (27/2/2022), Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadikan program Aksi Stop Stunting menjadi fokus untuk terus mendorong peningkatan SDM melalui tenaga gizi pendamping desa (TGDP).
Selanjutnya angka kemiskinan makin bertambah di hampir semua wilayah. Sulsel per September 2021, angka kemiskinan sebesar 8,53 persen atau 765,46 ribu jiwa. Situasi ini makin memperburuk kondisi yang ada.
Harga-harga pangan yang terus merangkak naik, makin sulit terjangkau rakyat marginal. Komoditi pangan yang sebagian besar diimpor adalah salah satu sebab mahalnya harga dalam negeri karena mengikuti harga pasar internasional.
Inilah ironi dalam sistem hari ini, sistem yang menjadikan pengurusan rakyat tidak berdasarkan hukum buatan Sang Khaliq. Terjadinya problem dari hulu hingga ke hilir, disebabkan pengelolaan berbasis neoliberalisme kapitalis.
Dimana, para kapital (pemilik modal) bebas menentukan harga. Negara seakan tidak berdaya oleh perilaku para mafia dan kartel-kartel raksasa dalam mempermainkan komoditas pangan dalam negeri.
Plus keterikatan dengan perjanjian-perjanjian di lembaga internasional. Misal perjanjian pertanian yakni Agreement on Agriculture (AOA), World Trade Organitation (WTO), dan semisalnya.
Kesemua instrumen ini mengakibatkan negeri ini tersandera oleh kebijakan internasional, sehingga terjadilah kekacauan yang tak berkesudahan. Belum lagi ketika berbicara terkait utang ribawi. Sempurnalah kerusakan sistem hari ini. Tersebab tolok ukurnya berdasar paradigma berpikir manusia, makhluk lemah dan sangat terbatas.
