OPINI – Babak baru penanganan virus Corona telah melangkah pada upaya vaksinasi. Berbagai negara berlomba menemukan vaksin tersebut sejak awal merebaknya virus ini.

Di negeri +62 ini, dalam laman detik.com (4/9/2020) Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan biaya uang muka pengadaan vaksin Corona dari Tiongkok sudah tersedia Rp 37 triliun. Diharapkan down payment di tahun ini sebesar Rp3,3 triliun.

Meski demikian, kabar ini menuai pro kontra. Dalam laman cnnindonesia.com (4/9/2020) Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen dan Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta mengatakan pemerintah masih setengah hati menjadikan vaksin sebagai jalan keluar mengatasi pandemi covid-19. Karena ketersediaannya tidak bisa didapatkan seluruh warga secara gratis.

Memang pengembangan vaksin membutuhkan dana tidak sedikit. Awalnya, Sinovac Biotech, perusahaan pengekspor bibit vaksin di negeri +62 ini dilaporkan telah menerima dana sekitar US$15 juta untuk pengembangan.

Advantech Capital dan Vivo Capital telah menginvestasikan masing-masing US$7,5 juta di anak perusahaan Sinovac yakni Sinovac Research and Development (bisnis.com, 26/05/2020).

Dengan adanya kerjasama antara Sinovac dan Biofarma, saham perusahaan produsen vaksin berplat merah itu juga diserbu para investor. Dalam sebulan terakhir saham PT Kimia Farma Tbk menguat 180,83%. Begitu juga PT Indofarma Tbk naik 232% (bisnis.com, 10/08/2020).

Perlu diketahui, Kimia Farma dan Indofarma adalah dua anak perusahaan Biofarma. Luar biasa para pemilik modal alias pebisnis kapitalis begitu lincah mengambil peluang bisnis vaksin ini.

Ya, tak perlu malu kita mengakui bahwa negeri +62 ini tengah menjalankan sistem ekonomi kapitalisme, bukan ekonomi kerakyatan seperti yang dijanjikan para pejabat.

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi (Wikipedia.org).

Sistem ekonomi kapitalisme dengan ruh sekulerisme (memisahkan aturan agama dari aturan politik) sudah pasti tidak menjadikan standar halal haram dalam bisnisnya.

Di samping itu, tak ada perbedaan dalam kepemilikan harta. Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia, bisa saja menjadi ladang bisnis jika perusahaan yang mengembangkannya.

Berbeda dengan konsep ekonomi Islam. Ada pembagian harta kepemilikan individu, kepemilikan kolektif/umum, dan kepemilikan negara. Sebab Allah SWT telah menentukan qadar bagi setiap benda di alam dunia ini sepenuhnya untuk kebutuhan seluruh manusia. Sehingga dalam Islam tidak ada istilah: “kebutuhan tidak terbatas, sarana pemenuhan kebutuhan bersifat terbatas“.

Yang membuat sarana pemenuhan kebutuhan itu terbatas karena adanya monopoli dan ketamakan hawa nafsu kapitalisme. Ekonomi kapitalisme sangat jauh dari aturan Sang Pencipta.

Sistem ini tidak mengenal adanya timbangan harta akhirat dan amal jariyah. Sehingga para pemilik modal besar tidak berfikir untuk hibah demi kemaslahatan manusia, melainkan untuk mendapatkan keuntungan semata.

Jangankan vaksin Corona yang diprediksi tidak merata bagi warga +62, di belahan bumi lainnya, masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak vaksin dasar untuk penyakit menular. Disebabkan oleh persoalan harga yang belum bisa diakses secara luas. Contohnya pada tahun 2018, tidak kurang dari 60% anak-anak di 10 negara belum mendapatkan vaksin dasar untuk perlindungan dari penyakit dipteria dan pertussis (DPT).

Di sisi lain, sumber biaya dan penelitian kesehatan berkelanjutan tidak begitu spesifik di negeri +62. Saat ini kita hanya mengenal pajak dan turunannya seperti BPJS sebagai sumber utama.

Maka patut diwaspadai bahwa vaksin Corona hanya akan jadi ajang mencari keuntungan sekaligus produk tawar-menawar politik semata.

Lihat saja contohnya alat rapidtest dari Cina, APD, dan alat kesehatan lainnya. Juga bahan dasar obat oseltamivir dari India. Padahal negeri +62 ini adalah negara yang kaya akan keragaman hayati terutama bahan alam untuk obat.

Sistem ekonomi kapitalisme hakikatnya hanya akan menjadi petaka bagi dunia, khususnya warga +62. Buktinya telah lahir yang disebut “mafia alat kesehatan” kata pak Menteri BUMN, Erick Thohir, di tengah wabah Corona.

Sedangkan yang betul-betul memiliki integritas dan idealisme demi menyelamatkan nyawa hanya segelintir saja. Dan sangat mungkin akan menjadi korban utama, seperti 100 tenaga medis yang gugur mendahului kita.

Maka, inilah saatnya negeri +62 menghentikan kapitalisasi Vaksin Corona. Tak cukup kita hanya sabar dalam menghadapi wabah, dan patuh pada protokol kesehatan saja. Kita tinggalkan juga sistem ekonomi kapitalis yang memicu kapitalisasi vaksin Corona ini.
Saatnya kita beralih pada sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara kaffah/seluruhnya. Sebab tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada kembali kepada aturan Allah SWT.

Mengutip pidato mantan wakil presiden RI, Yusuf Kalla: “Sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang tahan krisis. Oleh sebab itu model perekonomian Islam bisa dilaksanalam di Indonesia yang merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia (mediaindonesia.com, 9/11/2017).

Sungguh tepat ungkapan beliau, sebab ekonomi Islam bersumber dari Allah SWT, Dzat yang Maha Menciptakan dan Mengatur kehidupan kita.

Hakikatnya Islam telah memberi solusi tuntas atas setiap masalah yang dihadapi manusia sepanjang peradabannya. Jika kita tak mengambil aturan dari Sang Pencipta untuk kehidupan kita, bagaimana pertanggungjawaban kita di hari perhitungan amal kelak?

Allah SWT berfirman: “Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (QS Thaha: 125).

Tidakkah kita curiga, jangan-jangan krisis ekonomi serta musibah bertubi-tubi lainnya yang menimpa negeri +62 ini adalah teguran dari-Nya karena telah lalai dari peringatan-Nya?

Maka inilah saatnya, warga +62 memperjuangkan sistem ekonomi Islam agar Allah angkat musibah Corona ini segera. Serta keadilan dan kesejahteraan meliputi kita semua.

Marilah kita renungi kembali firman Allah SWT: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’raf: 96)

Semoga mereka “yang di atas” terketuk hatinya untuk segera menerapkan ekonomi Islam seluruhnya. Aamiin. (*)

Penulis: Muji Budi Lestari (Pegiat Komunitas Literasi Pattingalloang Gowa)